Connect with us
DPR RI

Kurikulum Bencana Jadi Bagian Penting dari Revisi RUU Sisdiknas

Kurikulum Bencana Jadi Bagian Penting dari Revisi RUU Sisdiknas
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: DPR RI

Jakarta – Bencana gempa Cianjur yang belum lama berlalu banyak memakan korban pelajar dan memantik keprihatinan banyak kalangan. Menanggapi hal itu,Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai bahwa Kurikulum bencana harus menjadi bagian penting dari reevisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang dibahas bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

“Kami menilai sudah saatnya Kurikulum Bencana ini menjadi bagian dari penting dari revisi RUU Sisdiknas yang saat ini digodok Kemendikbud Ristek. Dengan demikian upaya untuk mengurangi korban jiwa dan materi dalam setiap bencana bisa diwujudkan,” ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria,  Jumat (2/12/2022).

Huda menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi intensitas bencana yang cukup tinggi. Sebab, Indonesia berada di kawasan cincin api (ring of fire). Sehingga, hal itu memicu potensi gempa bumi, meletusnya gunung berapi, hingga tsunami merupakan fakta alam yang tidak bisa dihindari.

“BMKG mencatat sejak tahun 2008 hingga tahun 2015, tercatat rata-rata kejadian gempa bumi sekitar 6.000 kejadian dalam setahun. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.920 kali dan pada tahun 2019 tercatat sekitar 11.588 kali kejadian. Setelah turun di 2020, di 2021 ada lompatan intensitas kejadian. Dan baru saja kita menjumpai fakta pahit bagaimana gempa Cianjur menimbulkan ratusan korban jiwa,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.

Meski begitu, ironisnya tak sedikit dari korban jiwa tersebut adalah para peserta didik. Dalam laporan Pemkab Cianjur disebutkan bahwa setidaknya ada 42 siswa dan 10 guru di level PAUD hingga sekolah menengah pertama yang menjadi korban meninggal saat gempa Cianjur itu.

“Jumlah ini masih belum termasuk kemungkinan siswa SMA/SMK yang jadi korban. Jadi, saya merasa fakta ini harus disikapi secara serius dengan memasukkan kurikulum bencana dalam RUU Sisdiknas,” ungkap politisi asal Jawa Barat ini.

Apalagi, lanjut Huda, dampak perubahan iklim juga mulai dirasakan dengan kian tingginya intensitas bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim di berbagai daerah di Indonesia.

Situasi ini harus benar-benar menjadi concern para pemangku kepentingan termasuk di bidang pendidikan agar potensi tingginya korban bisa ditekan.

“Kami merasa melalui sekolah bisa diajarkan bagaimana harus bersikap saat ada bencana. Dengan demikian kesadaran akan tingginya potensi bencana serta bagaimana cara mengantisipasinya bisa tertanam sejak dini,” katanya.

Dengan demikian, ia mendesak agar Kemendikbud benar-benar menerapkan paradigma kebencanaan ini dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019 pun telah menyerukan hal yang sama.

“Kami berharap ke depan kesadaran akan tingginya potensi bencana di Indonesia menjadi paradigma dalam penyusunan kurikulum pendidikan maupun penyusunan kebijakan publik lainnya. Sehingga kita bisa meminimalkan potensi korban jiwa maupun material dalam setiap bencana yang terjadi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PWNU Sumut Laksanakan Peringatan 1 Abad NU pada Tiga Lokasi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 M bertepatan dengan 16 Rajab 1444 H, PWNU Sumut akan menggelar pelaksanaan zikir dan sholawatan pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda.

Lokasi pertama akan dilaksanakan di kampus UIN SU Medan, kedua di Asrama Haji Medan dan yang ketika dilaksanakan di kantor PWNU Sumut.

