Lakukan Sidak, Bobby Pecat Lurah Sidorame Timur Lantaran Ketahuan Pungli Warga
Medan – Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Bobby langsung mencopot lurah setempat lantaran diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga.
Sidak dilakukan Bobby pada Jumat (23/4/2021). Bobby Nasution datang bersama rombongannya ke Kelurahan Sidorame Timur setelah ada laporan warga soal pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kelurahan setempat.
Bobby masuk dan menjumpai Lurah Hermanto serta Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak. Bobby bertanya-tanya soal laporan warga itu kepada Lurah. Namun Hermanto mengaku tak ada pungli.
“Ada kutipan-kutipan, Pak?” tanya Bobby.
“Nggak ada,” jawab Hermanto.
“Masyarakat ngelapor ke saya ada kutipan-kutipan katanya,” ujar Bobby.
Hermanto tetap berkeras mengatakan tak ada pungli. Bobby kemudian kesal dan memutar rekaman bukti pungli yang diterimanya.
“Saya sudah terima loh, Pak, saya ini ada rekamannya, kalian itu minta-minta uang,” ucap Bobby.
“Nggak ada, Pak, saya minta-minta uang,” jawab Hermanto.
Bobby mengatakan pihak kelurahan memerintahkan kepala lingkungan (kepling) meminta uang kepada masyarakat dengan nilai nominal bervariasi. Namun Hermanto masih tidak mengakuinya.
Bobby langsung memutar rekaman tersebut di depan keduanya. Tak lama kemudian, salah satu kepling tiba di kantor kelurahan.
Dia menjelaskan persoalan minta-minta itu di depan Bobby dan Lurah. Dia menyebut selama ini pihak kelurahan meminta uang di atas Rp 50 ribu untuk mengurus surat-menyurat.
Hermanto lalu buka suara. Dia mengaku tidak pernah meminta nilai nominal tersebut.
“Saya nggak pernah minta sampai segitu,” ujar Hermanto.
“Berarti pernah, kan?” tanya Bobby.
“Seikhlasnya Pak kalau dikasih. Saya jujur, Pak, kalau dikasih saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah. Bukan saya patok-patok,” ucap Hermanto.
Bobby, yang sudah mendengar itu, lantas memerintahkan stafnya menelpon BKD. Dia memerintahkan agar Lurah serta Kasi Pembangunan di kelurahan itu langsung dicopot.
“Suruh ganti saja bapak ini, suruh berhentikan lurahnya sama ibu ini juga (Kasi Pembangunan). Kok seperti itu kinerjanya,” sebut Bobby.
Bobby saat diwawancarai menyebut kejadian tersebut sangat membuatnya kesal. Dia menyebut perbuatan itu tidak dibenarkan dilakukan oleh pelayan masyarakat.
“Ini luar biasa loh ini tadi. Lurahnya menyatakan langsung nggak minta segitu, tapi ya kalau dikasih (diambil). Itu nggak boleh, mana boleh. Kita sebagai pelayan sudah (digaji negara), sudah jelas semuanya. Sudah kita berhentikan lurahnya tadi. Nggak ada cerita yang minta-minta uang, kita berhentikan,” ujar Bobby.
Sementara itu, Hermanto mengaku mendukung program Bobby. Dia tetap berkeras mengaku tak melakukan pungli. Meski demikian, dia mengaku menerima keputusan Bobby.
“Saya mendukung sih program Pak Wali untuk buat Medan supaya lebih maju. Tapi kalau saya yang dituduhkan saya yang meminta kepada masyarakat, saya keberatan. Kalau memang saya meminta kepada masyarakat, nggak mungkin saya 8 tahun jadi lurah di sini,” ujar Hermanto.
“Mungkin ya, mungkin masyarakat nggak suka lagi sama saya nggak masalah. Saya nggak pernah minta duit. Kalau dikasih, saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah,” sambungnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
