Kritik Pernyataan Refly Harun, Bara JP: Jangan Paksakan Pemerintah Harus Lockdown, Saatnya Sekarang Saling Dukung dan Gotong Royong Hadapi Corona
Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait meminta para pengamat tidak memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak dengan pendapatnya terkait solusi pemerintah dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.
Ia mengatakan sebaiknya para pengamat ikut membantu pemerintah dengan memberikan masukan yang konkrit dan terukur. Jika itu pun tidak bisa, diam di rumah saja, jaga diri dan keluarga, itu lebih baik, pun itu sudah sangat membantu pemerintah.
“Jangan malah memaksakan kehendak seakan-akan dia yang paling mengetahui, paling paham mengurus negara ini, bahkan terkesan asal bicara, menuduh pemerintah lari dari tanggungjawab dan tidak mau menanggung hidup rakyat karena pemerintah tak mau melakukan lockdown,” katanya.
Hal ini disampaikan Viktor terkait pendapat beberapa pengamat, seperti pengamat tata negara Refly Harun, yang menuduh pemerintah tak melakukan lockdown karena tak ingin menanggung kehidupan rakyatnya.
Refly menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Jokowi tak optimal dalam menekan penyebaran Corona. Sebab masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Menurut Refly, opsi lockdown yang paling pas demi menekan wabah ini.
“Pernyataan ini kelihatan logikanya seolah-olah benar, karena cara paling cepat physical distancing ya mengurung orang dengan ketat, kemudian penyelesaian buat yang pekerja informal dikasih makan. Kalau Indonesia seperti Singapore gampang, Italia saja yang rentang negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia karut marut dan tidak terbukti efektif, Malaysia menunjukkan kenaikan dua kali lipat setelah Lockdown, Amerika, Inggris maju mundur soal Lockdown,” papar Viktor.
Virus ini bisa masuk dari mana saja, bisa dari makanan yang dikirim, peralatan yang sehari hari kita gunakan. Cobalah juga lihat sesungguhnya sayuran dan buahan yang dia makan diproduksi harian, didistribusi harian, belum ada sarana penyimpanan dan pengawetan. Refly Harun juga perlu jalan-jalan ke pemukiman padat, masuk ke gang-gang sempit yang berpapasan juga sulit. Mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif sebelum memberikan saran yang provokatif, supaya jangan terkesan asal dan tidak memahami kondisi riil lapangan.
“Mulailah membangun empati ke masyarakat kecil, tingkatkan semangat gotong royong di hati masing-masing. Percayalah melawan Covid-19 ini tidak bisa sekedar menyelamatkan diri sendiri, menolong orang lain terbebas dari Covid-19, sejatinya membantu diri tidak terpapar. Stimulus 405,1 Triliun menunjukkan tidak saja Presiden Jokowi sangat serius menangani Pandemi Covid 19 ini, tetapi juga empati yang luar biasa untuk keselamatan semua, sekali lagi semua anak bangsa. Belajar lah dari India, Lockdown tanpa persiapan hanya menciptakan Chaos” imbuh Viktor.
Menurut Viktor, Presiden Jokowi pasti punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang negara, sehingga keputusannya benar-benar yang terbaik. Ia menambahkan apa yang diputuskan Jokowi saat ini dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar harus dipatuhi karena itu sudah dipertimbangkan dengan matang setelah mendapat masukan dari para menteri dan para pakar di semua bidang.
“Yang terbaik saat kita bantu dukung pemerintah, mari saling mendukung, bukan memaksakan kehendak pemerintah harus pilih lockdown atau yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah nyawa dan kepentingan rakyat. Itu sebabnya, kata Viktor, prioritas pertama pemerintah adalah sarana kesehatan, alat kesehatan, dan perlindungan tenaga medis.
Ia memberi contoh bagaimana instruksi presiden secara jelas mendayagunakan semua kemampuan yang ada membangun rumah sakit darurat dan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang, dan beberapa tempat lain. Selain itu meminta percepatan suplai alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.
“Untuk pencegahan ya presiden telah instruksikan dilakukan pembatasan sosial berskala besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, untuk menolong rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah, Presiden Jokowi juga telah membuat instruksi dengan menggratiskan listrik dan penundaan pembayaran kredit selama setahun bagi pekerja informal dan UMKM.
“Selain penurunan tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, atau Kartu Pra-Kerja,” katanya.
(mjf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
