Koster Ajak Pengurus NU Bantu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Bali
Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster, meminta dukungan pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bali untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang hanya bisa dikendalikan dengan protokol kesehatan yakni selalu memakai masker, menjaga jarak (menghindari kerumunan), dan rajin mencuci tangan.
“Upaya Bali dalam penanganan Covid-19 sudah diapresiasi presiden, karena jumlah kasus cukup terkendali, tingkat sembuh pun terbaik, dan tingkat kematian juga terendah,” kata Koster, saat membuka Konferwil VII Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (6/9).
Namun, pihaknya kaget dalam 2-3 hari terakhir, ternyata terjadi kenaikan kasus baru dengan angka tertinggi, sebanyak 196 kasus dalam sehari, padahal sebelumnya tidak pernah ada tambahan sampai 100 kasus dalam sehari. Karena itu pihaknya memberlakukan Pergub 46/2020 tentang protokol kesehatan mulai 7 September 2020.
“Nanti akan ada operasi gabungan untuk mengecek kerumunan atau jaga jarak, termasuk mereka yang tidak memakai masker akan kena denda. Untuk itu, saya minta dukungan NU untuk melakukan aksi nyata terkait protokol kesehatan, agar perekonomian masyarakat juga membaik,” katanya.
Dalam pembukaan acara itu, Koster menceritakan hubungan baiknya dengan NU, baik sejak masih di partai (PDI Perjuangan) hingga menjadi pejabat (gubernur Bali).
“Sebagai pemimpin partai, Ibu Megawati selalu mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan NU, apalagi hubungan baik itu sudah terjalin antara pemimpin NU dengan Bung Karno,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, saat dirinya menjabat sebagai gubernur Bali, maka hubungan baik antara NU di Bali dengan pejabat se-Bali adalah wajib.
“Menjalin hubungan baik dengan NU itu wajib, karena NU memiliki komitmen kesejarahan dengan dasar negara Pancasila dan juga mengedepankan budaya Indonesia, seperti kopiah ini yang juga selalu dipakai Bung Karno,” katanya.
Sementara itu, Ketua PW NU Bali, KH Abdul Aziz, menjelaskan, Konferensi Wilayah (Konferwil) merupakan hajatan besar dan tertinggi. Konferwil tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Panyamabrayaan Potensi Generasi Milenial Menyongsong Satu Abad Nahdlatul Ulama”.
“Di dalamnya membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan perjalanan Nahdlatul Ulama di masa lima tahun berjalan. Sebagai ajang evaluasi perjalanan PWNU Bali selama lima tahun, sampai dimana program tercapai dan apa saja yang sudah dihasilkan,” terangnya.
Selain itu, yang paling penting dalam gelaran Konferwil adalah pemilihan tonggak pimpinan yang baru baik dari jajaran rois syuriah serta tanfidziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali.
“Sesuai dengan aturan, bahwa untuk Rois Syuriah lebih tepatnya adalah penetapan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa), sedangkan Ketua Tanfidziyah dipilih oleh masing-masing Pengurus Cabang yang sah (memiliki hak suara),” kata KH. Abdul Aziz.
Berbicara tentang tema konferwil tahun ini, Aziz menjabarkan konsep panyamaberayan serta kaitannya dengan generasi milenial yang kedepan akan menjadi ujung tombak NU di masa mendatang. Panyamaberayan sendiri dari kata menyamakan braya yang dalam bahasa Bali berarti adalah kebersamaan.
“Kalau tidak kita tekankan panyamabrayan kalangan milenial, khawatir apa yang telah dibagun oleh tokoh NU sejak dahulu akan tergerus. Pemikiran sekarang banyak dirasuki fundamental dan cenderung tidak adaptasi. Kebersamaan antar agama sudah sangat bagus dalam konteks membangun kebangsaan. Kedepan konsep menyama braya dapat dilanjutkan dan tidak diikutkan paham-paham intoleransi yang jauh dari NU,” katanya.
Selama pelaksanaan Konferwil ini, semua peserta maupun panitia wajib menerapkan protokol kesehatan. Mengingat bahwa Konferwil kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, karena itulah Konferwil mundur beberapa bulan dari semestinya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