“Kita sudah membentuk 3 kepanitiaan berbeda untuk melaksanakan kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU ini, untuk lokasi di UIN dipimpin oleh Bapak Dr. Maraimbang Daulay, kemudian kepanitiaan Asrama Haji diketuai oleh Bapak H. Qosby Nasution dan untuk lokasi di kantor PWNU Jln. Sei Batanghari diketuai oleh Bapak M. Adyan Simanjuntak,” kata H. Marahalim Harahap, Ketua PWNU Sumut.

Pembentukan kepanitiaan telah dilaksanakan melalui rapat PWNU pada Rabu, 25 Januari 2023 di kantor PWNU yang dihadiri seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua PWNU Sumut.

Tiga titik lokasi kegiatan peringatan 1 Abad NU ini dimaksudkan untuk memeriahkan Harlah NU yang berbeda dengan biasanya karena dilaksanakan sekali seabad. “PWNU Sumut tidak akan melewatkan momen 1 Abad ini begitu saja, sebab untuk peringatan 1 Abad berikutnya belum tentu kita bisa lagi menikmatinya,” jelas Sekretaris PWNU Sumut, H. Zulkifli Sitorus.

Kemudian H. Zulkifli menerangkan bahwa peringatan yang dilaksanakan ini serentak dengan pelaksanaan Harlah 1 Abad yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan Harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia akan terhubung secara virtual mulai pukul 07.00-11.00 WIB dengan lokasi Sidoarjo yang terpusat di Stadion Delta.

Zulkifli juga berharap agar seluruh banom dan Lembaga di lingkungan NU Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan Harlah secara mandiri agar bergabung dengan ketiga lokasi yang dilaksanakan oleh PWNU Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU Gandeng Garin Nugroho Bikin Film Dokumenter Rangkaian Acara Peringatan Satu Abad NU

Oleh

Fakta News
Garin Nugroho dan PBNU membahas penggarapan film dokumenter jelang 1 Abad NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rencananya bakal membuat film documenter dalam menyambut puncak peringatan 1 Abad NU. Rencananya film dokumenter ini akan digarap oleh sutradara kawakan Tanah Air, Garin Nugroho.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan film tersebut akan merangkum rangkaian acara peringatan 1 abad NU.

“Satu abad ini momentum yang luar biasa dan semangat warga NU cukup besar. Jutaan orang akan hadir, sayang kalau tidak dijadikan film dokumenter yang menjadi pelajaran ke depannya,” kata Rahmat Hidayat Pulungan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Adapun 9 kegiatan tersebut meliputi Religion 20 atau R20, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Festival Tradisi Islam Nusantara, gerakan kemandirian ekonomi NU, NU Tech, Pekan Olahraga dan Seni NU atau Porseni NU, Anugerah Tokoh An-Nahdlah, NU Women, dan puncak acara 1 Abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang.

“Film dokumenter ini akan mengambil dari rangkaian acara 1 Abad NU yang sudah jalan,” katanya.

Melalui film dokumenter tersebut, Rahmat menambahkan pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa andil NU dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah heterogenitas Indonesia.

“Bahwa ada organisasi sangat besar tapi dia bisa menjadi atau mengambil peran positif dalam pertumbuhan bangsa dan negara yang sangat plural,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Garin Nugroho mengatakan film yang akan memuat rangkaian 9 acara besutan NU menuju 1 Abad itu bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai NU. Lebih dari itu, Garin juga menyebut bahwa dokumenter merupakan representasi pandangan NU dalam membaca peradaban dan meletakan komitmen masa depan.

“Materi sudah ada. Sembilan pemikiran dan komitmen PBNU. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluruh pemikiran yang diwujudkan 9 acara. Maka, peristiwa tidak hanya direkam tapi rekaman itu menjadi sosialisasi kita semua,” jelas Garin.

Nama Garin beredar setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam Sepotong Roti (1990) yang langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 1991. Sementara film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), membawanya ke panggung perfilman internasional. Sejak itu, Garin kian melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Baca Selengkapnya