Connect with us

Kunjungi Pupuk Kujang dan Petrokimia Gresik, Mentan Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

Mentan Syahrul Yasin Limpo

Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan peninjauan ke gudang pupuk milik dua anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik, guna memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua pada Oktober mendatang.

“Saya sudah jalan di beberapa provinsi, dan hari ini saya ada di Jawa Barat. Ada dua gudang pupuk yang hari ini saya lihat, punya Pupuk Kujang dan punya Petrokimia Gresik. Pesan saya, kesiapan pupuk kita cukup baik,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di sela kunjungannya di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (5/9).

Mentan disambut langsung oleh Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi, dan Direktur Operasi & Produksi Pupuk Kujang Robert Sarjaka.

Mentan mengungkapkan, dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan cek ulang terhadap kesiapan, ketersediaan dan ketepatan distribusi pupuk. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan produktivitas hasil pertanian.

“Jadi kalau kita kasih pupuk, harus bisa dijamin produktivitasnya naik. Bukan cuma bagi-bagi saja, tapi harus diyakinkan oleh Bapak Bupati Indramayu, kalau ditambah pupuknya segini, produktivitasnya akan naik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mentan memastikan ketersediaan stok pupuk aman.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman.

Ia menjelaskan untuk stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang Kabupaten Indramayu sampai dengan 31 Agustus 2020 mencapai 7.340 ton.

Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Indramayu untuk Urea mencapai 48.950 ton atau 101 persen dari ketentuan dinas pertanian sebesar 48.036 ton.

Selain pupuk urea, kesiapan stok Petroganik sebanyak 714 ton atau 1.758 persen dari ketentuan stok sebesar 40 ton.

“Stok pupuk tersebut kami siapkan di gudang untuk siap disalurkan kapanpun jika alokasi subsidi ditambah untuk petani, sehingga petani tidak perlu menunggu lama untuk mengaplikasikan pupuknya,” kata Maryadi.

Sementara itu, stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1.147 persen dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton.

Sampai dengan 30 Agustus 2020, pihaknya telah menyalurkan 104 persen persen pupuk subsidi kepada petani.

“Jumlah itu setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan Distan sebesar 457.188 ton, dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai alokasi dari pemerintah,” paparnya.

Guna mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam ERDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Kujang mewajibkan distributor agar selalu menyiapkan stok pupuk non subsidi jenis Urea, NPK dan Organik di setiap kios.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Maryadi juga mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang aktif dalam memonitor penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Kios resmi yang tersebar di wilayah Indramayu sebanyak 460 kios.

“Saat ini kami sebagai produsen pupuk telah semaksimal mungkin menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi sesuai dengan kebutuhan yang terdata di E-RDKK dan juga kordinasi intens dengan AE & PPL agar stok terserap dengan tepat tiap wilayahnya,” kata Maryadi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024

Oleh

Fakta News
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto : DPR RI

Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.

“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.

Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.

“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata

Oleh

Fakta News
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024). Foto: DPR RI

Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.

“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).

Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.

Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran,  siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.

Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan  konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan.  LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy

Oleh

Fakta News
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: DPR RI

Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.

“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.

“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.

Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.

“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.

Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.

“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.

Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.

Baca Selengkapnya