Lantik Kabinet Covid-19, Bima Arya: Jangan Diam dan Jangan Main-main dengan Jabatan
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya melantik 348 pejabat struktural dan fungsional di halaman Balaikota Bogor, Kamis (6/8/2020). Bima Arya meminta kepada para pejabat yang dilantik harus siap memenangkan peperangan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.
Dalam pelantikan terbatas yang sebagian dilakukan secara daring tersebut, 36 jabatan merupakan aparatur di wilayah, mulai dari kepala seksi, lurah hingga camat. Dua camat yang dilantik adalah Camat Bogor Utara Marse Hendra Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Camat Tanah Sareal Sahib Khan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Selebihnya merupakan jabatan struktural dan fungsional di Sekretariat Daerah Kota Bogor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga Puskesmas.
“Diamonds always will be diamonds. Intan akan selalu terlihat dimana pun juga (ditempatkan). Saat ini, situasi tidak mudah. Perang melawan Covid harus kita menangkan. Rotasi, mutasi, promosi, dan demosi yang dilakukan hari ini sesungguhnya adalah strategi kita untuk memenangkan pertarungan. Insya Allah ini adalah barisan yang solid, Insya Allah ini adalah formasi bagi para petarung. Semua harus siap untuk bergerak, semua harus siap untuk bertarung, semua harus siap untuk berperang dan semua jangan diam,” ungkap Bima Arya dalam sambutannya.
Pejabat yang baru dilantik, lanjut Bima, jangan pernah diam melihat lonjakan Covid-19 di Kota Bogor. Ia meminta aparatur membantu warga yang terdampak akibat Covid lewat kebijakan-kebijakan yang inovatif dan rajin turun ke lapangan.
“Tidak diam melihat saudara-saudara kita banyak yang kehilangan pekerjaan dan menganggur. Tidak diam melihat warga Bogor masih ada yang kelaparan. Tidak diam melihat anak-anak yang kebingungan dengan model pembelajaran jarak jauh. Tidak diam menyaksikan bagaimana keluarga berpikir keras untuk mencari uang agar bisa membeli kuota supaya anak-anak tetap belajar. Tidak diam melihat bagaimana ancaman kurang gizi bagi ibu hamil, ancaman-ancaman yang datang hari demi hari mengiringi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.
“Keterlaluan kalau kita masih diam. Karena kita dibayar dan digaji oleh rakyat, oleh mereka yang harus kita layani dengan sepenuh hati. Jangan ada yang diam, jangan ada yang main-main dengan jabatan, jangan ada yang menyalahgunakan kepercayaan atasan dan jabatan,” tambah Bima.
Bima Arya mengatakan, bahwa pejabat-pejabat tersebut harus solid dalam struktur yang disebut ‘Kabinet Covid-19’ untuk mencurahkan energi, semangat, otak dan waktu yang digunakan guna memenangkan pertarungan melawan Covid-19 ini.
“Saat inilah APBD kita, kegiatan kita, semuanya kita kerahkan untuk memenangkan pertarungan. Ada lima panduan yang sering saya ingatkan kepada seluruh ASN Kota Bogor. Ketika kita mendesain, menggeser anggaran, merubah anggaran, merencanakan anggaran dan melaksanakan anggaran. Nomor satu adalah kesehatan, dua adalah ekonomi, ketiga adalah pendidikan, keempat baru kita bicara program prioritas dan kelima janji kampanye,” ujarnya.
“Pinggirkan janji kampanye apabila tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Angkat ke atas isu-isu yang hari ini ditunggu diselesaikan oleh rakyat seperti kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Dinas harus kuat dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Camat dan lurah harus menguasai lapangan, harus paham persoalan. Pertarungan kita hari ini adalah di lapangan. Jangan diam dan jangan takut. Niat kita sekali lagi adalah mengabdi dan melayani rakyat. Hari ini warga menunggu jawaban dari harapan-harapan mereka. Hari ini warga berharap mimpi mereka agar pandemi ini bisa kita hadapi bersama-sama. Selamat bekerja, semoga Allah mudahkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kota Bogor Taufik mengatakan, pelantikan pejabat tersebut tertulis dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.45-561 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkot Bogor serta Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.45-562 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dari dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
“Rotasi, mutasi, promosi yang dilakukan hari ini sudah sesuai peraturan yang ada. Selain memang ada pensiun, perimbangan lainnya seperti yang disampaikan Pak Wali adalah untuk memperkuat wilayah dan bertarung di tengah situasi pandemi ini. Yang dilantik jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pengisian kepala puskesmas. Diantaranya juga ada 18 Lurah dan 2 Camat. Total yang dilantik 348 pejabat,” ujar Taufik.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
