Connect with us

KPK Ungkap Imam Nahrawi Dicegah ke Luar Negeri Sejak Agustus

Imam Nahrawi

Jakarta – KPK mencegah Menpora Imam Nahrawi ke luar negeri. Nahrawi dicegah sejak Agustus 2019.

“Ya sejak akhir Agustus 2019 ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Febri mengatakan KPK sudah mengirimkan surat pencegahan ke kantor Imigrasi. Namun Febri belum menjelaskan berapa lama Nahrawi dicegah ke luar negeri.

Imam Nahrawi menjadi tersangka suap dana hibah KONI dan penerimaan lain berkaitan dengan jabatannya. Total uang yang diduga diterima Imam senilai puluhan miliar rupiah.

Dalam rentang 2014-2018, Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, diduga menerima uang Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, Imam Nahrawi dalam rentang 2016-2018 menerima uang Rp 11,8 miliar sehingga total dugaan penerimaan uang sebesar Rp 26,5 miliar.

Uang yang diterima tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi: Transisi Energi Perlu Dukungan dan Kontribusi dari Negara Maju

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Pada KTT COP-26 di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk secara bertahap memulai transisi energi menuju energi yang ramah lingkungan. Namun, transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau.

Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu didukung dengan teknologi dan pendanaan.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus didukung teknologi dan pendanaan, agar tidak terlalu membebani masyarakat, industri, dan keuangan negara. Indonesia membutuhkan USD50 miliar untuk transformasi menuju EBT, dan butuh USD37 miliar untuk sektor kehutanan, guna lahan dan karbon laut,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden meyakini bahwa sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer.

“Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang dan negara miskin,” imbuhnya.

Menurut Presiden, hasil konkret dari upaya-upaya tersebut hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerja sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu bekerja sama secara domestik dan global. Di dalam negeri, pemerintah bekerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil atau terjangkau.

“Kerja sama di tingkat internasional, pemerintah telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) memulai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) atau ETM dari batu bara ke energi terbarukan,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Akan Dorong Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Krisis Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Kolaborasi saat ini, seperti Covax Facility, hanyalah solusi sesaat. Selain itu, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.

“Oleh karena itu, ke depan, kita perlu solusi permanen, agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) di sektor keuangan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu fokus Indonesia pada Presidensi G20.

Menurut Presiden Jokowi, badan tersebut memiliki tugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, obat dan alat kesehatan. Selain itu, juga untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.

“Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produksi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lain,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa untuk membangun arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut dibutuhkan pembiayaan bersama. Presiden meyakini bahwa biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerapuhan sistem kesehatan global, sebagaimana saat dunia menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Seharusnya, negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Pastikan Indonesia Terus Lakukan Reformasi Struktur Ekonomi dan Perbaiki Iklim Bisnis

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menjadikan masa pandemi sebagai masa berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis.

“Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada pertemuan World Economic Forum dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari up-skilling dan re-skilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerja sama dengan universitas di luar negeri.

“Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya untuk enam sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan.

Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery), dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

“Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia. Maju bersama, tumbuh bersama,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya