Connect with us
Parlemen

Legislator Pertanyakan Ungkapan ‘Ormas Sebagai Makhluk Politik’

Legislator Pertanyakan Ungkapan ‘Ormas Sebagai Makhluk Politik’
Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam. Foto: DPR RI

Jakarta – Badan Legsilasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengurus Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam itu, disampaikan usulan-usulan tentang RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2020-2024 dan prioritas 2020.

Yappika sendiri merupakan organisasi nirlaba yang berdiri dan bekerja bersama-sama sebagian masyarakat Indonesia sejak tahun 1991 untuk mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di antaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Yappika bekerja untuk memastikan ada dan terjaganya kebebasan berkumpul dan berpendapat serta mendukung peningkatan kapasitas untuk organisasi nirlaba lainnya

Dalam kesempatan audiensi itu, Anggota Baleg DPR RI Sodik Mudjahid mengaku merasa sedikit terkejut akan pernyataan yang menyebut bahwa  ormas adalah makhluk politik. “Saya dan juga teman-teman banyak yang menjadi anggota ormas. Tadi (saya) agak kaget juga dan mohon klarifikasi, mengenai pernyataan bahwa ormas itu adalah makhluk politik di dalam pandangan Mendagri,” ucap Sodik di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dengan pandangan ormas sebagai makhluk politik, apakah hal itu ada pelanggaran atau tidak, sambungnya. “Saat ini sudah ada UU Ormas. Jika memang kedudukan hukumnya seperti ini, apakah masih diperlukan Undang-Undang Ormas itu, atau cukup saja Undang-Undang tentang Badan Hukum Perkumpulan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam paparan yang disampaikan, Yappika mengaku sempat bertanya kepada pihak Kemendagri, apakah ormas itu termasuk makhluk politik atau makhluk hukum? Dan jelas (dijawab pihak Kemendagri) makhluk politik, tetapi bukan partai politik. Cara mendekati dan mengaturnya dengan pendekatan politik dan keamanan.

Dikatakan, ketika berbicara tentang RUU Perkumpulan, bisa saja kita dihadapkan pada kerumitan bagaimana membedakan antara perkumpulan dengan NGO, LSM, ataupun Ormas. Sesungguhnya ada yang memang sebatas istilah praktek ataupun ada juga yang merupakan kerangka hukum yang berlaku sampai dengan hari ini.

Yappika menjelaskan, esensi seseorang untuk berorganisasi adalah menikmati hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi. Kalau berbicara di sektor sosial, kerangka hukum yang tersedia hanya ada dua, yakni yayasan dan perkumpulan, akan tetapi tidak semua organisasi wajib dan perlu berbadan hukum.

Pada tanggal 2 Juli 2013 lahir Undang-Undang Ormas. UU Ormas tersebut menempatkan seluruh jenis identitas dalam term ormas. Keberadaan ormas dibina oleh sebuah institusi yang ditugaskan melakukan pembinaan politik, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Sehingga secara tidak langsung keberadaan sektor sosial didekati dengan cara pandang pendekatan politik dan keamanan. (dep/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf: Kemajuan Suatu Bangsa Tak Lepas dari SDM yang Unggul

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul dan maju, untuk mewujudkannya perlu komitmen kebangsaan yang kuat.

“Sejarah perjalanan bangsa dan negara menjadi bukti bahwa Pancasila dan NKRI merupakan hasil dari kesepakatan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” kata Ma’ruf dalam acara Riding Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul sebagai kuncinya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Wapres menjelaskan visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, tidak hanya pada posisi negara berpenghasilan menengah namun berpenghasilan tinggi.

“Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas menuju Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi faktual dalam negeri dihadapkan pada tantangan adanya berbagai masalah yaitu kemiskinan, stunting, radikalisme, intoleransi, terorisme, anti-NKRI, anti-Pancasila, bahkan anti-pemerintah.

Dia mengatakan, globalisasi menjadikan persaingan antar-bangsa semakin tajam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah melahirkan distrupsi yang luas serta cepat.

“Kemunculan media baru di luar media konvensional menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi makin deras dan dinamis,” katanya.

Dia menilai Indonesia adalah negara kesepakatan, kesepakatan itu potensi kekuatan bangsa yang luar biasa dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan komitmen kebangsaan yang tidak semua bangsa di dunia memilikinya.

Dia menilai kesepakatan atau konsensus nasional ada dalam Empat Pilar MPR, dan itu harus dijalankan, dijaga, dan dilindungi dari berbagai ancaman sehingga tidak boleh ada yang menyimpang dan menolak bahkan keluar dari kesepakatan itu.

