Kreditur Kecewa dengan Proposal Damai yang Ditawarkan Firs Travel
Jakarta – Proposal perdamaian yang ditawarkan debitur yaitu PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, mengecewakan para krediturnya. Rencana perdamaian itu, dinilai tidak memberikan jalan keluar yang jelas. Keberangkatan calon jemaah ke Tanah Suci semakin mengambang.
Dalam rapat kreditur yang digelar, Jumat (30/9/2017) lalu, proposal petdamaian itu dibacakan oleh Firs Travel. Inti dari proposal tersebut, hanya berisi debitur akan mengupayakan investor untuk memberangkatkan jemaah ke Makah, Arab Saudi.
Atas proposal itu, kuasa hukum dari 11.000 kreditur Dwi Librianto mengatakan, pihaknya menolak proposal perdamaian tersebut. “Debitur tidak memiliki iktikad baik dalam proses restrukturisasi utang ini,” katanya, pada Minggu (1/10/2017).
Karena itu, Dwi meminta, agar debitur berani menyebut siapa investor yang masuk. Kalau tidak, kreditur tidak akan percaya dengan omong kosong dan janji-janji debitur. Hal ini, dinilai tidak berubah dari janji-janji debitur sebelum masuk masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Adapun Dwi mewakili kreditur terbanyak dalm PKPU First Travel ini. Dwi mengantongi tagihan hingga Rp240 miliar. Dia juga, tidak serta merta percaya dengan pernyataan debitur yang telah menemukan sang investor. Dia mengklaim duo pemilik First Travel—Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan—belum kunjung menemukan penyuntik dana.
“Saya dan Komunitas Kreditur First Travel telah bertemu dengan Andieka dan Anniesa di tahanan beberapa waktu lalu. Keduanya malah minta tolong kepada kami [kreditur] untuk dicarikan investor,” katanya.
Dengan begitu, dia menilai proposal perdamaian masih sangat mentah.
Selain itu, Dwi juga meminta masih ada opsi pengembalian dana atau refund dalam proposal perdamaian. Pasalnya, tidak semua kreditur menginginkan berangkat umrah dengan First Travel. Beberap kreditur memilih untuk dikembalikan uangnya dan berangkat dengan agen perjalanan lainnya.
“Calon jemaah ada yang menuntut refund. Tapi masih banyak yang memilih tetap berangkat, presentasenya 70:30,” ujar Dwi.
Senada, kuasa hukum 1.415 kreditur Zuherman mengaku proposal perdamaian debitur tidak ada isinya. Dia khawatir hal ini adalah bentuk kesengajaan debitur untuk mangkir dari kewajiban.
Adapun Zuherman menbawa tagihan senilai Rp21 miliar. Pihaknya, juga sanksi dengan masuknya investor. Menurut dia, debitur akan melakukan skema ponzi berulang untuk memberangkatkan calon jemaah.
Padahal, calon jemaah menginginkan berangkat dengan dana halal yang diupayakan debitur. “Kalau proposal tidak direvisi, ya First Travelnya jatuhnya pailit. Karena mana mungkin kreditur setuju dengan rencana perdamaian kosong,” ucapnya.
Seperti diketahui, utang First Travel menggunung hingga Rp1,002 triliun. Rinciannya utang kepada jemaah 59.801 sebesar Rp934,49 miliar. Kewajiban kepada tujuh vendor senilai Rp49,04 miliar. Tujuh vendor itu, di antaranya hotel di Arab, katering, kargo dan sarana transportasi.
Selanjutnya, First Travel memiliki kewajiban kepada pajak sebesar Rp314,83 juta, dan 96 karyawan yang gajinya belum dibayarkan senilai Rp645,32 juta. Tagihan lainnya datang dari 89 mitra agen dengan bea senilai Rp16,54 miliar.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
