Connect with us
Parlemen

Legislator Tekankan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji

Legislator Tekankan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana haji yang telah disetorkan oleh jemaah calon haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Optimalisasi tersebut perlu dilakukan guna mencegah terjadi kesenjangan berikutnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Tentunya di dalam BPKH, uang-uang yang bersumber dari jemaah bisa dioptimalisasikan daripada yang disimpan supaya tidak terjadi kesenjangan berikutnya,” tutur Ina disela Kunjungan Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi Dana Haji (ODH) Komisi VIII DPR RI di Asrama Haji, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020).

Dana Haji menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan dana setoran biaya penyelenggaraan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat dan nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan kemaslahatan umat Islam.

Di sisi lain, Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut meyakini Pemerintah sudah lebih baik dalam melayani dan menyejahterakan jemaah haji, baik dalam hal operasional, catering maupun pemondokan. Terlebih saat ini pengelolaan keuangan haji sudah terpusat, sehingga sudah tidak ada lagi aliran dana yang tersendat.

Lebih lanjut, Ina mengingatkan agar cermat dalam melakukan optimalisasi dana haji. DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dana haji agar tidak salah ketika menginvestasikannya.

“Jadi jangan sampai uang jemaah itu diinvestasikan untuk hal yang tidak jelas, atau tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu, baik DPR RI dan Pemerintah per enam bulan menggelar rapat dengan BPKH untuk memantau pengelolaannya,” tegas politisi dapil Jawa Timur IV tersebut. (srw/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Otsus Papua Tetap Berlaku, Mahfud: Pemerintah Tengah Susun Perpanjang Anggaran Otsus

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan otonomi khusus (Otsus) Papua akan terus berlaku sejak ditetapkan tahun 2001 silam. Saat ini pemerintah sedang pembahasan anggaran Otsus Papua yang akan diperbarui tahun 2021.

Mahfud dalam konferensi pers virtual memaparkan bahwa ada kesalahan narasi terkait Otsus Papua. Dia menjelaskan bahwa Otsus Papua akan terus berlaku sejak diputuskan tahun 2001 silam.

“Bahwa ada kesalahan narasi di tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua, saya tegaskan tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan,” katanya.

Mahfud mengatakan Otsus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Sehingga tidak perlu agenda perpanjangan Otsus tersebut.

“Otonomi khusus itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan itu berlaku terus tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana Otsusnya. Oleh sebab itu kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif,” katanya.

Saat ini, Mahfud mengatakan pemerintah sedang membahas pendanaan untuk Otsus Papua yang akan berakhir tahun 2021. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan kontrol administrasi yang lebih ketat untuk anggaran Otsus.

“Nah kita sekarang bicara dananya karena dana itu menang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan oleh negara untuk Otsus itu akan diperpanjang, akan tetapi juga di bawah kontrol administrasi yang lebih ketat sehingga bisa sampai ke masyarakat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Luncurkan Program Apartemen Bebas Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Polda Metro Jaya bersama jajaran Kodam Jaya meresmikan ‘apartemen bebas COVID-19’ (ABC) di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Peluncuran ‘apartemen bebas COVID-19’ ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di lingkungan apartemen.

Peluncuran apartemen bebas COVID-19 ini dilakukan di Apartemen Mediterania Garden Residence, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Apartemen tersebut ‘dinobatkan’ sebagai ‘apartemen bebas COVID-19’ karena menerapkan standar protokol kesehatan yang baik.

Penerapan protokol kesehatan di kawasan apartemen ini dilakukan dari mulai pintu gerbang apartemen hingga ke dalam unit apartemen. ‘Apartemen bebas COVID-19’ ini diluncurkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Kapolda dan Pangdam Jaya juga menjajal sejumlah fasilitas protokol kesehatan yang disediakan di apartemen tersebut. Terlihat mereka mencuci tangan hingga mengecek satu per satu unit apartemen.

Selain fasilitas untuk mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh, apartemen ini juga memasang sejumlah spanduk hingga running text untuk selalu mengingatkan masyarakat, khususnya penghuni apartemen agar menerapkan protokol kesehatan.

“Saat ini kami launching ‘apartemen bebas COVID-19’ ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat berbasis komunitas,” kata Nana kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

Nana pun memastikan apartemen bebas COVID ini juga sudah memiliki fasilitas protokol kesehatan yang baik. Dia pun menyebut tujuan launching ini agar masyarakat bisa lebih sadar mematuhi protokol kesehatan.

“Tujuan pelaksanaan ini untuk gimana kita harap untuk tingkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan. Kami lihat untuk peralatan kesehatan dari beberapa lokasi sudah cukup baik, seperti tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, dan di lift ini,” ujar Nana.

Nana mengatakan pengawasan hingga ke komunitas ini dilakukan lantaran kasus Corona di Jakarta yang masih tinggi. Dia juga menyebut kawasan Jakarta masih beresiko tinggi.

“Jadi sebagaimana kita tahu bersama, khususnya di Jakarta dan sekitarnya bahwa COVID-19 ini masih tinggi. WHO nyatakan di kawasan Jakarta ini masih berisiko tinggi. Kalau kita rata-rata tiap hari penambahan COVID ini ada 900 sampai 1.000 orang,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menag Fachrul Razi Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Fachrul Razi

Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi telah dinyatakan sembuh dari virus Corona (COVID-19). Saat ini, Fachrul sedang beristirahat di rumah.

“Terima kasih pertama saya ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang turut mendoakan kesembuhan beliau dan terus memberikan semangat kepada Bapak Menteri Agama untuk melawan COVID-19 kemarin dan alhamdulillah beliau sudah dinyatakan negatif COVID,” kata Staf Khusus Menag Kevin Haikal kepada wartawan di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2020).

Kevin mengatakan Fachrul telah keluar dari rumah sakit dan memilih melakukan pemulihan di rumah. Hal ini, lanjut Kevin, bertujuan untuk mencegah peluang kembalinya terpapar COVID-19.

“Namun masih memilih opsi untuk beristirahat di rumah mencegah agar tidak ada peluang-peluang terpapar lebih lanjut atas opsi tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, jajaran Kemenag pun sepakat tugas-tugas Fachrul sebagai Menteri Agama sementara ini masih dialihkan kepada Wamenag Zainut Tauhid. Kemenag pun masih menantikan waktu di mana Fachrul bisa kembali bekerja.

“Sementara waktu tugas masih dilaksanakan oleh Pak Wakil Menteri Agama bersama para Plt Sekjen dan dirjennya. Terkait lebih lanjut kapan beliau akan mulai masuk kantor, kami masih menanti arahan lanjutan dari dokter,” ujarnya.

“Yang jelas, sekarang posisi beliau sudah sembuh. Beliau masih pemulihan lebih lanjut agar beliau kuat dan tidak ada potensi terpapar lebih lanjut,” sambungnya.

Sebelumnya, pada Kamis (17/9), Menag dinyatakan positif Corona setelah melakukan tes swab dan hasilnya positif COVID-19. Menag langsung menjalani isolasi mandiri dan istirahat.

Baca Selengkapnya