Connect with us

KPU : Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi

Potensi konfliknya tinggi(ilustrasi : kabar3.com)

Jakarta – Potensi konflik di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dipandang sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah pemilih dan anggaran yang berputar pada Pilkada 2018 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Selain itu, potensi lain terjadinya konflik tersebut disebabkan karena adanya pergantian penyelenggara pemilu.

“80 % dari total pemilih nasional akan diperebutkan oleh peserta pemilu 2018, yang jaraknya tidak lebih dari 10 bulan akan diperebutkan lagi dalam kontes pemilu nasional (2019),” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman dalam diskusi dengan media, di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (6/11).

Total anggaran pilkada serentak 2018 untuk 171 daerah berpotensi tembus Rp20 triliun. Saat ini, total anggaran tersebut baru mencapai Rp15,2 triliun. Rinciannya anggaran KPU sebesar Rp11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri sebesar Rp339,6 miliar.

Sebagai perbandingannya, jumlah uang yang berputar pada pilkada 2015 lalu yang diikuti 269 daerah mencapai Rp6,4 triliun. Itu tak termasuk sisa anggaran. Jumlah itu bukan hanya KPU saja, namun dari seluruh lembaga terkait penyelenggaraan pilkada 2015 dan kandidat. Sementara  dalam pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, uang yang berputar hanya sekitar Rp4,3 triliun, tidak termasuk sisa anggaran.

“Karena uang yang terlibat banyak, jumlah pemilih yang diperebutkan banyak, maka kompetisi (2018) ini akan berlangsung ketat,” terang Arief.

Sementara itu, Arief mengaku ada potensi konflik akibat pergantian penyelenggara pemilu. Menurutnya, Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan, bisa diperpanjang sampai tahapan selesai.

“Faktanya di beberapa tempat, masa jabatan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berakhir persis pada hari pemungutan suara. Ada yang H-1, H-10, H-satu bulan, bahkan dua hari setelah hari pemungutan suara,” paparnya.

Berdasarkan aturan tersebut, tambah Arief, KPU harus melakukan rekrutmen. Selama proses rekrutmen, potensi konflik tinggi, karena peserta suka ikut ‘cawe-cawe’ (intervensi).

Rincian Pilkada Serentak 2018

Rincian daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten adalah :

Provinsi:

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara.

Kota:

Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Bengkulu, Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tegal, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Tarakan, Kota Pangkal Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kota Tual, Kota Subulussalam, Kota Bima, Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Kota Bau-bau.

Kota Kotamobagu, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Padang Sidempuan.

Kabupaten:

Kab Aceh Selatan, Kab Pidie Jaya, Kab Padang Lawas Utara, Kab Batu Bara, Kab Padang Lawas, Kab Langkat, Kab Deli Serdang, Kab Tapanuli Utara, Kab Dairi, Kab Indragiri Hilir, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kab Muara Enim, Kab Empat Lawang, Kab Banyuasin, Kab Lahat.

Kab Ogan Komering Ilir, Kab Tanggamus, Kab Lampung Utara, Kab Bangka, Kab Belitung, Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Subang, Kab Bogor, Kab Garut, Kab Cirebon, Kab Ciamis, Kab Banyumas, Kab Temanggung, Kab Kudus, Kab Karanganyar, Kab Tegal, Kab Magelang, Kab Probolinggo.

Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Bojonegoro, Kab Nganjuk, Kab Pamekasan, Kab Tulungagung, Kab Pasuruan, Kab Magetan, Kab Madiun, Kab Lumajang, Kab Bondowoso, Kab Jombang, Kab Tangerang, Kab Lebak.

Kab Gianyar, Kab Klungkung, Kab Lombok Timur, Kab Lombok Barat, Kab Sikka, Kab Sumba Tengah, Kab Nagekeo, Kab Rote Ndao, Kab Manggarai Timur, Kab Timor Tengah Selatan, Kab Alor, Kab Kupang, Kab Ende, Kab Sumba Barat Daya, Kab Kayong Utara.

Kab Sanggau, Kab Kubu Raya, Kab Pontianak, Kab Kapuas, Kab Sukamara, Kab Lamandau, Kab Seruyan, Kab Katingan, Kab Pulang Pisau, Kab Murung Raya, Kab Barito Timur, Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Barito Kuala, Kab Tapin, Kab Hulu Sungai Selatan.

Kab Tanah Laut, Kab Tabalong, Kab Panajam Pasut, Kab Minahasa, Kab Bolmong Utara, Kab Sitaro, Kab Minahasa Tenggara, Kab Kep Talaud, Kab Morowali, Kab Parigi Moutong, Kab Donggala, Kab Bone, Kab Sinjai, Kab Bantaeng.

Kab Enrekang, Kab Sidereng Rappang, Kab Jeneponto, Kab Wajo, Kab Luwu, Kab Pinrang, Kab Kolaka, Kab Gorontalo Utara, Kab Mamasa, Kab Polewali Mandar, Kab Maluku Tenggara, Kab Membramo Tengah, Kab Paniai, Kab Puncak, Kab Deiyai, Kab Jayawijaya, Kab Biak Numfor, Kab Mimika.

Nyong Syarief

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20

Oleh

Fakta News
Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) dengan tema “How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?”.

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

“Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama,” jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20 esok, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. “Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global

Oleh

Fakta News
Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Fadli Zon saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, sekarang bukan saatnya diam dan saling menyalahkan atas segala permasalahan yang tengah dialami. Dimana, setiap hari masyarakat dunia disuguhkan dengan cerita tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kerawanan pangan, polarisasi, perpecahan, perang dan masuknya pengungsi.

“Tak hanya itu, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, bencana iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan universal, korupsi yang meluas dan otoritarianisme. Semua diceritakan, berlangsung tanpa jeda, terjalin dan rumit. Ini sangat membahayakan masa depan dan generasi mendatang. Mungkin akhir dari sejarah kita, jika kita tetap diam tanpa tindakan,” papar Fadli dalam di acara Parlementary Forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Meski demikian, lanjut Fadli, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama sembari menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama untuk memastikan bahwa semuanya harus mengambil tindakan nyata.

“Pertama dan terpenting adalah tindakan untuk mengamankan kerja sama global sebagai solusi terbaik untuk menuju kesatuan global bukan keberpihakan, kerja sama bukan perpecahan, dan sinergi bukan perselisihan, atau yang disebut multilateralisme. Ini harus diperkuat dan diperluas,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

“Percayalah bahwa peningkatan multilateralisme merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat kita yakini. Ini akan menjembatani berbagai perspektif antar negara untuk selesaikan tantangan bersama, seperti tindakan kita untuk menjaga planet agar lebih aman, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadli berharap forum ini bermanfaat dan produktif, dengan kebersamaan kita yang lebih solid, dalam damai, aman, makmur dan tanpa ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pulih lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pada kesempatan P20 yang  merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10), nantinya dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan dalam sambutannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered). “Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permasalahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR RI, lanjutnya, telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu di kompleks DPR RI sendiri juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.

Terakhir, Puan berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” tukas Puan.

Baca Selengkapnya