Kuartal III 2017: Pertamina Untung Rp.27 Triliun, Meskipun Ada Penugasan Pemerintah
Jakarta – Pendapat bahwa Pertamina rugi 19 triliun rupiah dan tidak efisien dibantah oleh Sekertaris Perusahaan Pertamina, Syahrial Mukhtar. Pernyataan ini untuk mengulang penjelasan Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik bahwa Pertamina masih tetap mencatatkan laba, di tengah penugasan dalam penyediaan BBM bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dengan harga sesuai ketetapan pemerintah.
“Pertamina hingga kuartal III tahun 2017 tetap mencatatkankan laba US1,99 miliar atau Rp.27 triliun. Ingat ya laba tidak ada rugi! Bahkan pendapatan Pertamina naik 18%, yakni dari US$26,62 miliar menjadi US$31,38 miliar meskipun ada penugasan pendistribusian BBM PSO dengan harga yang tidak berubah. Pertamina juga berhasil meningkatkan kinerja operasi dan efisiensi” jelas Syahrial kepada fakta.news Senin (20/11).
Penugasan Pemerintah, Bukan Rugi
Merujuk pernyataan jajaran direksi Pertamina pada Kamis (2/11) lalu, bahwa tidak adanya kenaikan BBM pada tahun ini mengakibatkan PT Pertamina potensi kehilangan laba hampir USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 19 triliun hingga kuartal III 2017. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik, dengan meningkatnya ICP hingga 30% selama hampir 9 bulan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan penyesuaian harga BBM, minimal per tiga bulan.
Hingga kuartal III 2017 harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sudah melonjak hampir 30% dari rata-rata ICP tahun lalu yang masih berkisar di USD 37,88 per barel. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa harga BBM tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun.
Elia Massa mengatakan akibat dari melonjaknya ICP dan tak adanya penyesuaian harga, maka otomatis pendapatan yang seharusnya diterima Pertamina pun berkurang. Seharusnya pendapatan yang diterima Pertamina berkisar USD 38 miliar, namun Elia Massa mengungkapkan bahwa perseroan meraup sekitar USD 31,38 miliar pada kuartal III 2017. “Jadi ini hampir USD1,5 miliar (potensi pendapatan yang hilang) atau sekitar Rp19 triliun. Jadi kita kekurangan revenue karena harga tidak disesuaikan,” ungkap Massa.
Kenaikan pendapatan dari tahun 2016 sebesar USD 26,62 milyar akan menjadi pendapatan USD 38 milyar pada tahun 2017. Namun, karena penugasan pemerintah maka pendapatan Pertamina menjadi berkurang menjadi USD 31,38 miliar. Meskipun tetap terjadi pertumbuhan sebesar 18% dari tahun 2016.
Kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga minyak, dimaklumi dan dimengerti oleh Pertamina yang memiliki mandat sebagai perusahaan milik negara, yaitu tetap berusaha mencari keuntungan namun tetap melakukan penugasan-penugasan dari pemerintah.
“It’s okay. Inilah saya kira kebijakan pemerintah dan ini dinikmati konsumen Pertamina. Mereka mendapatkan harga BBM yang lebih murah,” tegas Massa.
Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, mengungkapkan bahwa kenaikan harga Indonesia crude price (ICP) membuat harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku saat ini tak lagi relevan. Bahkan, harga premium diklaim seharusnya menjadi Rp7.100 per liter.
Arief menambahkan bahwa saat ini harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) sebesar Rp 6.450 per liter. Jika dihitung berdasarkan formula yang berlaku, pada September 2017 harga premium sudah seharusnya naik jadi Rp7.100 per liter dan solar Rp6.500 per liter. “September saja misalnya, di Jamali Rp6.450 secara formula Rp7.100. Bio solar harusnya Rp6.500. Ini kuartal keempat kalau berdasarkan formula,” ucap Arief.
Menurut Arief dengan tidak adanya penyesuaian harga BBM hingga akhir tahun, Pertamina mengaku menerima keputusan pemeritah. “Kita enggak meminta kok, apa saja yang mau ditetapkan pemerintah ya kita lakukan,” tandasnya.
Efisiensi dan Peningkatan Kinerja
Pertamina secara maksimal telah melakukan langkah–langkah penghematan dari pengadaan di sektor hulu dan hilir tanpa mengganggu operasional dan tidak mengurangi kualitas. Hal itu bisa dilihat dari produksi minyak yang disokong sepanjang Januari–September 2017 yang mencapai 342 ribu barel per hari (MBOPD) atau tumbuh 11% dibanding pada periode yang sama di tahun 2016 lalu sekitar 309 MBOPD.
Selain itu, produksi gas tumbuh 4% dari 1.953 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada periode Januari–September 2016 menjadi 2.030 MMSCFD pada periode yang sama di 2017. Sehingga total produksi minyak dan gas mengalami kenaikan 7% dari 646 ribu barel, setara minyak per hari (MBOEPD) menjadi 693 MBOEPD.
Sementara itu, kinerja panas bumi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni 31% dari 2.233 Giga Watt Hour (GWh) pada sembilan bulan pertama 2016 lalu menjadi 2.932 pada periode yang sama di tahun 2017 ini.
“Peningkatan produksi geothermal Pertamina menunjukkan komitmen tinggi perusahaan terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dari panas bumi,” lanjut Massa.
Upaya Pertamina dalam mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan pun memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O–yang dimulai pada 2018 secara bertahap hingga 2021 mendatang.
Pemerintah juga akan menerapkan BBM berkadar sulfur rendah dengan standar EURO 4. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aturan pemerintah tersebut. Pertamina pun di tahun ini telah menghasilkan BBM rendah sulfur sesuai standar EURO 4. Di antaranya adalah Pertamax Turbo High Quality dan Pertamax High Quality di RU VI Balongan, Pertamax High Quality di RU IV Cilacap, serta Pertadex High Quality di RU II Dumai dan RU V Balikpapan.
“Produksi BBM Ramah lingkungan ini telah mendorong pola perubahan terhadap konsumsi masyarakat,” terang Massa kembali.
Saat ini, konsumsi premium pada masyarakat telah bergeser ke produk BBM berkualitas dengan komposisi konsumsi BBM jenis gasoline pada periode sembilan bulan 2017. Detailnya adalah Premium mencapai 39,9%, Pertalite (RON 90) 42,21%, Pertamax (RON 92) sebesar 17,1%, dan Pertamax Turbo (RON 98) sebesar 0,8%.
Demikian juga dengan komposisi konsumsi pada BBM jenis diesel yang mengalami pergeseran. Pada September 2017, komposisi konsumsi diesel tercatat Solar/Bio 96,4%, Dexlite 2,3% dan Pertamina Dex 1,3%.
Sementara itu, untuk mendorong ketahanan energi nasional, Pertamina terus melanjutkan megaproyek pengembangan kilang. Dalam pembangunan megaproyek kilang ini, Pertamina akan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati–hatian dan berpegang pada tata waktu pelaksanaan proyek yang realistis.
“Pertamina juga akan meningkatkan standar produk BBM proyek–proyek RDMP (Refinery Development Masterplan Program), yang mana seluruh produk BBM yang dihasilkan akan berstandar EURO V,” pungkas Massa.
K.Rinaldi
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
