Connect with us
Pilkada Serentak 2018

KPU: Anggota TNI, Polri, PNS, DPR/DPRD Harus Mundur dari Jabatannya Jika Ikut Pilkada

Komisi Pemilihan Umum(Ilustrasi)

Jakarta – Pilkada Serentak 2018 diwarnai beberapa calon yang berasal dari instansi pemerintahan seperti dari TNI, Polri, PNS maupun DPR/DPRD. Di antaranya yaitu Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan yang maju menjadi calon wakil gubernur Jabar, mendampingi Tubagus Hasanuddin. Selain Anton, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi juga akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara didampingi Musa Rajekshah. Selanjutnya Bupati Siak, Syamsuar dan Komandan Korem 031 Wira Bima Riau, Brigjen Edy Natar Nasution yang maju menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau.

Menanggapi hal ini Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan anggota TNI/Polri, PNS dan DPR/DPRD yang akan mengikuti pilkada serentak 2018 wajib mengundurkan diri jabatannya. Hasyim menjelaskan terdapat 3 dokumen yang harus diserahkan untuk peserta dari TNI/Polri, PNS, dan legislatif.

Hasyim mengatakan dokumen pertama adalah surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. “Ada 3 (dokumen) ya, jadi kalau waktu pendaftaran ini surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri itu disampaikan pada saat masa pendaftaran ini,” ujar Hasyim di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Sedangkan dokumen kedua menurut Hasyim yang harus diserahkan peserta pilkada dari TNI/Polri, PNS, DPR/DPRD yaitu surat keterangan dari pimpinan lembaga masing-masing bahwa pengunduran diri mereka sedang dalam proses. Dokumen ini disebut Hasyim wajib diserahkan pada H+5 setelah calon kepala daerah ditetapkan sebagai peserta pilkada 2018. “Kemudian yang kedua adalah surat keterangan dari pimpinan lembaga itu menyetujui proses pengunduran diri itu, nah itu diserahkannya H+5 setelah penetapan calon,” tutur Hasyim.

Lebih lanjut Hasyim menuturkan kemudian calon kepala daerah dari TNI/Polri, PNS, anggota legislatif wajib menyerahkan SK pengunduran diri pada H+60 hari setelah penetapan calon. Atau H-30 hari sebelum hari pemungutan suara yang akan digelar pada 27 Juni 2018. “Nah kalau SK pemberhentian itu sendiri itu H+60 penetapannya setelah penetapan calon, jadi bukan H+60 setelah pendaftaran, tapi setelah penetapan calon,” jelas Hasyim.

Selain itu Hasyim juga menyampaikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan Peraturan-KPU atau PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69, tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.

Menurt Hasyim bila SK pengunduran diri dan dokumen-dokumen tersebut tidak diserahkan, maka calon kepala daerah dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya adalah tidak dapat mengikuti pencalonan, namun posisinya tidak bisa digantikan. “Kalu belum terpenuhi semua kemudian ya dinyatakan tidak memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat ya konsekuensinya kemudian ya dibatalkan dari pencalonan,” ujarnya.

Selanjutnya Hasyim menjelaskan hal ini tertera pada PKPU 3 Tahun 2017 Pasal 69 Ayat 5 dan 6 Yaitu tentang Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

Saat ini pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari partai politik sudah dibuka. Pendaftaran dibuka dari hari ini hingga Rabu (10/1) nanti.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Belum Alami Resesi

Oleh

Fakta News
Indonesia Belum Alami Resesi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi dunia akan mengalami gelombang resesi belum menunjukkan hal tersebut di Indonesia. Justru, menurutnya, ekonomi domestik masih bisa tumbuh positif di atas lima persen selama dua kuartal. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Secara teknis, saat ini kita tidak mengalami resesi. Karena suatu negara dikatakan resesi apabila mengalami pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir,” ujar Puteri kepada Parlementaria soal prediksi resesi tahun 2023, Senin (5/12/2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi ini, kata Puteri, lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura. Namun, di sisi lain, para pengusaha industri terutama tekstil dan garmen mengalami kelesuan usaha, seolah sudah terjadi resesi di tanah air. Ini ditandai dengan berkurangnya pesanan (order) dan sebagian sudah merumahkan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Menurut Puteri, keluhan para pengusaha itu merupakan imbas pelemahan ekonomi AS dan Eropa, bukan resesi di dalam negeri. Permintaan dari luar negeri melemah, sehingga menurunkan ekspor. Kondisi ini perlu direspon pemerintah dengan segera mengatasi dampak rambatan pelemahan ekonomi negara lain,khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industry dalam negeri, terutama industri padat karya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya