Connect with us

KPK Terima 86 Laporan Penerimaan Gratifikasi Selama Ramadhan-Idul Fitri

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi pada saat Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 senilai Rp 198,18 juta. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pelaporan tersebut terdiri dari 81 berupa laporan penerimaan gratifikasi dan lima laporan lainnya adalah penolakan.

Rinciannya, sebanyak 20 laporan berasal dari BUMN, 17 laporan dari kementerian, 40 dari pemerintah daerah serta 9 laporan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya.

“Barang gratifikasi yang dilaporkan berupa parsel makanan senilai total Rp 24,15 juta dan bingkisan barang lainnya senilai Rp 25,14 juta,” kata Ipi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021).

“Selebihnya berbentuk uang senilai Rp 148,89 juta dengan nilai laporan terendah senilai Rp 500.000 hingga dalam bentuk pecahan mata uang asing senilai 10.000 dolar Singapura,” ucap Ipi.

Ipi menyebutkan tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadhan, Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih sekaligus pemberian dalam rangka menjelang hari raya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email

“Sedangkan medium pelaporan yang paling banyak digunakan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sebanyak 35 laporan,” kata Ipi.

“Selanjutnya GOL individu berjumlah 27 laporan dan surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak 22 laporan. Sisanya, dua laporan disampaikan melalui surat/pos,” sambung dia.

Berdasarkan data empat tahun terakhir pada 2017-2020, kata Ipi, KPK menerima rata-rata 164 laporan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Mulai dari 163 laporan pada 2017, kemudian 169 laporan, 188 laporan, dan 134 laporan.

“KPK mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri agar segera melaporkan kepada KPK,” kata Ipi.

Adapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1 miliar.

Mengacu kepada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, pelapor menyampaikan laporannya dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon, informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi.

Kemudian, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima, kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi, dan bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Formulir isian laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pelaporan gratifikasi saat ini juga semakin mudah melalui aplikasi GOL. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat [email protected],” ucap Ipi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Saat Presiden Jokowi Beli Jaket Bomber dengan Motif Khas Dayak Sintang

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat membeli jaket bomber dengan motif khas Dayak Sintang, Rabu (08/12/2021), di Sintang, Kalbar. (Foto: BPMI Setpres/Muchlir Jr)

Sintang – Ketika akan meresmikan Bandar Udara Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melihat produksi UMKM setempat yang digelar di sebuah sudut ruang bandara.

Presiden bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, sempat melihat-melihat kain tenun ikat sintang.

Di sini, Presiden membeli sebuah jaket bomber dengan motif tenun Dayak Sintang yang didominasi warna merah dan langsung dikenakannya.

Semula Presiden tampak lebih tertarik untuk membeli kain tenun, namun para menteri dan gubernur merayu Presiden untuk membeli sebuah jaket.

“Ayo Pak beli Pak, untuk mempromosikan kain tenun Sintang,” ucap Gubernur Kalbar.

Presiden Jokowi pun memilih jaket bomber tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeli seulas kain tenun yang juga langsung dipakai.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Tingkatkan Investasi di Luar Jawa

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Tebelian, di Kab. Sintang, Kalbar, Rabu (08/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sintang – Nilai investasi di luar Jawa semakin meningkat bahwa mampu melebihi nilai investasi di Pulau Jawa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia memicu peningkatan investasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Udara Tebelian, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (08/12/2021) pagi.

“Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya berpusat di Jawa tetapi Indonesia sentris.

“Kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya, sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) realisasi investasi Triwulan III-2021 atau periode Juli-September mencapai Rp216,7 triliun. Realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp104,2 triliun (48,1 persen), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp112,5 triliun (51,9 persen).

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertama Kali, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Hadir di Kota Medan

Oleh

Fakta News
PLN Medan
Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Medan – Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. SPKLU ini berlokasi di PLN ULP Medan Kota di Jalan Listrik No. 8. General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, menyebutkan kehadiran SPKLU ini merupakan komitmen PT PLN (Persero) untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di berbagai daerah.

Menurut Pandapotan, PLN menyambut baik program pemerintah dalam penggunaan kendaraan dengan energi ramah lingkungan secara masif. Hadirnya satu SPKLU yang , menjadi bukti komitmen PLN dalam percepatan pemenuhan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara.

“Kami akan segera mengoperasikan beberapa SPKLU di lokasi strategis lainnya. Dalam hal ini PLN membuka peluang bisnis bagi yang berminat untuk berkolaborasi dengan penyediaan SPKLU, karena PLN sudah menyediakan skemanya,” ujarnya.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Untuk mempermudah investor, PLN juga telah meluncurkan website khusus untuk layanan kemitraan penyediaan SPKLU. Website ini ditujukan untuk memfasilitasi pihak ketiga yang ingin membangun SPKLU.

Tak hanya itu saja, PLN juga sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang terdekat dan aktif, riwayat pembelian listrik pada saat pengisian, riwayat penggunaan listrik pada kendaraan dan memulai proses pengisian.

“Caranya gampang, masyarakat tinggal mengunjungi SPKLU terdekat, buka aplikasi PLN Mobile, pilih fitur Charge.IN. Kemudian pindai QR Code dan pilih jumlah kWh yang diinginkan, masukkan kabel konektor dan klik Start untuk memulai pengisian. Tapi sebelumnya harus sudah punya saldo di Link Aja dulu ya,” kata Pandapotan.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Selain itu, PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN.

Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Berikutnya peralatan, layanan pemasangan, dan integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, tempat konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30 persen. []

Baca Selengkapnya