Connect with us
Parlemen

KUR Mampu Atasi Permasalahan Ekonomi Tingkat Bawah

KUR Mampu Atasi Permasalahan Ekonomi Tingkat Bawah
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul. Foto: DPR RI

Jakarta – Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi program andalan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dapat menguatkan ekonomi rakyat dan mengatasi segala permasalahan ekonomi di tingkat bawah. Penyaluran KUR di daerah Sidoarjo dan Gedangan, Jawa Timur ini sangat bagus karena banyak memberikan fasilitas kredit kur kepada nasabah baru.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul, Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/9/2019). Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Pimpinan BRI, BNI dan Bank Mandiri Provinsi Jawa Timur.

“Kita ingin nasabah baru KUR, tepat guna, tepat sasaran sehingga mengangkat ekonomi rakyat. Bank Mandiri saja sudah menyalurkan lebih dari Rp 2 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Tugas kita mengurus rakyat kecil dan jika rakyat kecilnya bisa di fasilitasi oleh negara dengan baik, saya yakin KUR akan menjadi program andalan pemerintah,” tegas Misbakhun.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, ekonomi tingkat masyarakat kelas bawah pada industri UMKM yang bergerak tentunya akan menjadi fondasi yang kuat bagi perekonomian Negara. Untuk itu perlu adanya fasilitas pendampingan bisa berupa pendanaan keuangan, pelatihan yang baik untuk meningkatkan kualitas barang produksinya.

“Sistem pemasaran mereka juga harus diperhatikan. Bisa dengan mengadakan pameran-pameran yang difasilitasi, tentunya mereka akan lebih berdaya lagi dan orang lain mengetahui bahwa ada produk berkualitas tinggi yang berasal dari masyarakat yang dihasilkan produk UMKM,” ucap Misbakhun.

KUR Tepat Guna

Jawa Timur terkenal dengan  salah satu sentra industri kecil dan hasil produksinya sudah banyak dikirim ke seluruh pelosok tanah air. Dari kunjungan lapangan seperti ini, lanjut Misbakhun, Komisi XI ingin mengetahui seberapa kuat dukungan industri keuangan atau sektor perbankan  terhadap penyaluran KUR di Jawa Timur. Dan terlihat hasilnya sangat bagus, sehingga ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain

“Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar, tinggal pemerintah daerahnya saja yang bersinergi dengan industri perbankan. Kemudian diawasi dengan baik oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), melalui pengawasan yang baik tentu penyaluran KUR akan menjadi sangat tepat guna dan tepat sasaran,” harap legislator dapil Jawa Timur II itu.

Secara umum, Komisi XI DPR RI mengapresiasi pihak perbankan yang telah menyalurkan dana melalui program KUR. Selama diketahui bahwa perbankan sangat kuat dalam penyaluran fasilitas korporasi dan fasilitas UMKM. “Fasilitas yang di berikan bank pemeritah sangat bagus, artinya mereka sangat serius melaksanakan program pemerintah untuk penguatan industri UMKM kita. Ini perlu diberikan apresiasi kepada bank pemerintah secara keseluruhan,” pungkasnya. (afr/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya