Connect with us

KPAI Minta Polisi Proses Hukum Orang yang Eksploitasi Anak Ikut Terlibat Aksi Demo

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta aparat penegak hukum menindak orang dewasa yang mengeksploitasi anak untuk mengikuti aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPAI Jasra Putra dalam konferensi persnya, Kamis (15/10/2020).

“Meminta kepada aparat penegak hukum memastikan orang dewasa yang terindikasi mengeksploitasi anak harus diproses secara hukum,” kata Jasra.

Selain itu, KPAI juga meminta masyarakat dan orangtua untuk melaporkan pada aparat apabila menemukan anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Terutama, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkistis dan bisa membahayakan nyawa anak-anak.

“Pelibatan dalam kerusuhan sosial dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan yang dapat membahayakan nyawa anak,” ujar dia.

Sementara itu Ketua KPAI menyayangkan adanya pihak yang menggerakkan anak untuk ikut demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil pemantauan, KPAI menemukan anak dengan usia 10 hingga 17 tahun ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.

“Kami menyayangkan kepada semua pihak yang kemudian permisif apalagi diduga misalnya menggerakkan anak-anak untuk kepentingan demonstrasi,” kata Susanto.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya Pasal 1, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Susanto mengatakan, anak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun, menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi tidak aman bagi anak-anak.

“Tetapi yang harus dipastikan adalah, proses menyampaikan pendapat itu harus aman, harus nyaman, dan tidak beresiko bagi keselamatan anak kita,” ujar dia.

Susanto juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video anak yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi ricuh Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurut Susanto, hingga Kamis (15/10/2020), pihaknya menerima banyak video anak yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi anarkistis.

“Yang perlu kami sampaikan, jangan viralkan video-video anak korban demonstrasi,” kata Susanto.

“Kami mendapatkan banyak video, ya ada anak yang terlempar badannya, perutnya, dan lain-lain,” lanjut dia.

Susanto mengatakan, menyebarluaskan video anak yang menjadi korban dalam demonstrasi anarkistis tidak dibenarkan.

“Ini tidak dibenarkan baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” ujar dia.

Diketahui, sebanyak 1.377 orang ditangkap polisi imbas dari demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dari jumlah tersebut, ada lima orang pelajar yang masih berada di tingkat Sekolah Dasar (SD).

“Dari 1.377, dievaluasi 75-80 persen adalah anak-anak sekolah. Bahkan ada 5 anak SD yang umurnya sekitar 10 tahun,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Yusri menjelaskan, jumlah pelajar yang diamankan setidaknya ada 900 orang, sedangkan sisanya berstatus mahasiswa dan pengangguran.

“Sisanya pengangguran, ada mahasiswa. Mereka menyampaikan ‘saya diundang dan diajak untuk melakukan kerusuhan’,” kata dia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tutup Dua Hari, Kompleks Gedung DPR Akan Disterilisasi Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gedung DPR RI akan ditutup selama dua hari ke depan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan penutupan dilakukan untuk sterilisasi demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Iya (kompleks DPR akan disterilisasi), Kamis-Jumat, 22 dan 23 Oktober,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Namun, Indra memastikan aktivitas pekerjaan DPR tetap akan dilakukan. Ia mengatakan semua gedung yang ada di kompleks DPR akan disterilisasi.

“Seluruh aktivitas akan dilakukan dengan cara work from home, karena akan dilakukan sterilisasi seluruh, termasuk gedung Setjen DPR. Ini untuk memastikan seluruh kawasan benar-benar steril sebelum masa sidang II dimulai pada tanggal 9 November,” papar Indra.

Penutupan gedung DPR tertuang dalam Surat Pengumuman Sekretariat Jenderal DPR RI tertanggal 21 Oktober 2020 yang diteken oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sterilisasi tidak hanya dilakukan di tempat tertutup.

“Surat ini benar, karena kita kemarin itu semi-lockdown, jadi kegiatan sangat-sangat terbatas. Tetapi besok, selama 2 hari, sesuai dengan surat, kita memang akan semprot, dikarenakan seluruh area akan diadakan semprot ulang. Tidak terkecuali, baik tempat terbuka maupun tertutup, untuk penyemprotan dalam rangka protokol COVID-19,” papar Dasco.

Untuk diketahui, setelah sejumlah anggota Dewan positif COVID-19, Sekretariat DPR memutuskan menutup atau me-lockdown gedung Nusantara I. Lockdown dilakukan sejak 12 Oktober hingga 8 November 2020.

“Karena berkaitan dengan sterilisasi ruang anggota Dewan, tentu yang akan kami lockdown mulai Senin (12/10) nanti adalah zonasi Nusantara I,” kata Sekretaris DPR RI Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Baca Selengkapnya