Libatkan Ratusan BUMN, KPK dan Kementerian BUMN Luncurkan Kampanye Antikorupsi
Jakarta – Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) berkolaborasi meluncurkan kampanye antikorupsi, yang melibatkan ratusan BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) di Indonesia. Harapannya, akan terus tumbuh kesadaran dan partisipasi untuk mencegah korupsi khususnya di sektor yang terkait dengan layanan BUMN.
Iklan layanan masyarakat (ILM) bertajuk “BUMN Antikorupsi” hasil produksi bersama antara KPK dengan Kementerian BUMN, ditayangkan secara serentak di seluruh saluran komunikasi publik termasuk media sosial milik BUMN-BUMN di seluruh Indonesia.
Melibatkan 139 BUMN dan PKNM yang ada di Indonesia, kampanye ini bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen BUMN dalam pencegahan korupsi serta ingin mengajak serta masyarakat pengguna layanan BUMN untuk turut berpartisipasi mengawasi kinerja BUMN dan mencegah korupsi dalam lingkup kerja BUMN. Diharapkan, BUMN dapat memberikan layanan yang profesional, akuntabel dan bebas dari korupsi kepada masyarakat.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi bentuk kolaborasi ini sebagai penguat pesan antikorupsi ke penjuru negeri. Ia berpesan, kampanye ini hendaknya dapat memicu semangat pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersatu padu mencegah korupsi di BUMN.
“Kami berharap, kolaborasi melalui kampanye antikorupsi bersama antara KPK dengan Kementerian BUMN dan juga BUMN-BUMN yang ada di seluruh Indonesia dapat terus terlaksana dalam upaya pencegahan korupsi. Dan mudah-mudahan kampanye antikorupsi ini bisa terus bergulir ke seluruh pelosok Indonesia melalui dukungan dari BUMN-BUMN di Indonesia sehingga masyarakat bisa ikut menjadi sadar, tidak permisif dan turut berpartisipasi untuk mencegah korupsi, khususnya yang berkaitan dengan layanan BUMN”, kata Firli dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).
Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir juga menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara KPK dengan Kementerian BUMN untuk melakukan kampanye antikorupsi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh BUMN di Indonesia. Dengan kampanye ini Erick Thohir optimis, iklim antikorupsi dapat terwujud di BUMN.
“BUMN sebagai perusahaan milik negara harus dijaga dari tindakan-tindakan korupsi yang merugikan perusahaan dan bangsa ini. Di samping itu, di tengah upaya gencar melakukan transformasi di BUMN dan internalisasi nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), terdapat paling tidak tiga tantangan yang harus dihadapi yakni pasar global yang terbuka, distrupsi teknologi digital, dan kompleksitas dalam investasi yang memiliki tingkat kegagalan cukup tinggi. Jangan sampai keputusan kita hari ini jadi masalah di kemudian hari,” papar Erick Thohir.
Kampanye antikorupsi ini melibatkan 139 BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Mioritas (PKNM) yang ada di Indonesia, mencakup perusahaan milik negara yang bergerak di industri energi dan migas, batubara dan mineral, pangan dan pupuk, kesehatan, infrastruktur, perkebunan dan kehutanan, keuangan, asuransi dan dana pensiun, logistik, telekomunikas dan media, manufaktur, serta pariwisata dan pendukungnya.
Kampanye antikorupsi yang diinisasi bersama dan dilakukan secara kolaboratif antara KPK dengan Kementerian BUMN ini diharapkan akan terus bergulir pasca diluncurkan secara serentak, sehingga pesan antikorupsi dapat diterima oleh seluruh insan BUMN dan juga masyarakat Indonesia guna meningkatkan kesadaran bersama untuk pencegahan korupsi di BUMN.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
