Kunker ke Sumbar, Menaker Dorong Santri dan Masyarakat Manfaatkan BLK Komunitas untuk Kembangkan Skill
Padang Panjang – Menteri Ketenagakerjaaan, Ida Fauziah, meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Thawalib Gunung Padang yang berlokasi di Pondok Pesantren Thawalib Gunung, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Minggu (17/1/2021).
Dalam kunjungan kerja di akhir pekan tersebut, Menaker Ida menemui peserta pelatihan workshop menjahit, yang merupakan salah satu terobosan masifikasi pelatihan vokasi bagi para santri untuk memasuki dunia kerja.
“Workshop menjahit yang berada di lingkungan Ponpes Thawalib Gunung Padang Panjang ini memiliki potensi besar, karena sudah disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan daerah,” kata Menaker Ida.
Menaker berpesan para santri maupun masyarakat Ponpes Thawalib Gunung Padang agar memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK sebaik-baiknya.
“Jadikanlah pelatihan dari BLK ini sebagai kompetensi dasar yang mumpuni dan kembangkanlah terus skill kalian agar di masa depan, kalian bisa tetap kreatif dan inovatif menghadapi perubahan,” kata Menaker Ida.
“Tetaplah rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Teruslah belajar, bertumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala media yang ada, ingatlah pepatah Man Jadda Wajada,” ujar Menaker Ida kembali mengingatkan.
Menaker Ida mengatakan, adanya BLK Thawalib Gunung ini, santri dan masyarakat sekitar pesantren yang ingin mendapatkan pelatihan keterampilan kerja tak perlu susah payah ke kota dan merogoh kantong dalam-dalam. Cukup mengikuti pelatihan keterampilan gratis di BLK Komunitas.
“Keterampilan yang diperoleh bisa untuk mendapatkan pekerjaan, atau menjadi wirausaha mandiri,” ujar Menaker Ida.
Dalam sambutannya di depan ratusan santri, Menaker Ida berharap para santri Thawalib Gunung menjadi santri yang qurani, mandiri, dan berdaya saing. Manaker mengatakan dibangunnya BLK Thawalib Gunung hanya sebuah stimulus.
“BLK ini hanya pancingan, selanjutnya diharap Pemkot Padang Panjang berkontribusi menciptakan santri yang mandiri dan berdaya saing,” katanya.
Menaker Ida menambahkan, masa depan ketenagakerjaan membutuhkan para santri yang berdaya saing. Bukan hanya berdaya saing di kota Padang Panjang maupun di provinsi Sumatera Barat saja, tetapi juga harus memiliki daya saing antar negara di seluruh dunia.
“Kita tak ingin banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia karena nanti tenaga kerja akan diisi tenaga kerja asli Indonesia yang disiapkan mulai dari pendidikan termasuk pesantren,” ujarnya.
Menaker Ida meyakini dengan sinergi Pemerintah Pusat, Pemda, DPR dan dunia pendidikan maupun masyarakat, akan dapat menciptakan generasi muda mandiri dan siap bersaing dapat diraih. “Kita generasi tua merasa ikhlas dan tenang jika generasi penerus adalah generasi tangguh seperti santri Thawalib Gunung,” katanya.
Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, memberikan apresiasi atas dibangunnya BLK Thawalib Gunung yang diresmikan pada 17 Maret 2020.
BLK Komunitas yang bergerak di bidang garmen dan menjahit ini sangat membantu para santri Ponpes Thawalib Putra dalam rangka menambah keterampilan/keahlian bidang garmen dan menjahit, serta mencetak para santri yang kompeten dan berdaya saing disamping ilmu agama yang dipelajarinya.
“BLK Komunitas Thawalib Gunung diharapkan mampu mengembangkan wirausaha mandiri, memiliki kemampuan mengembangkan diri menjadi enterpreneur,” ujar Fadly Amran.
Dengan disaksikan Menaker Ida, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Afdal Amran juga secara resmi menyerahkan surat izin BLK Komunitas kepada Pengasuh Ponpes Thawalib Gunung, M Mahfuz Mustia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
