Connect with us

KPK Minta Zulkifli Hasan Hadir Penuhi Panggilan Ketiga

Partai Amanat Nasional
Zulkifli Hasan

Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) diminta memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari 2020. Ini merupakan panggilan ketiga buat Zulhas untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

“Kita tunggu kehadirannya untuk berikan keterangan terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan 2014 di Kementerian Kehutanan,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.

KPK sebelumnya memanggil Zulhas pada pada Kamis, 16 Januari 2020, dan Kamis, 6 Februari 2020. Zulhas beralasan ketidakhadirannya pada panggilan kedua lantaran ada acara yang tak bisa ditinggalkan dan meminta penjadwalan ulang.

KPK bisa memanggil paksa Zulhas bila kembali mangkir. Namun, Lembaga Antirasuah yakin Zulhas akan memenuhi panggilan ketiga.

“Kami tidak berandai-andai. Kami masih meyakini yang bersangkutan akan hadir. Karena terakhir itu bentuk konfirmasi dari beliau untuk hadir tanggal 14 Februari. Kami tidak akan berspekulasi akan tidak hadir atau bagaimana,” ujar Ali.

Kasus dugaan suap ini terjadi saat Zulhas menjabat sebagai menteri kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KPK sudah menetapkan dua orang dan satu perusahaan sebagai tersangka, yakni eks Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta, pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, dan PT Palma Satu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 2014. KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka dari hasil operasi senyap tersebut.

Surya diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga dapat keuntungan dari kejahatan tersebut. Sehingga, pertanggungjawaban pidana juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan, Surya dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo

Oleh

Fakta News
Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo
Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : DPR RI

Jakarta – PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tercatat telah merealisasikan penjaminan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur per September 2020. Terkait realisasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Jamkrindo pada Agustus 2020 yang mencapai sebesar Rp58,1 triliun. Sementara realisasi volume penjaminan non-KUR mencapai Rp56,1 triliun.

“Karena kita belum tahu, berapa besar realisasi penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi perlu dijelaskan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta Direktur Utama Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida dan Ketua Aspenda di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Dilansir dari pernyataan tertulisnya, Rudi mengungkap belum adanya penjelasan secara mendetail sehingga pihaknya di Komisi XI belum mengetahui sejauh mana peran PT. Jamkrindo bersinergi dengan perbankan, baik Himbara dan Perbanas. “Penjaminan ini pada perbankan mana saja, apakah bank BUMN seperti BRI, BNI atau juga bank swasta, ini yang saya minta penjelasan rinci,” tanyanya.

Penjaminan soal KUR, dinilai Politisi Fraksi Nasdem ini memerlukan penjelasan mendetail agar kinerja PT. Jamkrindo bisa terlihat jelas dalam program PEN. Dengan begitu, ke depannya dapat diketahui dan diprediksi kelanjutan dari support terhadap pelaku UMKM. Sebab berdasarkan data Jamkrindo, penjaminan KUR telah dirasakan 1.851.658 UMKM dan non-KUR mencapai 2.803.663 UMKM.

Mengenai kontribusi pajak, Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut sempat mengaku heran karena penerimaan pajak terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2020. “Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya,” ungkapnya seraya mempertanyakan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Jamkrindo Rudi Anto mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program PEN kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin.

Menurut Rudi Anto, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminanlah yang akan menanggung risikonya.

“Ada sedikit kendala bahwa kita melakukan seleksi dari bank peserta kita lakukan sendiri berdasar ketentuan dari pemerintah. Tetapi perusahaan penjamin dalam tanda petik tidak bisa mendorong bank untuk menyalurkan pinjaman yang dijamin oleh KMK PEN,” kata Dirut PT. Jamkrindo.

Sebagai informasi, realisasi penjaminan yang telah disebut sebelumnya yakni sebesar Rp2,95 triliiun hingga 28 September 2020, baru mencapai 27 persen dari pagu total penyaluran pinjaman program PEN sebesar Rp23,2 triliun. Dari total realisasi tersebut, penjaminan yang disalurkan Bank BUMN totalnya mencapai Rp2,8 triliiun dengan total sebanyak 6.119 debitur.

Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah tersalurkan Rp69 miliar dengan total mencapai 449 debitur. Sementara itu, untuk Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sendiri belum terealisasi sama sekali. Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk kelompok BUSN penjaminannya mencapai Rp4,5 triliun. (alw/er)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pastikan Kualitas Beras Bansos, Menko PMK Tinjau Gudang Bulog di Tegal-Brebes

Oleh

Fakta News

Tegal – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Rabu (30/9). Kunjungan berkaitan dengan monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

Menko PMK memaparkan bahwa ada empat hal yang ditekankan dalam kunker ini. Pertama mengenai ketersediaan stok beras, kualitas beras, bobot beras, hingga memastikan kesiapan distribusinya.

“Alhamdulillah kami cek tadi dan melihat langsung proses pengemasannya. Baik di Tegal maupun Brebes semuanya bagus. Berasnya kualitas medium bahkan diatasnya ya, pulen. Timbangannya juga pas. Sudah memenuhi standar,” ujar Menko PMK di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Terkait pengiriman beras, Menko PMK mengingatkan pentingnya komitmen transporter alias vendor jasa pengiriman barang. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut meminta distribusi beras harus sampai kepada masyarakat.

“Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima. Tanggung jawab transporter harus menjamin beras sampai ke rumah. Koordinasikan dengan pemerintah daerah,” jelas dia.

“Kalaupun harus didrop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH. Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM,” lanjut dia.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang di berikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

“Sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19,” terang Muhadjir.

Besarannya, kata Menko PMK, tiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut (Agustus-Oktober 2020). Se Indonesia dialokasikan sebanyak 10 Juta KPM PKH se Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Tegal diperuntukkan 60.054 KPM PKH, Kota Tegal tercatat 7.402 KPM PKH, dan Kabupaten Brebes sebanyak 117.618 KPM PKH.

“Brebes menjadi penerima terbanyak bila dibandingkan dengan daerah lain, makanya saya langsung cek ke sini,” ungkapnya.

Baca Selengkapnya