Lakukan Peresmian, Puan Harap Grha Bung Karno Klaten Bermanfaat untuk Warga se-Solo Raya
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meresmikan Grha Bung Karno di Klaten, Jawa Tengah. Puan menyampaikan rasa syukur atas penyematan nama sang kakek dan berharap gedung pertemuan baru Klaten itu dapat membuat Klaten semakin berdikari.
“Sebagai proklamator dan founding father Republik Indonesia, Bung Karno tidak hanya dikenang karena perjuangannya dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, namun juga karena kontribusinya dalam membangun bangsa,” kata Puan di Klaten dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (18/3/2023).
Oleh karenanya, Puan mengingatkan agar Gedung Grha Bung Karno Klaten tak hanya dilihat sebagai gedung yang menyandang nama Bung Karno. Namun juga harus mampu menjadi ikon di Kabupaten Klaten.
“Gedung ini harus dilihat sebagai gedung yang mewarisi dan mencerminkan semangat juang dan gagasan besar Bung Karno untuk kejayaan Indonesia dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi harus dirancang bagaimana dari gedung ini diperkuat Klaten yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Tak hanya itu, Puan juga berpesan supaya Grha Bung Karno Klaten menjadi pusat kegiatan yang melibatkan berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, seni budaya, ekonomi, hingga teknologi.
“Seperti bangunan ikonik yang didirikan oleh Bung Karno, gedung ini juga menjadi simbol keberlanjutan cita-cita dan semangat beliau dalam memajukan bangsa,” ucap peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.
Puan pun mengingatkan agar Grha Bung Karno menjadi simbol semangat gotong-royong di Klaten. Terlebih, gedung ini berada di daerah pemilihannya. “Dalam lingkungan yang bergotongroyong, kita dapat berkumpul, berkolaborasi, dan berinovasi untuk memajukan Klaten,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Puan berharap agar Grha Bung Karno bisa bermanfaat tak hanya bagi warga Klaten saja, tapi juga masyarakat daerah Solo Raya. “Ini salah satu atau satu satunya gedung pertemuan terbesar se-Solo Raya,” sebut Mantan Menko PMK ini.
Untuk diketahui, Gedung Grha Bung Karno Klaten dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti lahan parkir, musala, rumah katering, bangunan genset serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pendopo dan lain–lain.
Puan lantas berpesan kepada seluruh pihak untuk selalu menjaga kebersihan Grha Bung Karno sehingga gedung bisa selalu terawat dan bersih.
“Grha Bung Karno yang sudah dilengkapi beberapa fasilitas ini, saya pesan untuk dijaga sebaik-baiknya. Selalu jaga kebersihannya agar selalu terawat dan bersih. Harus ada peraturannya juga. Saya yakin di Klaten ini rasa gotong royong sudah terbangun, jadi untuk merawat gedung ini pasti bisa dilakukan,” pesan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
