Connect with us

KSP Luncurkan Program Sekolah Staf Presiden untuk Kaum Muda Dididik Menjadi Negarawan Masa Depan, Simak Jadwal dan Link Pendaftaran

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Staf Presiden dengan memberi peluang kepada 32 generasi muda untuk dididik menjadi negarawan negeri ini di masa mendatang. Dikutip dari akun Twitter @KSPgoid, Jumat 17 Juni 2022, menyebutkan bahwa program ini mulai dibuka pendaftaran dari 16 – 29 juni 2022.

Dijelaskan, bahwa Sekolah Staf Presiden merupakan program inkubator kepemimpinan nasional bagi para pemimpin muda. Dengan materi pembelajar yang memiliki muatan strategis, taktis, dan praktis berdasarkan pengalaman kerja-kerja kantor kepresidenan.

“Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas nasional dan pengelola isu strategis membuka kesempatan bagi pemimpin muda untuk reskilling dan upskilling potensi besar yang dimiliki langsung dengan para mentor dari Kantor Staf Presiden” tulis akun Twitter @KSPgoid.

Dijelaskan juga, pendaftaran untuk Sekolah Staf Presiden angkatan I akan di mulai 16 – 29 Juni dan pendaftaran melalui website. Untuk seleksi administrasi 30 Juni sampai 1 Juli 2022, seleksi wawancara 7 – 13 Juli 2022, pengumuman peserta 18 Juli 2022, penyelenggaraan sekolah Staf presiden 25- 29 Juli 2022.

Untuk syarat pendaftaran berusia 17-26 tahun dan tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Terbuka untuk semua profesi dan pendaftaran dilakukan melalui website.

Sementara dalam rilis itu, Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko mengatakan, bahwa sekolah staf presiden merupakan salah satu upaya untuk melahirkan pemimpin masa depan.

“Kami memanggil talenta baik untuk berkolaborasi dan bergerak demi Indonesia maju,” kata Moeldoko dalam rilisnya.

Berikut jadwal kegiatan seleksi calon negarawan angkatan pertama:

Pendaftaran 16 – 29 Juni 2022 melalui link: https://ksp.go.id/sekolah-staf-presiden.html

Seleksi Administrasi 30 Juni – 1 Juli 2022

Seleksi Wawancanra 7 – 13 Juli 2022

Pengumuman peserta 18 Juli 2022

Penyelenggaraan 25 – 29 Juli 2022

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim

Oleh

Fakta News
Ketua GaMan Indonesia Awaluddin Matondang

Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.

Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.

Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely

Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.

“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.

Baca Selengkapnya

BERITA

Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal

Oleh

Fakta News
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.

“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).

Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.

Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.

“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta  agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi

Oleh

Fakta News
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat mengikuti rapat di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.

“Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu adalah transformasi dan kolaborasi, enggak mungkin BNPT itu jalan sendiri, nggak mungkin BNN itu jalan sendiri,” papar nasir di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, transformasi tugas, fungsi penting dilakukan dan kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak, dengan para pemangku kepentingan. “Jadi kolaborasi itu kan bagaimana kita bisa berbagi informasi, saling menyetujui, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi kita ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Nasir.

Dia pun memberikan contoh, misalnya BNN dalam setahun di Aceh ada tiga bandar sabu kabur dari lapas. Menurutnya para institusi penegak hukum belum bisa mewujudkan kolaborasi, sehingga kemudian bandar sabu ini dengan leluasa bisa lari.

“Kita sudah menangkap ya sudah enggak ada urusan lagi, jadi ya itu tidak ada satu kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Bayangkan dalam setahun tiga bandar sabu itu keluar, yang terakhir di lapas ini. Sudah capek ya menangkap ya tiba-tiba dia kabur lenggang kangkung entah ke mana kira-kira begitu,” ungkap Nasir.

Terkait dengan BNPT, Nasir menyarankan agar melakukan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga Anggota DPR RI. Dalam melakukan kegiatan antisipasi dan pemberantasan terorisme bisa melibatkan tokoh setempat.

“Saya pikir pendekatan lainnya adalah soal pendekatan kultural, BNPT ya kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat, bagaimana kemudian kita BNPT bisa mendekati pendekatan ini,” jelas Nasir.

Baca Selengkapnya