Kutuk Agresi Militer Israel ke Palestina, PBNU: Tragedi Kemanusiaan yang Tak Bisa Ditolerir
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj melakukan kunjungan ke rumah Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (17/5). Kunjungan itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan moral sekaligus meminta Israel menghentikan penyerangan atau agresi militer terhadap rakyat Palestina.
Menurutnya, gencatan senjata atau menghentikan agresi militer itu bertujuan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Ditegaskan Kiai Said, agresi Israel terhadap Palestina untuk kesekian kalinya telah menimbulkan nestapa bagi kemanusiaan.
Peristiwa kemanusiaan terjadi antara Militer Israel dan Pejuang Palestina semakin memanas. Saat ini telah memakan korban jiwa sebanyak 188 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Lebih dari itu, terdapat 1000 lebih korban luka-luka dan bangunan yang porak poranda.
“Kami menegaskan, mengutuk dan mengecam keras agresi Militer Israel yang telah memporak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi Militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir,” tegas Kiai Said.
Konflik yang terjadi di sana sudah berusia seabad, terhitung sejak Deklarasi Balfour pada 1917 yang bersumber dari klaim bermasalah Israel atas tanah yang dijanjikan. Lalu Inggris mendukung national home bagi warga Yahudi di tanah yang telah ditempati bangsa Palestina.
“Konflik berdarah terus berlangsung sejak Israel, secara sepihak, memproklamasikan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948 tanpa batas wilayah yang jelas. Dengan dukungan negara-negara Barat, Israel menegaskan batas wilayahnya melalui perang melawan negara-negara Arab, berturut-turut pada 1949, 1967, dan 1973,” jelas Kiai Said.
Dengan bermodal kekuatan senjata, Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, Gaza, dan Semenanjung Sinai. Klaim teritorial ini tidak diakui mayoritas negara, kecuali Amerika yang mengakui klaim Israel atas seluruh wilayah kota tersebut.
“Israel, selama 50 tahun terakhir, terus mengukuhkan pendudukannya dengan membangun permukiman bagi ratusan ribu warga Yahudi. Yahudi, yang sebelumnya minoritas, kini menjadi mayoritas populasi yang menggusur bangsa Palestina,” tutur Kiai Said didampingi Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU H Robikin Emhas, dan Ketua PP NU Care-LAZISNU H Achmad Sudrajat.
Kiai Said menyayangkan para pejuang Palestina yang terbelah dalam menghadapi Palestina. Terdapat dua faksi pejuang yang saling berseberangan pendapat, yakni Fatah dan Hamas. Fatah setuju solusi dua negara sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Oslo 1993.
“Tetapi Hamas menolak. Hamas ingin mendirikan Palestina berdasarkan Islam, Fatah berhaluan nasionalis sekuler. Kedua faksi terkunci dalam perang saudara sejak 2006. Hamas menguasai Gaza, Fatah menguasai Tepi Barat. Polarisasi faksi-faksi pejuang Palestina ikut menyulitkan proses penyelesaian konflik Israel-Palestina,” katanya.
Oleh karena itu, PBNU mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak antara Militer Israel dan Pejuang Palestina. Hal tersebut bertujuan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala.
Saat ini, PBNU menginisiasi penggalangan donasi solidaritas untuk warga Palestina melalui NU Care-LAZISNU. Donasi bisa disalurkan dengan klik tautan www.nucare.id/program/pedulipalestina. Dari jumlah target total donasi sebesar Rp10 miliar, kini sudah terkumpul Rp593.189.136.
Di lokasi yang sama, Ketua Pengurus Pusat NU Care-LAZISNU H Achmad Sudrajat menyampaikan bahwa saat ini PBNU sedang mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke masyarakat Palestina. Ia juga mengajak seluruh Nahdliyin untuk berbondong-bondong memberikan sumbangsih yang terbaik.
“Pada hari ini KH Said Aqil Siroj berkunjung ke rumah kediaman Dubes Palestina Zuhair Al-Shun. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan dukungan moral dan juga kita sekarang PBNU sedang mengumpulkan dana untuk kita sumbangkan ke masyarakat Palestina,” kata Sudrajat.
“Oleh karena itu, saya dari NU Care-LAZISNU dan seluruh jajaran se-Indonesia dan dunia, mengajak Nahdliyin untuk berbondong-bondong memberikan sumbangsih yang terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat Palestina,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
