Connect with us
Parlemen

Legislator akan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer K2

Legislator akan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer K2
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Guru Inpassing, Forgasn PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan juga Adkasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketidakpastian nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang ada di Indonesia mengundang rasa keprihatinan yang mendalam dari legislator Komisi II DPR RI di Senayan. Oleh karenanya Komisi II DPR RI akan terus berupaya keras untuk memperjuangkan aspirasi dan keluh kesah yang disampaikan para tenaga honorer K2 kepada wakil mereka di parlemen.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Guru Inpassing, Forgasn PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan juga Adkasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Saya ikut merasakan dan merasa prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum mampu diakomodir oleh pemerintah. Apa yang mereka sampaikan merupakan perasaan saya pada saat ini terhadap keprihatinan itu. Hal ini akan kami bicarakan pada saat Komisi II melakukan rapat kerja dengan MenPAN-RB agar mendapatkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan ini,” ucap Guspardi.

Ia mengatakan semua aspirasi yang disampaikan kepada Komisi II dalam rapat tersebut sudah dicatat dan akan diteruskan kepada pemerintah. Diantaranya tentang adanya benturan antara perundang-undangan dengan kondisi yang sedang diperjuangkan oleh tenaga honorer. Selain itu juga mengenai persyaratan pembatasan umur yang menyebabkan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan berusia diatas 35 tahun tidak mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

“Begitu pula dengan  nasib guru-guru honorer yang telah lama mengajar di lembaga pendidikan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Kementerian kita bukanlah kementerian pendidikan negeri tetapi Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga mereka yang mengajar di (sekolah) swasta pun juga berhak untuk diperjuangkan,” papar politisi Fraksi PAN itu.

Guspardi menilai kedatangan para tenaga honorer untuk mengadukan dan menyampaikan keluh kesahnya ke Gedung DPR RI merupakan sebuah langkah yang tepat. “Kewajiban kami adalah bagaimana agar keinginan dan harapan yang disampaikan itu bisa kami mengejawantahkannya melalui suatu kebijakan bersama dengan pemerintah. Perlu ada lex spesialis tentang aturan ini. Kami akan perjuangkan harapan, keinginan dan juga nasib tenaga honorer yang telah disampaikan kepada kami,” tandasnya. (dep/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Per 9 Mei 2021, Kemenlu Catat Telah Ada 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar Covid-19 masih bertambah, hingga Minggu (9/5/2021) pukul 08.00 WIB pagi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, ada penambahan 8 WNI di luar negeri yang terkonfirmasi Covid-19 dalam 24 jam.

Adapun 7 WNI dinyatakan positif Covid-19 di Korea Selatan, sementara 1 WNI di Mesir.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID19 di Mesir dan Korea Selatan, sembuh di India, Mesir, dan Korea Selatan,” dikutip dari akun Twitter resmi Kemenlu, @Kemlu_RI, Sabtu.

Sementara itu, jumlah WNI di luar negeri yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 bertambah 10 orang terdiri dari 8 orang di India, 1 orang di Mesir, dan 1 orang di Korea Selatan.

Dengan penambahan tersebut, ada 4.538 WNI yang terpapar Covid-19 di mana 3.587 WNI dinyatakan sembuh, 189 meninggal dunia, dan 762 orang masih dalam perawatan.

Berikut data sebaran 4.538 WNI yang terkonfirmasi Covid-19 di luar negeri hingga 9 Mei 2021:

1. Albania: 2 WNI (sembuh)

2. Arab Saudi: 270 WNI (89 sembuh, 80 stabil, 101 meninggal)

3. Aljazair: 12 WNI (sembuh)

4. Amerika Serikat: 201 WNI (149 sembuh, 26 stabli, 26 meninggal)

5. Argentina: 2 WNI (stabil)

6. Australia: 12 WNI (10 sembuh, 2 stabil)

7. Austria: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)

8. Azerbaijan: 19 WNI (17 sembuh, 2 stabil)

9. Bahamas: 1 WNI (sembuh)

10. Bahrain: 50 WNI (44 sembuh, 3 stabil, 2 meninggal)

11. Bangladesh: 16 WNI (14 sembuh, 2 stabil)

12. Belanda: 68 WNI (53 sembuh, 10 stabil, 5 meninggal)

13. Belgia: 21 WNI (21 sembuh)

14. Bosnia dan Herzegovina: 6 WNI (sembuh)

15. Brunei Darussalam: 8 WNI (7 sembuh, 1 stabil)

16. Bulgaria: 7 WNI (6 sembuh, 1 stabil)

17. Ceko: 8 WNI (2 sembuh, 6 stabil)

18. Chile: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)

19. Denmark: 5 WNI (2 sembuh, 3 stabil)

20. Ekuador: 2 WNI (sembuh)

21. Filipina: 33 WNI (sembuh)

22. Ethiopia: 9 WNI (6 sembuh, 3 stabil)

23. Finlandia: 22 WNI (sembuh)

24. Ghana: 1 WNI (meninggal)

25. Hongaria: 22 WNI (21 sembuh, 1 stabil)

26. India: 123 WNI (102 sembuh, 20 stabil, 1 meninggal)

27. Inggris: 119 WNI (108 sembuh, 5 stabil, 6 meninggal)

28. Irak: 15 WNI (13 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal)

29. Iran: 1 WNI (sembuh)

30. Irlandia: 2 WNI (sembuh)

31. Italia: 30 WNI (29 sembuh, 1 stabil)

32. Jepang: 35 WNI (4 sembuh, 31 stabil)

33. Jerman: 36 WNI (11 sembuh, 22 stabil, 3 meninggal)

34. Kamboja: 19 WNI (16 sembuh, 3 stabil)

35. Kanada: 11 WNI (7 sembuh, 4 stabil)

36. Kazakhstan: 19 WNI (5 sembuh, 14 stabil)

37. Korea Selatan: 269 WNI (246 sembuh, 23 stabil)

38. Kuba: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)

39. Kuwait: 251 WNI (235 sembuh, 8 stabil, 8 meninggal)

40. Lebanon: 1 WNI (stabil)

41. Libya: 1 WNI (meninggal)

42. Madagaskar: 4 WNI (stabil)

43. Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)

