Connect with us

Launching Aplikasi SATRIA, Menteri Tjahjo: Keamanan Siber Jadi Keniscayaan di Era Digital

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Launching Aplikasi Password Manager SATRIA, di Kantor BSSN, Jakarta, Selasa (02/11).

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi memberikan keterbukaan, kemudahan, dan kecepatan dalam akses berbagai informasi, namun disisi lain dapat menjadi ancaman akibat penyalahgunaan data ataupun penyebarluasan informasi yang destruktif.

“Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi tersebut. Kehadiran Aplikasi SATRIA yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan menjadi salah satu solusi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber,” kata Menteri Tjahjo dalam acara Launching Aplikasi Password Manager SATRIA (Sandi Anda Terenkripsi dengan Aman), di Kantor BSSN, Jakarta, Selasa (02/11).

“Semoga momentum ini dapat memperkuat fondasi keamanan transformasi digital pemerintah dan selanjutnya dapat segera diterapkan menyeluruh di instansi pemerintah pusat dan daerah secara nasional,” imbuhnya.

Diakui, pemanfaatan TIK pasti akan diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber yang mengintai seluruh platform digital. Menteri Tjahjo menilai penting adanya penguatan SDM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman teknologi. Sehingga masyarakat menyadari risiko kejahatan siber yang mungkin muncul ketika menggunakan TIK.

Ia pun teringat dengan ucapan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. “Sedikit kebocoran mengenai informasi akan sangat sensitif. Pemerintah menyadari betul ancaman tersebut dan ini sudah diantisipasi oleh BSSN,” tutur Menteri Tjahjo.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo berpesan kepada BSSN agar terus mencermati gelagat dan dinamika di era digitalisasi dan globalisasi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan siber khususnya dalam pemerintahan Indonesia. Tidak lupa dia menyampaikan apresiasi atas inovasi, kreasi dan aktivitas yang telah dilakukan BSSN maupun pegiat inovasi digital.

“Terutama pada bidang keamanan SPBE di new normal ini dalam upaya mewujudkan transformasi digital di Indonesia,” tutup Menteri Tjahjo.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan aplikasi SATRIA merupakan produk karya Mandiri BSSN yang dapat menjadi solusi dalam pengamanan data pribadi ASN dan masyarakat. Aplikasi SATRIA menjadi sarana literasi keamanan siber dalam mengelola password.

“SATRIA dihadirkan sebagai bentuk literasi digital karya mandiri BSSN untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam hal keamanan siber bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ASN se-Indonesia,” jelas Hinsa Siburian.

Hinsa memaparkan, Aplikasi SATRIA hadir sebagai perangkat pengaman password utama untuk mendukung transformasi digital yang diperlukan oleh ASN dalam melakukan pelayanan publik dan adaptasi era digital 4.0. Kehadiran aplikasi ini pun diharapkan menjadi edukasi di masyarakat dalam mengamankan data privasi. Password yang digunakan tidak hanya dalam SPBE, akan tetapi dalam kehidupan privasi ASN pada sistem elektronik apapun.

Serangan siber dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dampak yang ditimbulkan dapat berwujud nyata dan mengancam keamanan nasional. Untuk itu harus dibangun sistem keamanan terbaik sebagai benteng pertahanan ruang siber.

“Sistem keamanan terbaik dimulai dari diri sendiri, salah satunya dengan menjaga keamanan data privasi yang dimiliki,” tambahnya.

Sebelum menutup paparannya, Hinsa berharap Aplikasi SATRIA dapat menjadi pionir dan berkontribusi nyata dalam penyediaan aplikasi pendukung keamanan informasi yang dapat dipakai secara luas oleh masyarakat Indonesia sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi data privasi masyarakat melalui perlindungan password.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi: Transisi Energi Perlu Dukungan dan Kontribusi dari Negara Maju

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Pada KTT COP-26 di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk secara bertahap memulai transisi energi menuju energi yang ramah lingkungan. Namun, transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau.

Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu didukung dengan teknologi dan pendanaan.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus didukung teknologi dan pendanaan, agar tidak terlalu membebani masyarakat, industri, dan keuangan negara. Indonesia membutuhkan USD50 miliar untuk transformasi menuju EBT, dan butuh USD37 miliar untuk sektor kehutanan, guna lahan dan karbon laut,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden meyakini bahwa sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer.

“Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang dan negara miskin,” imbuhnya.

Menurut Presiden, hasil konkret dari upaya-upaya tersebut hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerja sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu bekerja sama secara domestik dan global. Di dalam negeri, pemerintah bekerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil atau terjangkau.

“Kerja sama di tingkat internasional, pemerintah telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) memulai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) atau ETM dari batu bara ke energi terbarukan,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Akan Dorong Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Krisis Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Kolaborasi saat ini, seperti Covax Facility, hanyalah solusi sesaat. Selain itu, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.

“Oleh karena itu, ke depan, kita perlu solusi permanen, agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) di sektor keuangan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu fokus Indonesia pada Presidensi G20.

Menurut Presiden Jokowi, badan tersebut memiliki tugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, obat dan alat kesehatan. Selain itu, juga untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.

“Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produksi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lain,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa untuk membangun arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut dibutuhkan pembiayaan bersama. Presiden meyakini bahwa biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerapuhan sistem kesehatan global, sebagaimana saat dunia menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Seharusnya, negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Pastikan Indonesia Terus Lakukan Reformasi Struktur Ekonomi dan Perbaiki Iklim Bisnis

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menjadikan masa pandemi sebagai masa berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis.

“Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada pertemuan World Economic Forum dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari up-skilling dan re-skilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerja sama dengan universitas di luar negeri.

“Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya untuk enam sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan.

Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery), dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

“Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia. Maju bersama, tumbuh bersama,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya