Kulaih Umum di USK, Kasad Dudung Yakini Nasionalisme Aceh Tidak Diragukan Lagi
Banda Aceh – Nilai-nilai persatuan dan nasionalisme di Provinsi Aceh tidak diragukan, sejarah membuktikan pada zaman perang kemerdekaan Provinsi Aceh menyumbangkan dua pesawat untuk terlaksananya kemerdekaan bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, saat memberikan Kuliah Umum bertemakan Persatuan dan Kebhinekaan Nusantara, kepada para Mahasiswa dan civitas Akademika Universitas Syiah Kuala (USK), bertempat di ruang Hall AAC Dayan Dawood Kampus Unsyiah, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (10/3/2022).
Sebelumnya kedatangan Kasad disambut hangat oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., dan memakaikan kupiah meukeutop dan menyematkan sebilah rencong sebagai tanda memuliakan tamu kehormatan yang datang dari jauh.
Di awal kuliah umumnya, Kasad menyampaikan bahwa pemberian kuliah umum seperti ini dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan para mahasiswa dan civitas akademika USK. Kegiatan ini pun sudah menjadi hal yang rutin dilaksanakan, yang memang sebelum-sebelumnya dilakukan Kasad setiap kunjungan kerjanya di beberapa perguruan tinggi.
Dalam kuliah umumnya Kasad menyampaikan bahwa mahasiswa adalah sebagai garda terdepan dan garda pembaharuan yang harus menjadi tonggak tetap kokohnya nilai-nilai Pancasila dari kemungkinan-kemungkinan ancaman internal yang saat ini mempengaruhi baik dari media sosial maupun dari lingkungan sekitar.
“Anak-anakku mahasiswa, saya yakin bahwa persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme serta kokohnya nilai-nilai Pancasila pasti akan terjamin di Provinsi Aceh,” ujarnya.
“Pondasinya adalah kebhinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Kasad.
Selanjutnya Kasad berpesan, agar para mahasiswa selalu berbuat baik, karena sekecil apapun kebaikan yang dibuat akan menjadi riak kebaikan yang tidak akan pernah berujung. Kemudian Kasad mengingatkan apabila ingin berhasil, para mahasiswa harus melupakan masa lalu karena tidak akan dilalui kembali, serta yang paling penting adalah harus memiliki tujuan hidup.
“Kunci sukses, lupakan masa lalu, lakukan yang terbaik, karena cita-cita hanya harapan dan angan-angan yang harus diperjuangkan,” pesannya.
Sementara itu, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa saat ini Universitas Syiah Kuala telah menjadi contoh miniatur bagaimana keberagaman dapat terawat dengan baik di kampus tersebut. Di mana Unsyiah memiliki mahasiswa yang berasal dari hampir seluruh nusantara, sebagian dari mereka adalah para mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK).
“Universitas Syiah Kuala selaku perguruan tinggi yang menampung mereka (para Mahasiswa) terus berbenah, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikannya. Karena kedatangan mereka tentu dengan semangat yang sama, yaitu merajut cita-cita agar kelak mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Rektor berharap dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Kasad tersebut dapat semakin membuka wawasan tentang pentingnya pendidikan, sekaligus pentingnya memaknai kembali keberagaman bangsa Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan kuliah umum Kasad di USK di antaranya Wali Nanggroe, Forkopimda Provinsi Aceh, Kasahli Kasad, Pangdam IM, Aster Kasad, Kadispenad.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
