Connect with us

KPK Minta Zulkifli Hasan Hadir Penuhi Panggilan Ketiga

Partai Amanat Nasional
Zulkifli Hasan

Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) diminta memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari 2020. Ini merupakan panggilan ketiga buat Zulhas untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

“Kita tunggu kehadirannya untuk berikan keterangan terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan 2014 di Kementerian Kehutanan,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.

KPK sebelumnya memanggil Zulhas pada pada Kamis, 16 Januari 2020, dan Kamis, 6 Februari 2020. Zulhas beralasan ketidakhadirannya pada panggilan kedua lantaran ada acara yang tak bisa ditinggalkan dan meminta penjadwalan ulang.

KPK bisa memanggil paksa Zulhas bila kembali mangkir. Namun, Lembaga Antirasuah yakin Zulhas akan memenuhi panggilan ketiga.

“Kami tidak berandai-andai. Kami masih meyakini yang bersangkutan akan hadir. Karena terakhir itu bentuk konfirmasi dari beliau untuk hadir tanggal 14 Februari. Kami tidak akan berspekulasi akan tidak hadir atau bagaimana,” ujar Ali.

Kasus dugaan suap ini terjadi saat Zulhas menjabat sebagai menteri kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KPK sudah menetapkan dua orang dan satu perusahaan sebagai tersangka, yakni eks Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta, pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, dan PT Palma Satu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 2014. KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka dari hasil operasi senyap tersebut.

Surya diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga dapat keuntungan dari kejahatan tersebut. Sehingga, pertanggungjawaban pidana juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan, Surya dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dinilai Terlalu Intervensi Ranah Pribadi, Puan: Tugas Komisi VIII yang Akan Menguliti RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Ketua DPR Kecam Penyerangan pada Menko Polhukam
Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pasal-pasal dalam draft RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengintervensi ranah privat rumah tangga.

Namun, Puan tidak bisa bicara secara langsung apakah RUU itu perlu atau tidak perlu karena akan di bahas komisi terkait.

Hal itu dikatakan Puan ketika menghadiri Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema “Arah Baru Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban “Hikmah” di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2).

“Karena itu (RUU Ketahanan Keluarga) tugas Komisi VIII yang akan menguliti,” ujar Puan.

Puan juga membenarkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas. Dia pun meminta semua pihak untuk menunggu pembahasan RUU tersebut di Komisi VIII DPR.

“Ini akan masuk dalam pembahasan Komisi VIII, jadi kalau kemudian ada perubahan-perubahan apakah akan diteruskan, atau tidak dibahas, dan bagaimana nanti hasilnya, ya kita tunggu pembahasan dari Komisi VIII, karena sampai sekarang pun belum dibahas,” ujar Puan.

Seperti diketahui, draft RUU Ketahanan Keluarga kini sedang menuai polemik di kalangan publik. Ada poin-poin dalam draft RUU itu yang dinilai terlalu jauh masuk dalam ranah privat warga dan rumah tangga.

Salah satu poin itu adalah larangan bagi seseorang untuk mendonorkan sperma atau ovum guna keperluan mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku untuk yang sukarela maupun yang komersial.

RUU ini juga memiliki kecenderungan ‘menyeret’ perempuan ke ranah domestik, yakni hanya sekedar mengurus rumah tangga saja.

Dalam Pasal 25 ayat 3 draft RUU ini disebut bahwa istri wajib mengurusi urusan rumah tangga.

Berikut bunyi pasal itu:

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

  1. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
  2. menjaga keutuhan keluarga; serta
  3. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU ini diusulkan oleh lima anggota DPR. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Sosialisasi Lingkungan Sehat dan Sanitasi Lewat Kuis

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Usai mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi. Acara sosialisasi tersebut dihelat di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Di hadapan sekitar 800 peserta, Ibu Iriana menyampaikan pentingnya pengurangan sampah plastik. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana juga melakukan dialog dan kuis berhadiah dengan pertanyaan seputar masalah sampah dan lingkungan.

“Di sini saya akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya berapa lama plastik bisa terurai di alam?” tanya Ibu Iriana yang kemudian dijawab oleh salah satu peserta yang tampil ke depan.

