Connect with us

KTNA Dorong Kementan Segera Distribusikan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Ketua Umum KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) Indonesia, Winarno Tohir

Jakarta – Belakangan ini cukup marak pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di sentra-sentra pertanian, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan di kala petani akan memasuki musim tanam di Oktober 2020.

Ketua Umum KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan Indonesia) Winarno Tohir menyampaikan beberapa hal penting terkait problematika Pupuk Subsidi ini.

Menurut Winarno alokasi pupuk subsidi ini memang kurang di tahun 2020 ini, pemerintah sendiri berencana menghapus subsidi pupuk secara bertahap di tahun 2024. Anggaran untuk pupuk subsidi dikurangi secara bertahap.

Pengurangan anggaran ini diimplementasikan dengan pengurangan alokasi pupuk subsidi sehingga yang terjadi pupuk subsidi habis sebelum waktunya.

“Bulan Oktober – Maret musim tanam rendengan tidak ada pupuk subsidi karena habis, kalau tidak segera ditambah alokasinya akan menyebabkan produksi turun,” kata Winarno kepada redaksi fakta.news, Kamis (10/9).

“Penyaluran pupuk subsidi oleh Pupuk Indonesia sudah 95% dari kuota yang ditetapkan, menandakan pupuk subsidi akan habis. Hal ini bukan beberapa kabupaten lagi, tapi secara nasional habis,” sambungnya.

Menurutnya KTNA telah mengingatkan hal ini jauh hari sebelumnya dalam suratnya tertanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, tembusan kepada Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Ketua Komisi IV DPR RI. Surat tersebut mengingatkan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang turun sebanyak 924.687 ton di banding tahun 2019.

“KTNA juga memahami kondisi keuangan negara dan mengusulkan agar HET Pupuk Bersubsidi dapat dinaikan sebesar Rp 300 sampai Rp 500 per kg untuk semua jenis, Pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan Organik namun Alokasi Pupuk Bersubsidinya dapat dipertahankan seperti tahun 2019,” ujarnya.

Berdasarkan data yang didapatkan sehubungan dengan harga Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk Urea adalah sebagai berikut :
Tahun 2003-2005 Rp 1.150/kg
Tahun 2006 – 2008 Rp 1.200/kg
Tahun 2009 – 2011 Rp 1.600/kg
Tahun 2012 – sekarang Rp 1.800/kg

Sekitar 8 tahun belakangan ini pemerintah mempertahankan harga pupuk subsidi. Harga Urea Non Subsidi saat ini sekitar Rp 5,900.- per Kg (ada selisih harga Rp 4,100,- per Kg dengan Pupuk Subsidi).

Sementara itu, stok pupuk di berbagai pabrikan pupuk milik BUMN dalam kondisi sangat mencukupi guna memenuhi kebutuhan pertanian dalam negeri kita.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kunjungan kerjanya ke berbagai pabrikan tersebut memastikan stok pupuk aman. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan pemerintah untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun anggaran 2020 ini.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan di rapat kerja dengan komisi IV DPR RI pada Rabu 26 Agustus 2020 lalu bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penambahan anggaran pupuk subsidi untuk tahun anggaran 2020 ini, penambahan ini sangat dibutuhkan untuk mengamankan produksi padi pada musim tanam kedua tahun ini.

Berdasarkan sumber di kementerian terkait, menyampaikan bahwa Menteri Pertanian telah mengajukan surat usulan Penambahan Anggaran Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Keuangan pada awal September 2020 ini guna menindak lanjuti instruksi Presiden tersebut, surat ditembuskan kepada Wakil Presiden RI dan Menko Perekonomian.

Untuk itu KTNA meminta Kementan untuk bisa segera mendistribusikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas tanaman pangan.

“Saat ini Alokasi Pupuk Subsidi di sejumlah daerah sudah terealisasi 100% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, ini mengakibatkan petani kesulitan untuk mendapat pupuk untuk menunjang tanaman. Petani di sebagian daerah sedang melakukan tanam musim gadu, petani juga butuh ketersedian pupuk bersubsidi untuk musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021,” ujar Winarno.

Selain problematika alokasi dan anggaran pupuk bersubsidi, Winarno menilai dalam pendistribusiannya juga terjadi beberapa persoalan yang perlu segera mendapat perhatian dan solusi, seperti e-RDKK dan kartu tani.

“Kartu Tani masih banyak perangkat yang belum lengkap, yang menyiapkan Himbara, baik kartu tani-nya maupun EDC-nya, juga ada kendala masih sulit sinyal untuk daerah pelosok,” tutup Winarno.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya