Kritik Pernyataan Moeldoko, KAPT: Mengawal Agenda Perubahan Lebih Utama daripada Sekadar Bagi-bagi Kursi
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) sangat menyesalkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa partai politik pendukung dan organ relawan Jokowi yang belum terakomodasi masuk Kabinet Indonesia Maju dapat ditampung menjadi staf KSP.
Menanggapi hal ini ini, Sekjen KAPT Bambang J Pramono menilai pilihan memberikan posisi tertentu kepada relawan sebagai pembantu Presiden mestinya dimaknai sebagai usaha-usaha bersama Presiden Jokowi dan relawannya dalam mewujudkan janji-janji kampanye Pak Jokowi. KAPT menyesalkan, ketika pernyataan Moeldoko itu dianggap banyak kalangan sebagai bagi-bagi “kursi” semata atau “hadiah” untuk relawan yang belum terakomodir.
“Kapan pun sewaktu-waktu Pak Jokowi meminta dan menugaskan para relawannya dalam jajaran pemerintahan pasti akan disambut dengan baik, namun selayaknya panggilan tersebut bukanlah dimaknai sebagai bagi-bagi “kursi” seolah hadiah pada pihak-pihak yang dianggap belum kebagian posisi. Menjadi lebih memprihatinkan lagi apabila “kursi” tersebut diadakan khusus mengakomodir “hadiah” ini,” tegas Bambang J Pramono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2019).
Bambang menyampaikan bahwa KAPT dan relawan Jokowi umumnya mempunyai peranan masing-masing dalam pemenangan Jokowi baik pada Pilgub DKI 2012, Pilpres 2014 maupun 2019, namun tak pernah menyatakan sedikitpun untuk menuntut jabatan atau posisi tertentu dalam pemerintahan. Keterlibatan relawan dalam pemenangan tak lain adalah figur Jokowi yang dinilai mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.
“Relawan Jokowi, pada umumnya melihat sosok Pak Jokowi adalah orang yang dapat dipercaya sebagai pemimpin bangsa, sehingga kemudian berperan aktif dalam upaya-upaya pemenangan Pak Jokowi. Sebagian besar dari relawan ini bila diteliti lebih dalam, sudah ikut dengan swadayanya sendiri-sendiri mendukung sosok Pak Jokowi sejak beliau akan maju sebagai Gubernur DKI sampai dengan saat ini menjadi Presiden untuk periode kedua kalinya,” ucap pria yang akrab disapa Cak Gembos.
“Sebagian terbesar relawan melihat bahwa pada sosok Pak Jokowi mereka bisa menitipkan agenda perubahan. Pak Jokowi kami anggap tidak punya hutang masa lalu sehingga lebih bebas untuk berkolaborasi dengan agenda besar kami,” lanjutnya.
Bambang mengungkapkan bahwa kebanyakan para relawan ini berlatar belakang aktifis dari berbagai dekade, baik dari era 70an sampai pada era millenials ini. Sebagai aktifis, kepentingan utama sebagian besar relawan adalah agenda perubahan bangsa itu sendiri, yang di era pemerintahan pak Jokowi di jabarkan sebagai Program Nawacita.
“Upaya pemenangan Pak Jokowi adalah langkah awal agar Nawacita ini dapat dijalankan dan pada periode kedua ini dapat terus berkelanjutan. Upaya mengawal agenda perubahan, atau visi Presiden atau disebut dengan istilah Nawacita, inilah yang sesungguhnya menjadi agenda utama sebagian besar relawan,” tegas Bambang.
Bambang menyebutkan dalam rangka mewujudkan Nawacita, Jokowi sebagai Presiden, mempunyai hak prerogatif menunjuk pembantu-pembantunya yang dianggap cakap dan dapat men”delivered” visi Presiden sesuai dengan bidang penugasannya.
“Presiden tentunya juga dapat memilih para pembantunya ini dari kalangan relawan, hal ini malah sangat disarankan untuk dilakukan mengingat kesamaan visi antara para relawan dengan Pak Jokowi. Pemahaman ruh agenda perubahan ini belum tentu di miliki para profesional murni,” pungkas Bambang menegaskan.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
