Kunjungi Sentra Vaksinasi BUMN Surabaya, Erick Harap Target 5 Ribu Sehari Bisa Terpenuhi
Surabaya – Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Sentra Vaksinasi Bersama BUMN Untuk Indonesia. Sentra Vaksinasi ada untuk mendukung vaksinasi di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak.
Dalam kunjungannya di Sentra Vaksinasi BUMN di Grandcity Mall, Erick didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Erick mengatakan Sentra Vaksinasi bersama BUMN melibatkan pemerintah pusat dengan provinsi dan juga pemerintah daerah serta pemerintah kota.
“Ini juga yang kita lakukan di Jakarta dan Semarang. Tentu maksud dan tujuan sentra vaksinasi ini adalah dukungan untuk mempercepat vaksinasi di kota-kota besar yang mempunyai jumlah penduduk sangat besar,” kata Erick Thohir kepada wartawan di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Grandcity Mall, Minggu (28/3/2021).
“Tentu memang kenapa kami kementerian BUMN melakukan itu karena memang sebagian besar juga pegawai BUMN adalah garda terdepan. Tetapi kita sebagai korporasi BUMN tidak bisa juga menutup mata kepentingan dari pada umumnya,” lanjut Erick Thohir.
Erick menambahkan sentra vaksinasi bersama BUMN ini juga mendorong percepatan vaksinasi untuk lansia dan juga dari BUMN di Jawa Timur.
“Karena itu, kita juga melibatkan bagaimana sentra vaksinasi ini juga bisa mempercepat dari pada penduduk lansia, ataupun nanti tambahan penugasan, kalau memang garda terdepan lainnya yang harus dilakukan penyuntikkan vaksinasi di sini,” ungkap Erick.
Erick juga menargetkan setiap hari bisa melakukan 5 ribu vaksinasi di sentra vaksinasi bersama BUMN.
“Kita menargetkan selalu, setiap sentra vaksinasi adalah 5 ribu orang per hari. Saya yakin di Jawa Timur ini, bisa sesuai dengan target, apalagi dapat dukungan full dari ibu gubernur dan tentu pak wali kota. Di Jakarta sendiri rata-rata suntikan itu sudah bisa 8 ribu perhari,” ungkap Erick.
Erick Thohir berharap vaksinasi di Jawa Timur bisa mencapai target 5 ribu per hari. Ia pun bersyukur jika vaksinasi bisa melebihi target dalam satu harinya.
“Saya tentu berharap, langkah demi langkah untuk provinsi jawa timur 5 ribu per hari dulu. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Tapi targetnya 5 ribu perhari,” ungkap Erick Thohir.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku berterima kasih ada penguatan vaksinasi di epicentrum di Surabaya.
“Terima kasih ada proses penguatan vaksinasi di Jawa Timur, terutama di epicentrum di Surabaya ini, tentu support dari Pak Wali Kota menjadi penting di sini. Para lansia diprioritaskan, sekarang kita bisa mendapat porsi yang lebih banyak. Layanan-layanan kesehatan lainnya bisa tetap dimaksimalkan, karena vaksin kita pada posisi cukup, tapi percepatan menjadi sangat penting,” kata Khofifah.
Khofifah berterima kasih dengan percepatan vaksinasi yang digelar oleh Kementrian BUMN.
“Kehadiran vaksinasi yang di-support oleh Kementerian BUMN ini insyaallah bisa memberikan percepatan pada terwujudnya herd immunity di Surabaya dan juga Jatim pada umumnya, terima kasih pak menteri seluruh supportnya untuk kam di Jawa Timur,” tandas Khofifah.
Hal yang sama diungkap oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri mengatakan program percepatan vaksinasi yang digelar oleh Kementerian BUMN ini bisa mempercepat vaksinasi terhadap lansia.
“Bagi lansia yang belum dapat vaksin bisa terlayani disini. Fa insyaallah, tadi yang disampaikan pak menteri yang 5 ribu per hari, bisa terwujud. Sekali lagi pak menteri saya ucapkan terima kasih. Bu gubernur sering support kami pak beliau dukung terus. Kami berharap di bawah ibu gubernur. Penyuntikan vaksin masih tertinggi. Kami pertahankan itu,” tandas Eri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
