Connect with us

Libatkan BLK dan Masyarakat, Pemkot Semarang Siap Produksi Mandiri 5 Ribu APD Gratis untuk Penanganan Corona

Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana memproduksi pakaian atau alat pelindung diri (APD) secara mandiri. Ini dilakukan untuk menangani penyebaran virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

Pembuatan APD yang menggunakan material khusus berbahan polypropylene spunbound bakal dikerjakan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut telah menargetkan produksi APD di bawah koordinasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Semarang dapat mencapai 100 buah per hari. Lalu target pembuatan keseluruhan sebanyak 5.000 buah.

Hendi, sapaan akrabnya, menuturkan nantinya APD yang diproduksi akan diprioritaskan untuk rumah sakit dan tenaga medis di Kota Semarang terlebih dahulu.

“Dalam memproduksi APD, Dinas Kesehatan Kota Semarang dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Balai Latihan Kerja dengan melibatkan masyarakat,” ujar Hendi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2020).

“Mekanismenya setelah APD selesai dijahit, akan disterilkan di RSUD KRMT Wongsonegoro, kemudian setelah itu baru dikemas untuk dikirimkan ke DKK untuk didistribusikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Semarang yang juga Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan jika bahan polypropylene spunbound untuk membuat APD disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

“Jadi nanti dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan mengadakan bahannya, jadi di BLK tinggal menjahit,” ujarnya.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, konsep produksi APD kami adalah bergerak bersama sehingga peran masyarakat menjadi faktor penting pencapaian target produksi tersebut,” tekan Hevearita.

Ia menegaskan APD yang diproduksi oleh Pemkot Semarang tidak akan diperjualbelikan, tetapi didistribusikan secara gratis untuk pemenuhan stok APD yang saat ini tergolong sangat dibutuhkan. Adapun untuk mekanisme distribusinya sendiri akan menjadi wewenang Dinas Kesehatan Kota Semarang.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Polhukam: Darurat Sipil Tidak Digunakan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan kebijakan darurat sipil saat ini untuk menghadapi persoalan COVID-19. Menurutnya, kebijakan itu akan diberlakukan jika keadaan memburuk.

“Sekarang itu tidak (darurat sipil), tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan jadi lebih buruk dan menghendaki itu. Baru nanti itu dihidupkan atau digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 1959 sampai sekarang,” kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Mahfud menegaskan pemerintah bisa saja menggunakan kebijakan itu karena telah ada sejak 1959. Namun dia menegaskan kebijakan darurat sipil dan baru akan digunakan sekarang ini.

“Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk melakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959 yaitu dengan UU No 23 Perppu Tahun 1959,” tuturnya.

“Undang-undang itu sudah standby hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan,” lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona COVID-19 dipakai jika dalam keadaan abnormal atau luar biasa. Namun ia melihat saat ini darurat sipil belum diperlukan.

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Kebijakan itu sempat dibahas Jokowi dalam rapat terbatas, kemarin. Jokowi sudah menyiapkan skenario menghadapi wabah virus Corona.

“Semua skenario kita siapkan, dari yang ringan, dari yang sedang, maupun yang terburuk,” ujar Jokowi.

 

(adn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya