Connect with us

KPK Jerat 4 Tersangka Baru Kasus E-KTP, Salah Satunya Anggota DPR

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik atau E-KTP. Keempat tersangka yakni, Anggota DPR Miryam S. Haryani dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Husni Fahmi.

Dua tersangka sisanya berasal dari swasta, yakni Direktur Utama Perum Percetakan Negara dan Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edhi Wijaya dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan Korupsi KTP Elektronik,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantornya, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Saut menuturkan keempat tersangka punya peran berbeda dalam rasuah yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. Miryam, diduga menerima US$ 1,2 juta sepanjang 2011-2012 terkait proyek ini. Sejumlah uang itu diberikan oleh Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil, Kemendagri. Kedua mantan pejabat itu telah telah divonis 7 tahun dan 5 tahun dalam perkara E-KTP.

“Tersangka MSH meminta uang denga kode uang jajan kepada Irman, permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di komisi II yang akan reses,” ujar Saut.

Sementara, KPK menduga Isnu bersama pengusaha Andi Narogong-divonis 13 tahun-melobi Irman dan Sugiharto agar konsorsiumnya dimenangkan dalam lelang proyek E-KTP. Selain itu, diduga mengalir fee untuk pihak DPR, Kemendagri dan pihak lain. Manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp 137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp 107,71 miliar terkait proyek E-KTP ini.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi, Kemenristek Alokasikan Anggaran Rp15 Triliun

Oleh

Fakta News
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro

Padang – Kemenristek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2020 untuk mendorong hilirisasi hasil riset di perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar hasil riset dapat diimplementasikan di dunia usaha dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Caranya pertama kita menyediakan dana hibah yang disediakan secara berkelanjutan, begitu satu tahapan riset selesai ada hibah lagi sehingga peneliti lebih terpacu untuk akhirnya sampai pada tahap hilirisasi dan komersialisasi,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Padang, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019).

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri dan LL Dikti se-Indonesia dengan tema Peran Satuan Pengawas Internal dalam Mengawal Perubahan Organisasi Kementerian.

Bambang menjelaskan, anggaran Rp 15 triliun itu di luar operasional dan diupayakan tepat sasaran agar hilirisasi riset lebih cepat. Tak hanya memberikan hibah, dia mengatakan, Kemenristek juga akan menggandeng pihak swasta dan BUMN sehingga peneliti tahu kebutuhan perusahaan dan masyarakat agar hilirisasi riset menjadi lebih mudah.

Bambang pun memaparkan pada 2020 fokus riset ada sembilan area meliputi pangan, kesehatan, obat, energi, teknologi maju, hingga upaya mengatasi persoalan pembangunan seperti stunting, perubahan iklim, bencana.

“Dengan demikian riset akan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara, terkait dengan adanya duplikasi hingga replikasi riset, Bambang mengatakan akan dikendalikan oleh program Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal itu dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi pengulangan tema yang sama.

“Tujuannya agar ada sinergi di antara para pihak yang meneliti tema yang sama sehingga bisa bekerja sama,” ujar Bambang.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Diperoleh Petunjuk Signifikan, Polri: Insyaallah Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan Segera Terungkap

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal menjawab wartawan mengenai hasil pertemuan antara Kapolri dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang, guna melaporkan perkembangan penanganan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi M. Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit itu, Kapolri menyampaikan laporan tentang perkembangan penanganan kasus yang menimpa Novel Baswedan.

Menurut Iqbal, nanti ke depan tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini. “Kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan tentang upaya terungkapnya kasus ini, kami sangat optimis untuk segera menyelesaikan kasus ini,” kata M. Iqbal.

Kadiv Humas Mabes Polri itu memohon doa masyarakat agar tim teknis akan segera merampungkan, dan insyaallah akan disampaikan ke publik tentang pengungkapan kasus ini.

Mengenai motif dari tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan itu, Irjen Pol M. Iqbal mengemukakan, Polri akan menyampaikan ke publik, ke media, setelah kasus terang benderang terungkap jelas.

Walaupun, lanjut Iqbal, di dalam mekanisme proses upaya penyelidikan dan penyidikan, Polri mempunyai teori bahwa motif itu, motif A, motif B, motif C, motif D selalu disandingkan untuk lebih memperjelas alat bukti dan petunjuk yang sudah didapat.

Saat didesak wartawan mengenai kapan persisnya hasil pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan diungkapkan, Kadiv Humas Mabes Polri mengatakan, tidak akan berapa lama lagi.

“Insyaallah tidak akan sampai berbulan-bulan. Doakan, Insyaallah daalam waktu dekat,” tegas Iqbal.

Baca Selengkapnya

BERITA

Libatkan UMKM, Presiden Jokowi Minta ‘Rest Area’ Jalan Tol Kedepankan Produk ‘Brand’ Lokal

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH/ Ma’ruf Amin memimpin Ratas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kementerian merancang skema-skema pelibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang betul-betul konkret, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan BUMN.

Ia meminta agar diprioritaskan untuk membeli barang dan jasa dari produk UMKM, juga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) yang ada ada e-purchasing-nya. Juga harus aktif memasukkan produk UMKM yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan dalam e-katalog.

“Ini juga penting, jangan sampai yang masuk judul yang gede-gede yang kecil ditinggal. Ini saya ingat lagi urusan cangkul, cangkul lokal dimasukkan ke e-katalog harganya separuh lebih murah dari yang impor, ini kalau enggak ngambil dari sini ya kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

UMKM, tegas Presiden, juga harus banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di sektor konstruksi, di sekotor otomotif, di sektor telekomunikasi.

“Libatkan mereka yang kecil-kecil ini. Produk-produk UMKM juga berikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke-5 destinasi wisata baru, disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang. Sehingga saat barang itu jadi mereka sudah bisa masuk,” pinta Presiden.

Baca Selengkapnya