Connect with us
Parlemen

Legislator Apresiasi Sikap Pemerintah Berani Gelar PON XX di Daerah Rawan

Legislator Apresiasi Sikap Pemerintah Berani Gelar PON XX di Daerah Rawan
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Pimpinan DPR RI dan empat Komisi DPR RI bersama Pemerintah menggelar rapat gabungan dengan Pemerintah guna membahas persiapan pelaksanaan acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Papernas) XVI) yang akan digelar di Papua. Adapun empat Komisi DPR yang ikut dalam Rapat Gabungan tersebut adalah Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi X DPR RI.

Sementara dari pihak Pemerintah, hadir yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, Kapolri, Panglima TNI dan juga Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah karena berani memutuskan untuk menggelar perhelatan olahraga skala nasional itu didaerah yang rawan konflik.

“Kita apresiasi langkah pemerintah yang  telah mengambil keputusan yang berani untuk melaksanakan PON XX ditempat yang rawan. Tetapi jika (PON) itu sukses pelaksanaannya maka akan memberikan dampak yang bagus dan luar biasa, baik internal maupun eksternal,” ucap Sodik usai rapat gabungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Secara teknis, sambungnya, persiapannya bisa dikatakan sudah 55 persen. Walaupun menurut Ketua DPR RI persiapannya sudah 85 persen. Dikatakannya, kabar yang menggembirakan berdasarkan paparan yang mengemuka dalam Rapat Gabungan itu adalah tentang persiapan keamanan yang sudah cukup solid.

“Persoalannya ada dua, pertama adalah mengenai anggaran dan yang kedua tentang koordinasi. Anggaran yang dimaksud ialah anggaran keamanan dan koordinasi antar unit-unit terkait. Jika hal ini bisa diselesaikan, saya kira hal-hal teknis bisa diatasi. Contoh hal teknis itu misalnya mengenai pembukaan dan penutupan acara PON oleh Event Organizer (EO) yang juga pernah ditunjuk pada perhelatan Asian Games 2019 lalu,” jelasnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sambangi KPK, BPIP Ingin Kerja Sama Kampanye Pembumian Pancasila ke Milenial

Oleh

Fakta News
Kepala BPIP Yudian Wahyudi

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Senin (17/2/2020) mendatangi KPK. Mereka membahas kerja sama pendidikan Pancasila untuk kalangan muda.

“Sore ini dari BPIP datang ke KPK untuk melakukan kerja sama. Kerja sama itu kira-kira akan melakukan satu long term itu yang namanya kependidikan. Untuk yang short term yaitu sosialiasi atau kampanye tentang pembumian Pancasila ke dalam kehidupan terutama ke teman-teman milenial,” kata Kepala BPIP, Yudian Wahyudi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu juga diikuti Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo. Romo Benny menyebut salah satu strategi dalam pendidikan itu yakni sayembara film pendek. 9 nilai yang ada di KPK akan diadopsi dalam film-film tersebut.

“9 nilai KPK itu juga bagian dari Pancasila. Kita sepakati nanti bagaimana generasi milenial itu kan generasi yang kreatif dan inovatif. Nantinya kita kan bikin sayembara film pendek yang mengarahkan pada kesadaran hidup jujur, antikorupsi, itu bagian pengamalan dari sila-sila Pancasila,” ujar Benny.

“Kami akan mengadopsi 9 nilai itu menjadi kampanye untuk membumikan Pancasila,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan kedua lembaga itu akan membuat kerja sama resmi. Mereka akan menentukan strategi penyisipan nilai Pancasila termasuk nilai antikorupsi dalam ke pendidikan formal.

“Jadi tadi kita sepakati bahwa nanti kita akan punya MoU menanamkan nilai untuk program jangka panjang, karena KPK sekarang sudah strateginya lewat insersi. Nanti dengan BPIP kita formulasikan seperti apa dia masuk di matakuliah atau mata pelajaran,” ujar Pahala.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tiga Tingkatan Radikalisme di Indonesia Menurut Pandangan Mahfid MD

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara soal tingkatan wujud radikalisme di Indonesia. Dia menyebut, ada tiga tingkatan radikalisme yang dihadapi Indonesia.

“Kalau menggunakan bahasa agama karena yang banyak kan dikaitkan dengan itu. Tingkat satu itu takfiri, yaitu yang menganggap orang lain yang berkeyakinan beda adalah kafir yang harus dimusuhi,” ujar Mahfud di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Mahfud mencontohkan, tingkat radikalisme takfiri yakni apabila seseorang tidak menggunakan pakaian tertentu. Radikalisme takfiri, menurutnya adalah selalu menyalahkan orang lain.

“Misalnya, orang nggak pakai cadar, kafir kamu, nah itu radikal, pada tingkat takfiri. Kamu kalau tidak pakai baju kayak gini kamu itu kafir, itu takfiri. Padahal Abu Jahal juga pakai baju seperti Nabi juga ya sama aja, sehingga di tingkat takfiri itu selalu menyalahkan orang lain,” ujarnya.

