Lantik Wali Kota Semarang, Ganjar Dorong Optimalisasi Potensi Anak Muda
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/1/2023). Pelantikan dihadiri Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri.
Pada kesempatan itu, Ganjar mengaku kehadiran Megawati memberikan semangat dan energi, khususnya dalam hal bekerja melayani masyarakat.
“Keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi luar biasa bagi kami untuk lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat,” kata Ganjar dalam sambutannya.
Ganjar mengatakan, saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah, terbanyak se-Indonesia. Spesial bagi Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita, karena menjadi walikota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota Semarang.
“Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern,” ucap Ganjar.
Gubernur Jateng dua periode itu lantas mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah, yakni ‘Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama’.
Dari situ, Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Digambarkan, Kunti sebagai perempuan tidak asal ‘nerima ing pandum‘, tapi juga sosok yang ‘nggetih’, berjuang untuk rakyatnya, sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya.
“Kehebatan Kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif daripada kepala daerah laki-laki,” tuturnya.
Ketua PP Kagama itu mencontohkan progresivitas Bupati Grobogan. Ia mengajukan pinjaman Rp115 miliar untuk percepatan pembangunan 19 kecamatan di Grobogan. Terobosan brilian ini mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.
Ada juga Sri Mulyani, Bupati Klaten yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan Padi Rojolele. Hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk yang punya usia tanam lebih pendek dan tahan hama. Harganya pun lebih tinggi.
Adapun di Kota Semarang saat ini, kata Ganjar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ganjar menegaskan, siap menghasilkan kolaborasi solutif dengan Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang.
“Mbak Ita, saya mendorong terus untuk mengoptimalkan seluruh potensi Kota Semarang. Mulai perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, wisata hingga persoalan infrastruktur,” ujarnya.
Soal rencana pembangunan Simpang Lima Underground dan reaktivasi jalur trem, Ganjar menilai dua hal itu bakal mengungkit Kota Semarang semakin maju.
“Titip juga Mbak Ita, potensi anak muda. Mereka yang bergerak di dunia teknologi, E-Sport, UMKM, seni budaya sampai olahraga. Dengan fasilitas yang tepat, Semarang pasti akan lebih hidup kotanya,” ucapnya.
Terinspirasi dari pertunjukan sendratari di Candi Prambanan, Ganjar yakin hal serupa bisa dilakukan di Kota Lama. Misalnya dengan pertunjukan soal Riwayat Gula. Atau mengemas ulang pertunjukan wayang orang Ngesti Pandawa, agar lebih menarik bagi wisatawan.
Termasuk, persoalan rob dan banjir yang masih terjadi di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Ganjar mengajak Wali Kota Semarang yang baru untuk mengawasi beberapa pekerjaan besar, seperti Jalan Tol Semarang-Demak yang sekaligus jadi tanggul laut.
“Termasuk rencana pembangunan kolam retensi di Terboyo yang kita harapkan mampu mengendalikan rob dan banjir di Kota Semarang,” ujarnya.
Ganjar juga mengatakan hal paling penting yang selalu ditekankan Megawati, yakni untuk menjaga amanat dan selalu turun menemani rakyat.
“Kita para kepala daerah untuk selalu menjaga amanat rakyat, agar kita tak pernah lelah turun menemani masyarakat, duduk dan nglesot bersama rakyat, karena jabatan cuma mandat,” tandasnya.
Sebagai informasi, Hevearita G Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, dilantik sebagai Wali Kota Semarang sisa masa jabatan 2021-2026. Mbak Ita menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat Kepala LKPP RI.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
