Connect with us

Kutuk Keras, Bamsoet dan Ketua Parlemen Turki Minta PBB Keluarkan Resolusi Hentikan Agresi Israel ke Palestina

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop

Bali – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop berkomunikasi melalui sambungan telepon, membahas kondisi terkini di Israel dan Palestina.

Indonesia dan Turki, sebagaimana juga disampaikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan dalam komunikasi melalui sambungan telepon, mengutuk keras pelanggaran dan agresi yang berulang kali dilakukan Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Pendudukan Palestina. Khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak.

“Kita juga menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerjasama menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negera berpenduduk muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun organisasi lainnya, guna menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi mengutuk dan menghentikan agregasi Israel terhadap Palestina. Mengingat Sidang Dewan Keamanan PBB yang dilakukan pada Minggu (16/5/21), gagal mengambil tindakan tegas terhadap Israel,” ujar Bamsoet usai menerima telepon Ketua Parlemen Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop, di Bali, Selasa (18/5/21).

Bamsoet menegaskan, Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Tindakan Israel tersebut menurut Bamsoet harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini yakin dan percaya, bahwa Indonesia dan Turki dapat terus bersama-sama menyuarakan perjuangan bagi rakyat Palestina.

“Sebagai ketua Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia, Saya mendukung upaya pemerintah Indonesia dan Pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa persatuan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, alinea pertama pembukaan konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia dan Palestina bahkan sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944.

“Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno kembali menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh.

“Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia, seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskus, juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan, sebanyak 10 warganya tewas, termasuk dua anak-anak.

“Butuh peran konkrit dari PBB, maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar, agar gencatan senjata antara Hamas (Palestina) dengan Israel bisa segera terwujud. Sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Sebab, pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel telah memasuki pekan kedua. Belum terlihat tanda-tanda pertempuran itu menurun,” pungkas Bamsoet.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya