Connect with us
Parlemen

Lahan Gambut Sumsel Banyak Terbakar

Lahan Gambut Sumsel Banyak Terbakar
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia. Foto: DPR RI

Jakarta – Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel) ternyata banyak terjadi di lahan gambut. Banyak titik panas di lahan gambut yang terdeteksi. Dan untuk membuka lahan, korporasi selalu minta bantuan masyarakat untuk membakar. Akhirnya masyarakatlah yang berhadapan dengan hukum.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Sumsel, Kamis (7/11/2019). “Untuk Sumatera Selatan bukan hutan yang terbakar tapi lahan gambut yang banyak terbakar. Penting kita pahami, kejadian ini tidak boleh terulang lagi secara signifikan. Titik-titik panas yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti,” katanya usai meninjau lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.

Temuan di lapangan juga memperlihatkan betapa para petugas yang membantu mengatasi karhutla, tingkat kesejahteraannya sangat redah. Bahkan kata Kiki, sapaan akrab Riezky Aprilia, ada petugas yang berstatus honorer selama 15 tahun. Para pejuang karhutla tersebut butuh perhatian besar. “Saya berharap perhatian kementerian terkait termasuk pemprov dan kabupaten. Ini memprihatinkan, karena mereka masih mau bekerja total untuk membantu sesama,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini, juga menyayangkan hasil penyidikan kasus karhutla di Sumsel yang hanya menetapkan satu korporasi dan 41 perorangan sebagai tersangka. Bila dibandingkan dengan kasus karhutla yang sudah bertahun-tahun terjadi, jumlah itu dinilai masih sedikit. Banyak korporasi yang ketika ingin membuka lahan, malah meminta bantuan masyarakat setempat untuk membakar. Akhirnya, masyarakat itulah yang banyak tejerat hukum.

“Korporasi sengaja menyuruh penduduk untuk membakar. Penduduk setempat juga butuh imabalan untuk makan sehari-hari. Akhirnya yang ditangkap masyarakatnya. Korporasinya bebas. Komisi IV DPR RI mendorong penegakan hukum yang tegas soal ini,” kilah politisi dapil Sumsel I itu. Kini korporasi yang punya lahan harus memiliki peralatan lengkap pemadam bila terjadi kebakaran lagi. (mh/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air

Oleh

Fakta News
Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air
Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Foto: DPR RI

Jakarta – Sumber daya air dan konektivitas berupa jalan dan jembatan, menjadi salah satu program dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2014-2020 yang diapresiasi Komisi V DPR RI. Meski capaian dan realisasi anggaran kedua program tersebut sudah melebihi target, namun sejumlah persoalan masih tersisa. Salah satunya, masalah ketersediaan air.

Setidaknya, hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Dirinya mempertanyakan mengenai target bidang sumber daya air (SDA), yang dalam salah satu program kerja Kementerian PUPR, kapasitas daya tampung air ditargetkan mencapai 60 m3/kapita/tahun dengan penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan 15 pembangunan bendungan baru.

“Kami apresiasi capaian Kementerian PUPR sudah banyak yang over target, tetapi juga ada yang target renstranya yang air baku 67,52 m3 per kapita, namun capaiannya hanya 30 m3 per kapita, tetapi kenapa target kita selanjutnya hanya 60 m3 per kapita, kenapa diturunkan padahal target kemarin belum tercapai, sekarang kenapa malah dikurangi,” ungkap Laksmi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ketersediaan akses air bersih menjadi penting, lanjut politisi Partai Demokrat itu, mengingat data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatatkan lebih dari 2,1 miliar manusia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tidak hanya itu, 500 ribu orang di dunia pun tewas setiap tahunnya akibat diare. Belum lagi, 700 penduduk dunia terancam kelangkaan air parah yang akan terjadi pada 2030 mendatang.

Sebagai legislator dapil Jawa Tengah VII, dirinya mengatakan bahwa kekeringan menjadi masalah utama pada daerah pemilihannya, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Dengan tegas dirinya menegaskan mengenai pentingnya kemajuan infrastruktur guna mendukung kemajuan perekonomian bangsa.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya