Kunjungi Bulog Kendari, Komisi IV Minta Bulog Tingkatkan Stok Nasional
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengaku menyayangkan stok nasional beras Bulog hanya sekitar 400 ribu ton. Menurutnya, angka ini tidak aman, baik untuk operasi pasar, maupun kebencanaan dan hal lainnya. Ia bilang, minimal stok yang harus dimiliki Bulog sekitar 1 hingga 1,5 juta ton.
“Setidaknya harusnya di gudang bulog itu ada minimal 1juta dan 1,5 juta ton, itu yang digunakan untuk sifatnya operasi pasar. 400 ribu ton ini kita berharap, di bulan 2,3,4 ini ada panen raya, ini minimal bisa 1 sampai 1 juta ton, kalau ada saya kira dengan ada panen raya saat ini kami yakin bahwa ini cukup, tinggal bagaimana pengendalian harganya, artinya harusnya diperbanyak operasi pasar sehingga bisa mengurangi inflasi dan bisa mengurangi kenaikan harga di tingkat masyarakat,” katanya usai meninjau Gudang GBB Punggaloba Perum Bulog Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2/2023).
Masalah lainnya yang menjadi persoalan adalah soal data yang menjadi acuan masing-masing instansi, menurut Andi harus ada kesepakatan antara BPS, Bappenas, Kementerian Pertanian, Bulog dan juga Badan Pangan Nasional, terkait data mana yang akan digunakan, sehingga tidak berbeda-beda. Menurut Andi, jika memang data yang dijadikan acuan adalah data BPS maka seharusnya ada potensi lebih dari 1 juta hektar panen, artinya peluang untuk memenuhi stok bulog menjadi satu hingga satu setengah juta ton sangat terbuka.
“Artinya bahwa harusnya memang kita jangan berpikir impor dulu, tapi bagaimana memaksimalkan penyerapan dalam negeri, artinya beras-beras dari petani kita dengan harga fleksibilitas, kenapa 2022 bulog tidak bisa mencapai target penyerapan dalam negeri karena harganya kalah bersaing dengan pedagang, ini jadi masalah dan sudah diperbaiki oleh Pemerintah jadi mudah-mudahan dengan harga fleksibilitas ini bulog bisa punya stok beras di gudang-gudang kita seluruh Indonesia itu minimal 1,5 juta ton,” tandasnya.
Pada saat pertemuan dengan Walikota Kendari, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Perum Bulog, PT. Pupuk Indonesia (Persero) disampaikan bahwa lahan eksisting lahab padi sawah di Kota Kendari seluas 450 hektar, tersebar di wilayah Baruga dan Mandonga. Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Kendari, Pemerintah Kota akan melaksanakan gerakan pangan murah di 48 titik Kota Kendari dengan daba BTT untuk pengendalian inflasi, bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Tim Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa Perum Bulog sebagai institusi negara yang ditugaskan untuk mendistribusikan dan memutus rantai pasokan komoditas beras agar tidak mahal. Untuk itu, harus diingat pentingnya peran dari Perum Bulog yang tidak hanya untuk memenuhi stok pangan saja, namun juga pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus membantu petani.
“Jadi sekali lagi bahwa dalam sebulan dua bulan ini tiga bulan ini Bulog, Pemerintah, Badan Pangan Nasional dan Kementan harus kerjasama bagaimana penyerapan beras dalam negeri, sehingga petaninya juga bisa tersenyum dengan harga yang baik, konsumen masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga yang normal,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus berharap Bulog dapat meningkatkan serapan terhadap petani padi hingga 100 persen, mengingat berdasarkan hasil tinjauan representasi terhadap petani padi hanya sekitar 70 hingga 8p persen. Apalagi Sulawesi merupakan daerah yang sangat luas dan salah satunya juga penghasil pangan khususnya untuk beras ada di Sulsel dan Sultra.
“Jadi saya harapkan sebenernya ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sultra,” ucapnya.
Apalagi, Alien melanjutkan menjelang Ramadan dan Lebaran 2023 dan juga memasuki masa panen raya bagi para petani padi dan beras ini. Sehingga dirinya berharap Pemerintah memiliki data yang tepat, baik dari BPS, Bappenas, Kementan, Bulog atau Badan Pangan Nasional, hingga akhiernya data yang dihadirkan tidak simpang siur.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
