Koster: Bali Terpilih Jadi Salah Satu Daerah Prioritas Penanganan Covid-19
Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terpilih menjadi salah satu dari 10 provinsi yang mendapat prioritas penanganan Covid-19. Hal itu, lanjutnya, membuktikan perhatian khusus Pemerintah Pusat terhadap Bali dalam penanganan Covid-19.
Demikian disampaikan Koster dalam rapat kerja dan pengarahan Ketua Satgas Covid-19 Nasional bersama Satgas Penanganan Covid-19 se-Bali yang berlangsung secara video conference dari Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat (9/10).
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian khusus Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 di Bali. Di mana dalam rapat kerja ini, juga tampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kapolda Bali Kapolda Bali, Irjen (Pol) Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara beserta jajaran terkait.
Dengan perhatian itu, pihaknya akan berupaya penuh untuk terus menekan angka pertambahan positif Covid-19. Di mana dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, menunjukkan kemajuan yang cukup mengembirakan dengan angka kesembuhan yang meningkat tajam.
“Selain upaya-upaya teknis, kami juga terus melakukan upaya lain yang sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali. Dan untuk itu, kami selalu meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan terutama dari Satgas Nasional. Semoga Bali bisa secepatnya terbebas dari pandemi ini,” kata Gubernur.
Sementara itu, Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo yang hadir langsung di Bali mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Satgas melakukan berbagai upaya untuk mendukung penuh sejumlah provinsi yang dianggap memiliki peningkatan kasus, termasuk Bali.
“Saat ini masih ada masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid-19. Berdasarkan data BPS jumlahnya 17 persen yang angka riilnya hampir 45 juta orang. Termasuk di Bali yang sekitar 20,78 persen masyarakatnya ada yang merasa tidak mungkin terpapar. Ini adalah angka yang sangat besar dan untuk itu, langkah dan upaya untuk memutus mata rantai ini harus ditingkatkan lagi,” tandas Doni.
Menurut dia, sosialisasi disiplin protokol kesehatan (prokes) merupakan hal mendesak yang harus jadi prioritas setiap kepala daerah, baik melalui media massa ataupun media sosial.
“Satgas sendiri telah bekerjasama dengan Dewan Pers dan sejumlah media untuk mendukung dan mengisi program yang dalam hal ini berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat. Penyampaian informasi dengan kearifan lokal, dengan bahasa-bahasa setempat juga tak kalah penting karena sekali lagi pemahaman yang kurang akan berbahaya, tentang apa itu new normal, apa itu sosial distancing, dan lainnya,” katanya.
“Covid ini sangat berbahaya karena bukan ditularkan oleh hewan, tapi dari manusia ke manusia dan orang yang kemungkinan besar menularkan adalah orang terdekat, keluarga, kerabat, teman jadi harus dipahami betul masker, cuci tangan dan jaga jarak adalah prioritas untuk saat ini,” imbuh Doni.
Doni Monardo juga mengingatkan bahwa sampai saat ini vaksin untuk Covid-19 belum ada dan jika pun sudah ada, distribusinya tidak bisa serta merta untuk keseluruhan masyarkat namun perlu tahapan-tahapan lagi.
“Jadi untuk saat ini, vaksin terbaik adalah patuh dan disiplin protokol kesehatan. Sudah lebih dari satu juta orang yang meninggal di seluruh dunia, sudah lebih dari 35 juta orang terpapar. Sudah sangat banyak tenaga kesehatan kita yang gugur menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kemanusiaan dan kita tidak ingin ini terus terjadi, sungguh tidak sebanding dengan kesadaran kita untuk mematuhi prokes,” katanya menegaskan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
