Kritik Pernyataan Refly Harun, Bara JP: Jangan Paksakan Pemerintah Harus Lockdown, Saatnya Sekarang Saling Dukung dan Gotong Royong Hadapi Corona
Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait meminta para pengamat tidak memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak dengan pendapatnya terkait solusi pemerintah dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.
Ia mengatakan sebaiknya para pengamat ikut membantu pemerintah dengan memberikan masukan yang konkrit dan terukur. Jika itu pun tidak bisa, diam di rumah saja, jaga diri dan keluarga, itu lebih baik, pun itu sudah sangat membantu pemerintah.
“Jangan malah memaksakan kehendak seakan-akan dia yang paling mengetahui, paling paham mengurus negara ini, bahkan terkesan asal bicara, menuduh pemerintah lari dari tanggungjawab dan tidak mau menanggung hidup rakyat karena pemerintah tak mau melakukan lockdown,” katanya.
Hal ini disampaikan Viktor terkait pendapat beberapa pengamat, seperti pengamat tata negara Refly Harun, yang menuduh pemerintah tak melakukan lockdown karena tak ingin menanggung kehidupan rakyatnya.
Refly menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Jokowi tak optimal dalam menekan penyebaran Corona. Sebab masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Menurut Refly, opsi lockdown yang paling pas demi menekan wabah ini.
“Pernyataan ini kelihatan logikanya seolah-olah benar, karena cara paling cepat physical distancing ya mengurung orang dengan ketat, kemudian penyelesaian buat yang pekerja informal dikasih makan. Kalau Indonesia seperti Singapore gampang, Italia saja yang rentang negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia karut marut dan tidak terbukti efektif, Malaysia menunjukkan kenaikan dua kali lipat setelah Lockdown, Amerika, Inggris maju mundur soal Lockdown,” papar Viktor.
Virus ini bisa masuk dari mana saja, bisa dari makanan yang dikirim, peralatan yang sehari hari kita gunakan. Cobalah juga lihat sesungguhnya sayuran dan buahan yang dia makan diproduksi harian, didistribusi harian, belum ada sarana penyimpanan dan pengawetan. Refly Harun juga perlu jalan-jalan ke pemukiman padat, masuk ke gang-gang sempit yang berpapasan juga sulit. Mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif sebelum memberikan saran yang provokatif, supaya jangan terkesan asal dan tidak memahami kondisi riil lapangan.
“Mulailah membangun empati ke masyarakat kecil, tingkatkan semangat gotong royong di hati masing-masing. Percayalah melawan Covid-19 ini tidak bisa sekedar menyelamatkan diri sendiri, menolong orang lain terbebas dari Covid-19, sejatinya membantu diri tidak terpapar. Stimulus 405,1 Triliun menunjukkan tidak saja Presiden Jokowi sangat serius menangani Pandemi Covid 19 ini, tetapi juga empati yang luar biasa untuk keselamatan semua, sekali lagi semua anak bangsa. Belajar lah dari India, Lockdown tanpa persiapan hanya menciptakan Chaos” imbuh Viktor.
Menurut Viktor, Presiden Jokowi pasti punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang negara, sehingga keputusannya benar-benar yang terbaik. Ia menambahkan apa yang diputuskan Jokowi saat ini dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar harus dipatuhi karena itu sudah dipertimbangkan dengan matang setelah mendapat masukan dari para menteri dan para pakar di semua bidang.
“Yang terbaik saat kita bantu dukung pemerintah, mari saling mendukung, bukan memaksakan kehendak pemerintah harus pilih lockdown atau yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah nyawa dan kepentingan rakyat. Itu sebabnya, kata Viktor, prioritas pertama pemerintah adalah sarana kesehatan, alat kesehatan, dan perlindungan tenaga medis.
Ia memberi contoh bagaimana instruksi presiden secara jelas mendayagunakan semua kemampuan yang ada membangun rumah sakit darurat dan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang, dan beberapa tempat lain. Selain itu meminta percepatan suplai alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.
“Untuk pencegahan ya presiden telah instruksikan dilakukan pembatasan sosial berskala besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, untuk menolong rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah, Presiden Jokowi juga telah membuat instruksi dengan menggratiskan listrik dan penundaan pembayaran kredit selama setahun bagi pekerja informal dan UMKM.
“Selain penurunan tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, atau Kartu Pra-Kerja,” katanya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
