Legislator Desak OJK Intensifkan Pengawasan Asuransi Unit Link
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo memberikan sorotan khusus terhadap persoalan asuransi Unit Link dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023. Hal ini diungkapkan Presiden karena sering menemui tangisan dari korban saat berkunjung ke beberapa daerah. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk intensifkan pengawasan terhadap produk asuransi Unit Link.
“Sebelumnya, saya sudah mendesak OJK untuk segera melakukan evaluasi hingga moratorium terhadap produk asuransi ini. Karena memang produk ini sangat rumit dan berisiko tinggi serta sulit dipahami masyarakat awam. Makanya, banyak sekali korban yang berguguran. Ini yang kemudian direspon OJK dengan memperketat pengaturan, bukan menghentikan pemberian izin. Karenanya, OJK harus intensifkan pengawasan produk ini guna mencegah semakin banyaknya korban,” tegas Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (6/2/2023).
Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau lebih dikenal sebagai Unit Link pada 14 Maret 2022. Ketentuan dalam surat edaran ini bertujuan untuk memperbaiki, memperketat, dan menyempurnakan pengaturan sebelumnya. Terutama yang berkaitan kriteria perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI, desain PAYDI, pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI, hingga pemasaran PAYDI.
“Upaya penguatan regulasi ini harus dibarengi dengan upaya pengawasan dan pemantauan agar penerapannya dapat berjalan dengan baik di lapangan. Baik dari segi tata kelola perusahaan, produk yang ditawarkan dan pemasarannya. Terutama dari tenaga pemasar yang harus dipastikan dilakukan secara transparan dan kompeten sehingga nasabah memahami betul manfaat dan risiko dari asuransi Unit Link,“ jelas Puteri.
Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga menyinggung OJK untuk segera menindaklanjuti aduan dari korban. “Sering sudah ada laporan keluhan. Laporan keluhan sudah 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini yang harus hati-hati. Yang kita bangun ini adalah trust. Kalo kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa,” ungkap Presiden.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong OJK untuk mempermudah mekanisme pengaduan konsumen pada kantor perwakilan OJK di daerah dan Kantor Pusat OJK. “Saya juga sering mendapat keluhan dari korban yang mengalami pengalaman pengaduan yang tidak memuaskan di kantor daerah maupun pusat. OJK seharusnya juga semakin memudahkan menyampaikan aduan, tanpa harus ke Kantor Pusat OJK di Jakarta. Dengan semakin optimalnya kinerja pengaduan di daerah, sekaligus juga bisa mengakomodir berbagai persoalan yang terjadi,” urai Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri meminta untuk terus meningkatkan literasi keuangan, terutama di sektor perasuransian. “Karena saat ini tingkat literasi keuangan kita masih rendah, kisaran 49,68 persen. Bahkan di industri perasuransian jauh lebih rendah lagi yang hanya 31,72 persen. Maka tak heran, banyak sekali korban yang merasa tertipu akan produk asuransi, karena kurangnya aspek literasi. Untuk itu, kami bersama OJK dan pelaku industri terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman akan produk keuangan semakin membaik khususnya di sektor perasuransian,” tutup Puteri.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