Tidak hanya berdialog soal sampah, para peserta juga dikenalkan dengan tiga maskot yang menjadi logo Gerakan Indonesia Bersih. Ketiganya adalah Meta, Amboi, dan Gurano.

Meta adalah jenis ikan kepe-kepe yang ada di laut. Hewan ini sangat aktif melakukan bersih-bersih pada siang hari. Sementara Amboi merupakan udang pembersih yang rajin membersihkan parasit yang menempel pada ikan. Adapun Gurano merupakan spesies hiu paus yang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan merupakan biota laut yang sangat langka.

Usai berdialog, Ibu Iriana lalu meninjau stan PT Pegadaian (Persero) yang menampilkan program memilah sampah menabung emas atau The Gade Clean and Gold. Secara garis besar, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi sekaligus mencintai lingkungan.

Dalam program tersebut masyarakat diarahkan untuk memilah sampah dan menjualnya melalui bank sampah binaan. Nilai hasil sampah inilah yang kemudian akan dikonversi menjadi tabungan emas.

Turut mendampingi Ibu Negara dalam acara tersebut antara lain, Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Naniek Wahidin Halim, dan para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat. Acara tersebut dilangsungkan di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Tarian Katuran Rawuh Ning Kota Serang menyambut kedatangan Ibu Iriana yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Ibu Iriana tampak didampingi oleh Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

Salah satu bentuk peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Negara dan para anggota OASE-KIM adalah dengan memberikan bantuan berupa pembangunan 1.000 jamban di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam sambutannya, Ibu Iriana menyambut baik kegiatan itu dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki jamban yang layak. Tadi Bu Luhut sudah menceritakan bahwa di sini ada yang sudah hampir 30 tahun belum memiliki jamban. Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu OASE semua telah membantu memberi jamban untuk masyarakat Banten,” kata Ibu Iriana.

Ibu Iriana juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.

“Saya titip tolong ya bapak ibu semua untuk menjaga kebersihan. Tadi sudah disampaikan secara gamblang bahwa jamban itu sangat perlu sekali untuk pemakaian yang ada di Banten ini,” imbuhnya.

Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri oleh warga dan akses kepada fasilitas sanitasi sehat yang belum memadai. Data dari Dinas Kesehatan Kota Serang menunjukkan bahwa sekitar 24,73 persen atau 29.735 kepala keluarga (KK) masih melakukan buang air besar sembarangan, baik di kebun, sawah, maupun sungai.

Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan dalam laporannya mengatakan, bantuan jamban diberikan kepada tiga kecamatan yang paling membutuhkan. Dengan dibangunnya jamban, diharapkan budaya masyarakat dalam hal sanitasi juga bisa berubah menjadi lebih baik.

“Memang mengubah budaya itu tidak mudah, tetapi OASE Kabinet Indonesia Maju pada kesempatan ini menolong masyarakat untuk mengubah kebiasaan hidupnya menuju yang lebih sehat,” kata Ibu Devi.

Pembangunan 1.000 jamban di Kota Serang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2020. Selain jamban, OASE-KIM juga memberikan bantuan pembangunan 1 sumur artesis dan 1 Instalasi Pembersihan Air Limbah (IPAL).

Dalam pelaksanaannya, program tersebut didukung oleh tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Untuk memberikan edukasi kepada warga terkait program ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan dua kali sosialisasi.

“Kami berpikir bahwa suatu alat modern kalau hanya diberikan demikian tidak akan dipakai karena banyak pengalaman dipakai gudang. Jadi sudah dua kali sosialisasi oleh Kemenkes untuk menerangkan apa sebetulnya gunanya jamban itu diberikan, yaitu untuk menambah kesejahteraan hidup mereka,” tutur Ibu Devi.

Selepas memberikan sambutan, Ibu Iriana bersama dengan Ibu Wury, Ketua Umum OASE-KIM Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan membuka selubung sebagai tanda pencanangan pemberian dukungan 1.000 jamban, sumur artesis, dan IPAL. Ibu Iriana kemudian meninjau beberapa rumah warga yang telah menerima bantuan pembangunan jamban.

 

Ping

Baca Selengkapnya