“Yang harus dibangun dari entitas bangsa ini adalah teologi kerukunan, keinginan untuk selalu rukun dan kemampuan untuk merukunkan,” ujarnya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Gandeng Kemenpora, Polda Metro Jaya Kampanyekan Bebas Narkoba dan PON Papua 2020 di CFD

Oleh

Fakta News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana (paling kanan) bersama Menpora Zainudin Amali (tengah) saat kampanye "Kitong Semua Bebas Narkoba, Sukseskan PON Papua 2020" di CFD Bunderan HI Jakarta, Minggu (23/2)

Jakarta – Polda Metro Jaya menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk menyerukan aksi anti narkoba di ibu kota sekaligus mempromosikan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua Oktober 2020.

“Ke depan Polda Metro Jaya mencanangkan wilayah hukum Polda ‘zero narkoba’. Hari ini salah satu langkah kita bersama dengan Kemenpora dan BNN memanfaatkan CFD untuk mengampanyekan anti narkoba dan di 2020 ini ada perhelatan nasional yaitu PON di Papua,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana dalam acara bertajuk “Kitong Semua Bebas Narkoba, Sukseskan PON Papua 2020” di depan Pos Polisi Bundaran HI, Minggu.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang memprakarsai acara itu, secara langsung menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat yang hadir di acara car free day (CFD) Jakarta sebagai bentuk pencegahan.

Nana mengatakan pencegahan secara langsung akan bahaya narkoba saat ini lebih dimaksimalkan oleh jajarannya untuk mendorong Jakarta bebas dari narkoba.

“Dalam hal ini kami akan memaksimalkan (Jakarta Zero Narkoba), yang jelas upaya- upaya kita baik pencegahan dan penindakan akan terus kita gelorakan mulai dari Polda hingga tingkat Polsek,” ujar Nana.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali turut mengapresiasi sosialisasi anti narkoba yang diadakan oleh Polda Metro Jaya itu karena dapat mendukung Jakarta bebas dari narkoba.

“Setiap kesempatan digunakan untuk mengkampanyekan anti narkoba, Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan itu. Kita dorong masyarakat kita untuk berperilaku positif dan mencetak prestasi yang baik,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang turut hadir dalam acara itu.

Menurut Zainuddin, Jakarta saat ini dalam posisi darurat narkoba sehingga membutuhkan acara- acara yang ‘antimainstream’ seperti acara yang digagas oleh Polda Metro Jaya itu.

“Jadi upaya-upaya positif untuk pencegahan narkoba dengan kondisi darurat harus diatasi secara extra ordinary,” kata Zainuddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Tahun 2020 Ini Menristek Harapkan 3 hingga 5 Perusahaan Startup Indonesia Naik Tingkat Jadi Unicorn

Oleh

Fakta News
Menristek Bambang Brodjonegoro

Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengharapkan setidaknya tiga perusahaan rintisan bisa menyandang status unicorn sehingga jumlah perusahaan rintisan atau startup yang berada di tingkatan tersebut bertambah.

“Tahun ini kita harapkan ada tambahan tiga sampai lima lagi,” kata Bambang saat di acara START Summit 2020 di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

Sementara bagi perusahaan yang sudah masuk golongan unicorn, Bambang mengharapkan mereka mampu naik tingkat lagi menjadi decacorn.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan startup mana saja yang berpotensi naik menjadi unicorn, Bambang menilai ada peluang di sektor on-demand dan platform dagang, juga sektor pendidikan maupun kesehatan.

Menristek menekankan status menjadi unicorn, decacorn dan seterusnya tidak terjadi secara otomatis, melainkan sebuah perjalanan. Untuk itu dia memberikan semangat kepada para startup untuk terus berinovasi.

Dia juga meminta perusahaan rintisan untuk mengelola bisnis mereka dengan baik agar tidak tersingkir dari status unicorn.

Indonesia saat ini memiliki beberapa perusahaan rintisan yang menembus tingkatan unicorn, yaitu memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar. Mereka adalah Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan yang terbaru platform pembayaran digital OVO. Bahkan, kemarin, perusahaan e-commerce JD.ID dikabarkan menjadi perusahaan rintisan atau startup keenam di Tanah Air yang menjadi unicorn.

Gojek sudah berhasil menembus strata decacorn, satu tingkat di atas unicorn dengan valuasi minimal US$ 10 miliar.

Sejak tahun lalu, diperkirakan unicorn baru akan datang dari sektor pendidikan atau kesehatan karena cukup banyak APBN yang digelontorkan terutama untuk sektor pendidikan.

 

Chrst

Baca Selengkapnya