44. Maladewa: 27 WNI (25 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal)

45. Meksiko: 3 WNI (sembuh)

46. Mesir: 56 WNI (49 sembuh, 4 stabil, 3 meninggal)

47. Makedonia Utara: 2 WNI (sembuh)

48. Mozambik: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)

49. Myanmar: 2 WNI (sembuh)

50. Namibia: 1 WNI (sembuh)

51. Nigeria: 2 WNI (sembuh)

52. Oman: 20 WNI (2 sembuh, 18 stabil)

53. Norwegia: 4 WNI (sembuh)

54. Pakistan: 37 WNI (33 sembuh, 4 stabil)

55. UEA: 113 WNI (106 sembuh, 1 stabil, 6 meninggal)

56. Panama: 4 WNI (sembuh)

57. Papua Nugini: 3 WNI (stabil)

58. Peru: 16 WNI (12 sembuh, 2 stabil, 2 meninggal)

59. Polandia: 2 WNI (sembuh)

60. Portugal: 15 WNI (stabil)

61. Prancis: 12 WNI (8 sembuh, 4 stabil)

62. Qatar: 383 WNI (354 sembuh, 28 stabil, 1 meninggal)

63. RRT (China) : 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)

64. RRT (Makau): 3 WNI (sembuh)

65. RRT (Hong Kong): 298 WNI (292 sembuh, 6 stabil)

66. Rusia: 35 WNI (34 sembuh, 1 stabil)

67. Rumania: 12 WNI (sembuh)

68. Singapura: 739 WNI (693 sembuh, 44 stabil, 2 meninggal)

69. Slovenia: 2 WNI (sembuh)

70. Serbia: 2 WNI (stabil)

71. Siprus: 1 WNI (sembuh)

72. Spanyol: 34 WNI (33 sembuh, 1 meninggal)

73. Sri Lanka: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)

74. Sudan: 22 WNI (21 sembuh, 1 meninggal)

75. Suriah: 37 WNI (35 sembuh, 2 stabil)

76. Swedia: 1 WNI (stabil)

77. Suriname: 3 WNI (sembuh)

78. Swiss: 9 WNI (stabil)

79. Taiwan: 213 WNI (101 sembuh, 112 stabil)

80. Thailand: 12 WNI (9 sembuh, 3 stabil)

81. Timor Leste: 11 WNI (stabil)

82. Tunisia: 14 WNI (stabil)

83. Turki: 133 WNI (90 sembuh, 39 stabil, 4 meninggal)

84. Uzbekistan: 19 WNI (18 sembuh, 1 meninggal)

85. Vatikan: 53 WNI (33 sembuh, 20 stabil)

86. Vietnam: 1 WNI (stabil)

87. Jordania: 72 WNI (63 sembuh, 6 stabil, 3 meninggal)

88. Kapal pesiar: 201 WNI (182 sembuh, 12 stabil, 7 meninggal)

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah: 1 Syawal Jatuh Pada 13 Mei 2021

Oleh

Fakta News

Jakarta – PP Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1442 jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Hasil itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hal itu tertuang dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2021. Maklumat ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada tanggal 26 Januari 2021.

Pada maklumat itu dijelaskan bahwa ijtimak jelang Syawal 1442 terjadi pada Rabu, 12 Mei sekitar pukul 02.03.03 WIB.

Tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta hilal sudah wujud serta di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk.

“1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis Wage, 13 Mei 2021 M,” kata maklumat yang diterima redaksi, Minggu (9/5/2021).

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita,” sambungnya.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penentuan awal bulan Syawal 1442 Hijriah pada Selasa, 11 Mei 2021. Sidang isbat tersebut digelar pada hari ke-29 Ramadhan.

“Isbat awal Syawal digelar 11 Mei 2021 atau 29 Ramadhan 1442 H secara daring dan luring,” ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).

Kamaruddin mengatakan sidang isbat penentuan awal Idul Fitri itu akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menurutnya, sidang isbat hanya akan dihadiri fisik secara terbatas.

“Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi, hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

100 Hari Kapolri, 419 Konten Medsos Ditegur Terkait Hate Speech

Oleh

Fakta News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jakarta – Sebanyak 419 konten di akun media sosial (medsos) ditegur dalam kurun waktu 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ratusan konten akun itu ditegur lewat Virtual Police, program yang digagas Sigit dengan sasaran akun-akun yang dinilai melakukan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti memuat konten ujaran kebencian dan SARA.

“419 akun yang ditegur, sebanyak 274 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Maksud dari lolos verifikasi adalah konten tersebut dinilai memenuhi unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA. Jumlah konten akun medsos yang ditegur itu direkapitulasi dari 23 Februari sampai 3 Mei 2021.

Slamet juga menyebut 98 konten yang tidak lolos verifikasi. Sementara itu, untuk 47 konten lainnya masih dalam proses verifikasi.

Virtual Police dibuat Sigit untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar polisi berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal UU ITE dan arahan agar penegakan hukum mengedepankan restorative justice.

Baca Selengkapnya