KPK Lepas Bus Antikorupsi 2023 Jelajah ke Pulau Sumatera
Jakarta – Mengusung tema ‘Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’, Bus Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan perjalanannya di tahun 2023 yang ditandai dengan peluncuran di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (24/8/2023). Kali ini, sejumlah kota di pulau Sumatera akan disambangi Bus Antikorupsi yang menjadi medium KPK dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan, perjalanan Bus Antikorupsi KPK bertujuan untuk membawa nilai-nilai dan mengajak serta mengkampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan menghindari perilaku-perilaku koruptif.
“Bus KPK bukan hanya sekadar simbol, tetapi adalah roh, jiwa, membawa semangat budaya antikorupsi. Karena Bus KPK berangkat membawa misi mulai dari kampanye dan sosialisasi, pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan melakukan sosialisasi nilai-nilai integritas supaya terhindar dari praktik korupsi,” tegas Firli.
Bus Antikorupsi KPK, lanjut Firli, merupakan bagian dari upaya KPK dalam pencegahan korupsi. Upaya pencegahan dilakukan KPK melalui perbaikan sistem, karena sistem yang rentan memunculkan korupsi.
“Mungkin saja sistemnya buruk, sistemnya lemah, dan juga sistemnya gagal. Literatur menyebutkan bahwa korupsi disebabkan karena gagal, lemah dan buruknya sistem. Karena itu KPK sampai hari ini masih mengedepankan tiga strategi pemberantasan korupsi, melalui pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan,” jelas Firli.
Bus Ikut Kampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’
Bus Antikorupsi KPK turut membawa kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ guna menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024. Pasalnya, praktik money politic (politik uang) masih menjadi momok dalam momentum kontestasi Pemilu, Pilcaleg, Pilpres, hingga Pilkada.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebutkan, tahun 2024 adalah tahun politik. Karenanya, potensi politik uang disoroti agar para pemilih dalam pemilu nanti menolak politik uang.
“Di sela-sela kampanye lewat Bus Antikorupsi ini kami juga mengkampanyekan tolak politik uang dengan tagline ‘Hajar Serangan Fajar’. Pada kegiatan roadshow bus ini juga kami berupaya keras supaya tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, dan tidak ada materi-materi publikasi yang berbau kampanye untuk partai politik,” tutur Wawan.
Total 6 kota yang akan disambangi Bus Antikorupsi di tahun ini yaitu Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan dan Banda Aceh. Progam ini dimulai tanggal 30 Agustus-11 November 2023. Sederet kota tersebut akan mewakili sembilan nilai antikorupsi yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
Untuk diketahui, Bus Antikorupsi diluncurkan pertama kali di tahun 2014, dengan nama awal Bus ACLC (Anti-Corruption Learning Center). Setelah melalui sejumlah perbaikan, pada tahun 2018-2019 Bus Antikorupsi menempuh perjalanan dan hadir di 40 kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Setelah vakum 3 tahun sejak pandemi Covid-19, Bus Antikorupsi KPK 2022 menempuh perjalanan ke pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan di tahun 2023 ini, Roadshow Bus Antikorupsi kembali digelar dan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang akan digelar di bulan Desember mendatang.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
