Koster Ajak Pengurus NU Bantu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Bali
Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster, meminta dukungan pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bali untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang hanya bisa dikendalikan dengan protokol kesehatan yakni selalu memakai masker, menjaga jarak (menghindari kerumunan), dan rajin mencuci tangan.
“Upaya Bali dalam penanganan Covid-19 sudah diapresiasi presiden, karena jumlah kasus cukup terkendali, tingkat sembuh pun terbaik, dan tingkat kematian juga terendah,” kata Koster, saat membuka Konferwil VII Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (6/9).
Namun, pihaknya kaget dalam 2-3 hari terakhir, ternyata terjadi kenaikan kasus baru dengan angka tertinggi, sebanyak 196 kasus dalam sehari, padahal sebelumnya tidak pernah ada tambahan sampai 100 kasus dalam sehari. Karena itu pihaknya memberlakukan Pergub 46/2020 tentang protokol kesehatan mulai 7 September 2020.
“Nanti akan ada operasi gabungan untuk mengecek kerumunan atau jaga jarak, termasuk mereka yang tidak memakai masker akan kena denda. Untuk itu, saya minta dukungan NU untuk melakukan aksi nyata terkait protokol kesehatan, agar perekonomian masyarakat juga membaik,” katanya.
Dalam pembukaan acara itu, Koster menceritakan hubungan baiknya dengan NU, baik sejak masih di partai (PDI Perjuangan) hingga menjadi pejabat (gubernur Bali).
“Sebagai pemimpin partai, Ibu Megawati selalu mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan NU, apalagi hubungan baik itu sudah terjalin antara pemimpin NU dengan Bung Karno,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, saat dirinya menjabat sebagai gubernur Bali, maka hubungan baik antara NU di Bali dengan pejabat se-Bali adalah wajib.
“Menjalin hubungan baik dengan NU itu wajib, karena NU memiliki komitmen kesejarahan dengan dasar negara Pancasila dan juga mengedepankan budaya Indonesia, seperti kopiah ini yang juga selalu dipakai Bung Karno,” katanya.
Sementara itu, Ketua PW NU Bali, KH Abdul Aziz, menjelaskan, Konferensi Wilayah (Konferwil) merupakan hajatan besar dan tertinggi. Konferwil tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Panyamabrayaan Potensi Generasi Milenial Menyongsong Satu Abad Nahdlatul Ulama”.
“Di dalamnya membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan perjalanan Nahdlatul Ulama di masa lima tahun berjalan. Sebagai ajang evaluasi perjalanan PWNU Bali selama lima tahun, sampai dimana program tercapai dan apa saja yang sudah dihasilkan,” terangnya.
Selain itu, yang paling penting dalam gelaran Konferwil adalah pemilihan tonggak pimpinan yang baru baik dari jajaran rois syuriah serta tanfidziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali.
“Sesuai dengan aturan, bahwa untuk Rois Syuriah lebih tepatnya adalah penetapan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa), sedangkan Ketua Tanfidziyah dipilih oleh masing-masing Pengurus Cabang yang sah (memiliki hak suara),” kata KH. Abdul Aziz.
Berbicara tentang tema konferwil tahun ini, Aziz menjabarkan konsep panyamaberayan serta kaitannya dengan generasi milenial yang kedepan akan menjadi ujung tombak NU di masa mendatang. Panyamaberayan sendiri dari kata menyamakan braya yang dalam bahasa Bali berarti adalah kebersamaan.
“Kalau tidak kita tekankan panyamabrayan kalangan milenial, khawatir apa yang telah dibagun oleh tokoh NU sejak dahulu akan tergerus. Pemikiran sekarang banyak dirasuki fundamental dan cenderung tidak adaptasi. Kebersamaan antar agama sudah sangat bagus dalam konteks membangun kebangsaan. Kedepan konsep menyama braya dapat dilanjutkan dan tidak diikutkan paham-paham intoleransi yang jauh dari NU,” katanya.
Selama pelaksanaan Konferwil ini, semua peserta maupun panitia wajib menerapkan protokol kesehatan. Mengingat bahwa Konferwil kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, karena itulah Konferwil mundur beberapa bulan dari semestinya.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