Ia melanjutkan jika tingkatan kedua radikalisme yakni jihadis atau seorang yang membunuh orang lain dengan anggapan yang dilakukannya sebagai jihad suci. Mahfud memberi contoh para anggota ISIS adalah bentuk nyata dari radikalisme jihadis.

Mahfud juga menyinggung keberadaan para WNI eks ISIS. Dia menyebutkan jika dirinya juga memiliki jihad suci untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS sebagai bentuk perlindungan kepada 260 juta rakyat Indonesia.

“Bahwa mereka punya hak asasi, iya, hak asasi mereka harus dilindungi, tapi hak asasi 267 juta rakyat Indonesia juga harus dilindungi. Itu tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Mahfud.

Tingkatan radikalisme terakhir yang menurut Mahfud lunak namun tetap berbahaya adalah radikalisme ideologi. Ia mengatakan jika pemerintah telah mencoba melawan radikalisme jenis tersebut dengan mencoba membubarkan khilafah.

“Tingkatan ketiga yang lebih lunak namun berbahaya adalah radikalisme dalam bentuk ideologis, wacana. Misalnya mau melaksanakan ideologi baru bahwa ideologi kita ini salah melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta brosur-brosur penyusupan bahwa Pancasila salah harus diganti,” tutur Mahfud.

“Nah itu bagian dari wacana ideologis yang selalu sebut misalnya sekarang yang kita bubarkan tuh, khilafah itu. Betul tidak khilafah itu?,” sambungnya.

Mahfud memastikan pemerintah akan terus memerangi radikalisme di Indonesia. Dirinya juga menekankan jika sistem Pancasila yang dianut Indonesia saat ini sudah benar dan tidak boleh diubah.

“Sistem yang kita anut sudah benar,” pungkas Mahfud.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Sebut Rezim Komunis, Alfian Tanjung Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Oleh

Fakta News
Alfian Tanjung

Jakarta – Alfian Tanjung dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut rezim hari ini ‘rezim komunis’ dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial. Alfian dilaporkan lantaran diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Alfian dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid pada Senin (17/2/2020). Laporan teregister dengan nomor LP/B/096/II/2020/BARESKRIM dan Nomor LP/B/097/II/2020/BARESKRIM.

“Pasal yang dipakai UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” kata Muannas kepada wartawan.

Muannas berharap Alfian segera ditangkap polisi. Muannas menyebut Alfian merupakan seorang residivis di kasus yang sama.

“Berharap pihak kepolisan segera menangkap Alfian Tanjung yang merupakan residivis atas kasus yang sama karena menyebarkan berita bohong dan kebencian yang bisa membahayakan masyarakat,” ujar dia.

Berikut pernyataan Alfian Tanjung yang dianggap Muannas sebagai ujaran kebencian:

  1. ‘Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah tiga belasan angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014’.
  2. ‘Rezim hari ini adalah rezim komunis, Saya menyatakan dengan sadar’.
  3. ‘Sekarang ketua badan penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri, yah yang doktor Wahyudin itu’.
  4. ‘Itu merupakan bagian dari proses proses dibangunnya negeri yang berpaham Komunis, termasuk Polisisasi…Siapa yang pemimpin Beacukai? Siapa menteri dalam negeri? Kalau anda liat dalam teori komunisme ketika terjadi Polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara Komunis. Sekarang dikit lagi Pilkada, Pilkada serentak, calon gubernur Sumatera Barat itu di antaranya Polisi’.
  5. ‘Negara kita akan menjadi negara NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia, itu artinya negara Komunis Indonesia. Ayo kita liat seluruh negara yang didominasi oleh Polisi itu negara Komunis, silakan diperiksa diseluruh Dunia’.

Sebelumnya, Abdullah Alkatiri yang merupakan pengacara Alfian Tanjung saat kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap PDIP sudah angkat bicara. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan dihubungi Alfian jika Alfian mendapatkan persoalan hukum nantinya.

Dia menilai pernyataan Alfian dalam video itu bukan sembarangan. Menurut Abdullah, Alfian itu seorang pemerhati komunis yang sudah terbukti menulis beberapa buku tentang komunis.

“Pak Alfian kan nggak nunjuk orang siapa-siapa, dan masalahnya dari dulu dia ini pemerhati masalah komunis. 25 tahun lebih dia pemerhati masalah komunis, artinya dia kan pemerhati jelas, kemudian komunis itu sampai hari ini belum ada peraturan sama sekali yang mencabut, komunis ini emang partai terlarang yang emang nggak boleh ada lagi di Indonesia ini,” ujar Abdullah saat dihubungi.

“Beliau ini bukan orang awam, tapi dia ini pemerhati, dia orang yang paham, saya nggak tahu dia katakan demikian seperti apa, kalau menurut saya dia punya background kalau memang betul ada statementnya,” imbuhnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya