Kunjungi Pelabuhan Yos Sudarso, Presiden Berdialog dengan Pelaku Usaha Perikanan
Ambon – Presiden Joko Widodo mengunjungi Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, pada Kamis, 25 Maret 2021. Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara tiba di kawasan pelabuhan sekira pukul 06.40 WIT atau 08.40 WIB.
Kepala Negara juga memanfaatkan kunjungan itu untuk berdialog dengan para pelaku usaha perikanan setempat untuk mengetahui kondisi terkini sektor perikanan Maluku, Pelabuhan Yos Sudarso, serta pelabuhan lain di sekitarnya yang membutuhkan pengembangan untuk dapat mendukung sektor perikanan Maluku yang memiliki potensi besar serta keunggulan di perikanan tangkap.
“Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon itu hanya punya satu keperluan bahwa kita akan membangun Ambon New Port yang kurang lebih di dalam perencanaan nanti ada 700 hektare yang itu terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi,” ujar Presiden saat berdialog dengan pelaku usaha perikanan.
Dalam waktu dekat, Presiden menerangkan, Kota Ambon akan mengembangkan pelabuhan baru dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur. Pengembangan pelabuhan baru tersebut sangat dibutuhkan mengingat pelabuhan khusus perikanan saat ini telah mencapai kapasitas maksimum.
“Tahun ini akan dimulai pembangunannya dan kita harapkan dalam dua tahun akan selesai. Untuk itu saya minta nanti pelaku-pelaku fisheries industry bisa segera mendaftar dan ikut masuk ke dalam lokasi ini sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini bisa jalan,” ucapnya.
Melihat potensi perikanan di Maluku yang sangat besar, namun belum teroptimalkan dengan baik, Presiden Joko Widodo memandang bahwa pembangunan sebuah fasilitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perikanan setempat untuk dapat memacu produksi perikanan lebih besar lagi memang diperlukan.
Meski demikian, Kepala Negara menekankan agar rencana dan implementasi dari pembangunan pelabuhan baru tersebut lebih dimatangkan agar nantinya dapat menjadi sebuah percontohan bagi pengembangan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan industri perikanannya di daerah-daerah lainnya.
“Tadi disampaikan oleh Dirut Pelindo mengenai potensi-potensi perikanan. Ada 800 ribu ton sebelah sini, kemudian sebelah utara ada 1,2 juta ton, kemudian agak di selatannya ada 2,6 juta ton. Saya kira Ambon New Port ini memang harus,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelum mengunjungi dan meninjau Pelabuhan Yos Sudarso serta berdialog dengan para pelaku usaha perikanan, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau jalannya proses vaksinasi massal yang digelar bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri atas pegawai dari PT Pelni, PT Pelindo, dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).
Dalam kunjungan itu, sebanyak 50 orang tengah menjalani proses vaksinasi di mana pelaksana setempat menargetkan pemberian vaksin kepada 230 penerima vaksin secara keseluruhan.
Mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
