Connect with us

Kubu PD Moeldoko Dapat Informasi Ada Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi

Jakarta – Kubu acara yang diklaim kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat (PD) sedang melakukan pencatatan aset partai. Kubu Moeldoko mengaku mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah aset partai namun kepemilikannya atas nama pribadi.

“Sambil menunggu pengesahan pengurus DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham RI, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko saat ini mulai mendata aset aset yang dimiliki Partai Demokrat,” kata juru bicara kubu KLB PD, Muhammad Rahmad, dalam keterangannya, Minggu (21/3/2021).

“Kami mendapat informasi penting dari kader bahwa banyak aset aset yang dibeli dari uang partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai. Sertifikatnya tercatat atas nama perorangan, pribadi. Ini tentu tidak benar dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan pribadi,” imbuhnya.

Rahmad menekankan pendataan aset partai merupakan sesuatu yang penting. Sebab, pembelian aset menggunakan uang yang berasal dari sejumlah sumber, salah satunya kader partai.

“Pendataan ini menjadi penting karena pembelian aset aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, uang masyarakat. Karena itu, aset tersebut harus tercatat atas nama partai dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota partai dan masyarakat luas,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rahmad menyebut pihaknya mendapatkan informasi bahwa salah satu aset partai yang kepemilikannya atas nama pribadi adalah kantor DPP Partai Demokrat yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Kubu KLB sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut.

“Di antara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta. Informasi yang kami terima, aset tersebut dibeli saat Pak SBY menjadi Ketua Umum dengan harga Rp 100 miliar lebih,” terang Rahmad.

“Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan, pribadi. Informasi penting ini sedang kami dalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, tentu ini cara cara yg tidak baik bagi partai demokrat,” sambung dia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Ini Bertambah 5.702 Orang, Kini Tercatat Total Ada 1.577.526 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah memperlihatkan data bahwa penularan virus corona masih terjadi, sehingga kasus Covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (13/4/2021), terdapat 5.702 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 hingga saat ini ada 1.577.526, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id.

Data pemerintah juga menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, jumlahnya mencapai 6.349 orang. Sehingga, total pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona kini berjumlah 1.426.145 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 12-13 April 2021, terdapat 126 pasien Covid-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 42.782 orang.

Melihat data tersebut, maka saat ini tercatat ada 108.599 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini ada 58.450 orang yang berstatus suspek.

Kasus baru pada periode ini diketahui setelah pemerintah memeriksa 77.522 spesimen dalam sehari. Pada saat bersamaan, ada 50.641 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 13.489.825 spesimen dari 9.060.658 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 kini sudah tercatat di 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, sudah lebih dari 99 persen wilayah di Tanah Air yang terdampak penularan virus corona.

Baca Selengkapnya

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya