Kurangnya Kontrol & Fokus Cari Laba Jadi Penyebab Skandal Pemalsuan Data Kobe Steel
Jakarta – Kendati belum ada insiden yang muncul akibat pemalsuan data terkait produk baja yang diproduksi Kobe Steel Ltd, namun telam membuat sejumlah produsen mobil, pesawat terbang, dan perusahaan global ketar-ketir dan memeriksa apakah keamanan maupun kinerja produk mereka ikut terdampak.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) pun memerintahkan, agar Kobe Steel memberikan penjelasan rinci tentang pemalsuan data, serta memutuskan langkah apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus yang sama di masa mendatang.
Chief Executive Officer (CEO) Kobe Steel Ltd, Hiroya Kawasaki kemudian menyampaikan laporan internal pada Jumat (10/11/2017) kepada Akihiro Tada, direktur jenderal biro industri manufaktur METI, sebelum merilis laporan tersebut secara terbuka. “Mengklarifikasi pemikiran perusahaan Anda tentang penyebab kejadian ini adalah langkah yang berarti untuk memulihkan kepercayaan. Saya berharap bisa mendapatkan penjelasan yang tepat,” ujar Tada kepada Kawasaki, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (10/11/2017).
Perusahaan, juga menunjuk tiga orang penyelidik dari luar yang akan memberi laporan pada akhir tahun ini. Sumber Reuters mengatakan bahwa Kawasaki dan eksekutif lainnya akan memutuskan apakah akan mengundurkan diri karena skandal tersebut terjadi di bawah pengawasan mereka. Keputusan itu hanya akan diambil setelah laporan eksternal diperoleh.
Secara internal di Kobe Steel Ltd, disebutkan perusahaan menyalahkan kurangnya kontrol kualitas dan fokus pada laba, sebagai penyebab kasus pemalsuan data yang telah memukul perusahaan tersebut beberapa waktu terakhir. Dengan kata lain, seharusnya perusahaan selama ini merasa heran dengan tingginya laba pendapatan.
Produsen baja terbesar ketiga di Jepang ini pun berjanji, akan mengotomatisasi lebih banyak operasinya serta menata ulang sistem kontrol kualitasnya agar pulih dari salah satu skandal industri terbesar di negeri sakura tersebut.
Skandal pemalsuan data spesifikasi produk Kobe Steel ini, terungkap diawali dengan pengakuan perusahaan bulan lalu bahwa stafnya di beberapa pabrik telah memalsukan data produk logam selama bertahun-tahun.
Perusahaan berusia 112 tahun tersebut kemudian menyatakan, bahwa masalah pemalsuan data spesifikasi produk telah berlangsung setidaknya selama satu dekade. Terungkapnya permasalahan ini, merupakan pukulan bagi reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan industri Jepang. Meski demikian, sejauh ini belum ada isu keamanan yang ditemukan dari kasus pemalsuan data, yang terutama melibatkan sertifikasi secara keliru mengenai kekuatan dan daya tahan produk.
Pukulan Telak buat Kobe
Skandal yang sedang mendera produsen logam terbesar ke-tiga di Jepang, Kobe Steel menjadi pukulan telak bagi produsen automotif Jepang. Enam produsen kendaraan papan atas dari Jepang, Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi dan Subaru dipastikan menggunakan bahan yang dipasok oleh Kobe Steel.
Beberapa waktu lalu, Toyota mengumumkan materi yang dipasok oleh Kobe Steel kepada mereka tidak ada masalah. Menurut Toyota, setelah diselidiki, bahan aluminium yang dipasok oleh Kobe Steel kepada yang digunakan untuk membuat kap mesin depan, pintu belakang, dan sisi kendaraan telah memenuhi standar internal mereka sendiri – dalam hal keamanan dan daya tahan.
Bahkan, menurut Reuters, Honda Motor Co dan Mazda Motor Co juga telah mengkonfirmasi bahan aluminium dari Kobe Steel yang digunakan untuk membuat bonnet dan eksterior lainnya untuk kendaraan mereka aman. Meski plat aluminium berada di luar spesifikasi pabrikan, masih aman digunakan. Aluminium disuplai dalam bentuk lembaran dan digunakan pada eksterior.
Aluminium menjadi bahan yang semakin populer bagi produsen mobil untuk digunakan di bagian tubuh lebih ringan dari baja, dan bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Seperti diketahui, Kobe Steel menginformasikan bahwa mereka telah mendeteksi pemalsuan data pada bubuk biji besi yang biasanya digunakan pada komponen kendaraan.
Chairman/President/CEO, Kobe Steel Ltd Kobe Stell, Hiroya Kawasaki, mengatakan hari ini bahwa pemalsuan data teknis dapat mempengaruhi semua produk produsen automotif asal Jepang.
“Saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kasus baru, yang sedang diselidiki perusahaan dan di luar negara Asia untuk menentukan cakupan sebenarnya dari kecurangan tersebut,” tutur Kawasaki seperti dilansir dari The Guardian.
Menurut Kawasaki untuk menyelidiki masalah kualitas dan menunjuk perusahaan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap semua cabang bisnis perusahaan termasuk di luar negeri. Mereka telah menemukan bukti kesalahan pada tahap pemeriksaan internal.
Kawasaki mengungkapkan setelah bertemu dengan pihak berwenang Kementerian Perindustrian. Pihaknya pada Oktober lalu, atasnama perusahaan meminta maaf.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
