Connect with us
Parlemen

Legislator Pertanyakan Ungkapan ‘Ormas Sebagai Makhluk Politik’

Legislator Pertanyakan Ungkapan ‘Ormas Sebagai Makhluk Politik’
Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam. Foto: DPR RI

Jakarta – Badan Legsilasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengurus Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam itu, disampaikan usulan-usulan tentang RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2020-2024 dan prioritas 2020.

Yappika sendiri merupakan organisasi nirlaba yang berdiri dan bekerja bersama-sama sebagian masyarakat Indonesia sejak tahun 1991 untuk mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di antaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Yappika bekerja untuk memastikan ada dan terjaganya kebebasan berkumpul dan berpendapat serta mendukung peningkatan kapasitas untuk organisasi nirlaba lainnya

Dalam kesempatan audiensi itu, Anggota Baleg DPR RI Sodik Mudjahid mengaku merasa sedikit terkejut akan pernyataan yang menyebut bahwa  ormas adalah makhluk politik. “Saya dan juga teman-teman banyak yang menjadi anggota ormas. Tadi (saya) agak kaget juga dan mohon klarifikasi, mengenai pernyataan bahwa ormas itu adalah makhluk politik di dalam pandangan Mendagri,” ucap Sodik di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dengan pandangan ormas sebagai makhluk politik, apakah hal itu ada pelanggaran atau tidak, sambungnya. “Saat ini sudah ada UU Ormas. Jika memang kedudukan hukumnya seperti ini, apakah masih diperlukan Undang-Undang Ormas itu, atau cukup saja Undang-Undang tentang Badan Hukum Perkumpulan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam paparan yang disampaikan, Yappika mengaku sempat bertanya kepada pihak Kemendagri, apakah ormas itu termasuk makhluk politik atau makhluk hukum? Dan jelas (dijawab pihak Kemendagri) makhluk politik, tetapi bukan partai politik. Cara mendekati dan mengaturnya dengan pendekatan politik dan keamanan.

Dikatakan, ketika berbicara tentang RUU Perkumpulan, bisa saja kita dihadapkan pada kerumitan bagaimana membedakan antara perkumpulan dengan NGO, LSM, ataupun Ormas. Sesungguhnya ada yang memang sebatas istilah praktek ataupun ada juga yang merupakan kerangka hukum yang berlaku sampai dengan hari ini.

Yappika menjelaskan, esensi seseorang untuk berorganisasi adalah menikmati hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi. Kalau berbicara di sektor sosial, kerangka hukum yang tersedia hanya ada dua, yakni yayasan dan perkumpulan, akan tetapi tidak semua organisasi wajib dan perlu berbadan hukum.

Pada tanggal 2 Juli 2013 lahir Undang-Undang Ormas. UU Ormas tersebut menempatkan seluruh jenis identitas dalam term ormas. Keberadaan ormas dibina oleh sebuah institusi yang ditugaskan melakukan pembinaan politik, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Sehingga secara tidak langsung keberadaan sektor sosial didekati dengan cara pandang pendekatan politik dan keamanan. (dep/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air

Oleh

Fakta News
Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air
Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Foto: DPR RI

Jakarta – Sumber daya air dan konektivitas berupa jalan dan jembatan, menjadi salah satu program dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2014-2020 yang diapresiasi Komisi V DPR RI. Meski capaian dan realisasi anggaran kedua program tersebut sudah melebihi target, namun sejumlah persoalan masih tersisa. Salah satunya, masalah ketersediaan air.

Setidaknya, hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Dirinya mempertanyakan mengenai target bidang sumber daya air (SDA), yang dalam salah satu program kerja Kementerian PUPR, kapasitas daya tampung air ditargetkan mencapai 60 m3/kapita/tahun dengan penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan 15 pembangunan bendungan baru.

“Kami apresiasi capaian Kementerian PUPR sudah banyak yang over target, tetapi juga ada yang target renstranya yang air baku 67,52 m3 per kapita, namun capaiannya hanya 30 m3 per kapita, tetapi kenapa target kita selanjutnya hanya 60 m3 per kapita, kenapa diturunkan padahal target kemarin belum tercapai, sekarang kenapa malah dikurangi,” ungkap Laksmi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ketersediaan akses air bersih menjadi penting, lanjut politisi Partai Demokrat itu, mengingat data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatatkan lebih dari 2,1 miliar manusia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tidak hanya itu, 500 ribu orang di dunia pun tewas setiap tahunnya akibat diare. Belum lagi, 700 penduduk dunia terancam kelangkaan air parah yang akan terjadi pada 2030 mendatang.

Sebagai legislator dapil Jawa Tengah VII, dirinya mengatakan bahwa kekeringan menjadi masalah utama pada daerah pemilihannya, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Dengan tegas dirinya menegaskan mengenai pentingnya kemajuan infrastruktur guna mendukung kemajuan perekonomian bangsa.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya