Kunjungi Komunitas Bank Sampah di Palembang, Puan Dukung Ekonomi Kreatif Rakyat
Jakarta – Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi komunitas Bank Sampah yang dikelola masyarakat. Ia pun mendukung program ekonomi kreatif rakyat tersebut. Dalam kunjungan kei Bank Sampah Komunitas Kebumen Gemilang Sejahtera (KGS) di Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Jumat (3/3/2023), Puan didampingi Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan I.
Kedatangan Puan disambut hangat warga setempat. Tak hanya sekadar menyalami, Puan pun meladeni banyak permintaan selfie warga. Sesekali, tampak pula Puan membagi-bagikan buku dan alat tulis untuk anak-anak. Begitu tiba di rumah produksi Bank Sampah KGS, Puan langsung berbincang dengan anggota komunitas. Warga bernama Welis Fatimah yang merupakan Ketua Bank Sampah KGS menjelaskan soal proses pengumpulan sampah yang didaur ulang menjadi sejumlah produk kerajinan.
“Masih ada yang sedekah dan menabung sampah. Produk sampah yang diolah misalnya kertas koran, bekas bungkus permen. Hasilnya bisa jadi tas, tempat sampah dan lainnya. Sekarang sedang memulai produk dari sampah enceng gondok,” papar Welis dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.
Setelah berbincang selama 15 menit, Puan masuk ke dalam rumah produksi Bank Sampah KGS untuk melihat hasil produk-produk kerajinan tangan yang dibuat dari daur ulang sampah. Ia juga melihat langsung proses produksi pembuatan hasil kerajinan dari daur ulang sampah.
Puan meninjau mulai dari pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan sampah, hingga pembuatan hasil kerajinan dari sampah yang bisa dijual. Ia lantas berpesan agar peserta Bank Sampah terus ditambah sehingga sampah yang didaur ulang bisa semakin banyak dan menambah penghasilan warga.
“Bank Sampah adalah bukti bahwa ekonomi kerakyatan bisa bergerak ketika kita kreatif, kita imajinatif, kita tekun, kita gotong royong,” ujar Puan. Melalui Bank Sampah, menurut Puan, keuntungan yang didapat tak hanya pada peningkatan ekonomi. Kegiatan daur ulang sampah disebutnya sekaligus dapat menyelamatkan lingkungan.
“Karena itu saya acungkan jempol untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Bank Sampah ini karena sangat kreatif dan sangat tekun mengolah sampah menjadi produk-produk yang bisa dijual,” sebut Puan.
“Bukan hanya acung jempol, ini saya juga datang dengan membawa bantuan yang DPR RI perjuangkan di beberapa Kementerian,” tambah mantan Menko PMK ini.
Untuk komunitas Bank Sampah KGS, Puan menyalurkan bantuan peralatan pengelolaan, chest freezer, motor roda 3 pengangkut sampah, dan dump truck pengangkut sampah. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang hasil dari Bank Sampah KGS hingga pemasaran produk dapat lebih masif.
Selain ke komunitas Bank Sampah, Puan juga mengunjungi sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Palembang. Ia datang ke Rumah BUMN, tempat pemberdayaan UMKM yang berada di daerah Sekojo. Terdapat 100 orang yang tergabung dalam komunitas di Rumah BUMN tersebut. Ada yang memproduksi dan menjual produk sepatu, tas, kain, dan lain-lain.
Sambil melihat produk-produk hasil kreatif masyarakat, Puan sesekali berbincang dengan pelaku UMKM Rumah BUMN Palembang. Ia pun mendorong supaya pemasaran produk UMKM Rumah BUMN Palembang semakin diintensifkan agar dapat masuk ke pasar ekspor.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja. Artinya ketika UMKM kita masif bergerak maju maka maju pula ekonomi Indonesia, dan sebaliknya ketika UMKM kita bergerak mundur maka mundur pula ekonomi Indonesia,” urai Puan.
Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendukung usaha dari pelaku UMKM di Palembang. Puan menyebut, para pelaku UMKM di Rumah BUMN merupakan bagian penting dari tulang punggung ekonomi Palembang, ekonomi Sumatera Selatan, dan ekonomi Indonesia.
“Tadi saya lihat beberapa produk UMKM-nya, ini bagus-bagus barangnya. Istilahnya produk-produk UMKM dari Palembang seperti harta tersembunyi. Kalau makin banyak yang tahu, saya yakin makin banyak yang berminat,” tutupnya.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
