Korsel Ikut Luncurkan Rudal Balistik
Seoul – Dampak dari uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Korut) belakangan ini, Korea Selatan pun ikut melakukan simulasi serangan dengan menembakkan rudal balistik di laut, Selasa (5/9). Latihan pun sudah berlangsung tiga hari, tepat setelah Korut melakukan uji coba bom hidrogen di bawah tanah, Minggu (3/9).
Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan harus mengambil sikap ini karena mengira Korut masih merencanakan peluncuran rudal kembali. Menurutnya, tetangganya itu kemungkinan meluncurkan sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan Amerika Serikat.
Mengenai kapan peluncuran dilakukan, pihaknya mengaku belum mengetahuinya. Ia menduga, 9 September yang merupakan hari lahirnya Korut bisa dijadikan momen yang pas untuk meluncurkannya.
“Kapal-kapal Korsel, termasuk kapal selam 2.500 ton, sebuah kapal patroli seberat 1.000 ton, dan kapal peluru kendali 400 ton berpartisipasi dalam latihan yang ditujukan untuk membalas provokasi Korut yang potensial,” ujar Kementerian Pertahanan. Tak mau tenggelam dalam kegelisahan, Angkatan Laut Korsel di Laut Cina Selatan pun merencanakan menggelar latihan lebih banyak lagi hingga Sabtu (9/9) mendatang.
Adapun dalam latihan di hari pertama Senin lalu, Korsel sudah mengerahkan jet tempur F-15 dan rudal balistik berbasis darat untuk sebuah simulasi serangan ke lokasi uji coba yang sama dengan area latihan Korut. Hal ini seakan mengisyaratkan peringatan keras untuk Pyongyang atas peledakan yang mereka lakukan baru-baru ini.
Tak ketinggalan, Presiden AS, Donald Trump pun berkomentar lewat cuitan di Twitter. Ia mengatakan sudah memberi akses pada Jepang dan Korsel untuk membeli peralatan militer AS yang sangat canggih. “Saya mengizinkan Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan jumlah peralatan militer canggih mereka dari Amerika Serikat,” katanya.
Pernyataan itu ia keluarkan hanya selang beberapa hari setelah Gedung Putih juga mengumumkan pencabutan pembatasan kapabilitas beban rudal Korsel. Sekadar pengingat, Korsel sendiri sebenarnya sudah lama menginginkan rudal yang lebih kuat dengan kemampuan serangan “membunuh rantai” untuk mengatasi ancaman nuklir dan rudal Korut yang juga kian besar.
Namun sejak 1970-an akhir, pengembangan rudal Korsel memang dibatasi sebuah kesepakatan bilateral antara AS dan Seoul. Kesepakatan berupa pedoman itu pun lantas diperbarui pada 2012 lalu sehingga memungkinkan Korsel bisa kembali meningkatkan jangkauan senjatanya dari 300 km menjadi 800 km.
Selain itu, dalam pembaruan kesepakatan juga disebutkan bahwa kedua negara menghapus batas hulu ledak 500 kilogram pada rudal jarak jauh Korsel. Ini berarti akan memungkinkan secara potensial Korsel menargetkan fasilitas bawah tanah dan tempat penampungan bawah tanah di Utara. Tak cuma itu saja, Negeri Ginseng juga memperkuat pertahanan misilnya, yang sebenarnya sudah mencakup baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) berteknologi tinggi yang disimpan di tenggara Seongju.
Sementara Trump menegaskan komitmennya bahwa tidak ada aksi militer AS yang akan segera terjadi. Ia lebih memilih fokus langsung dan segera mempercepat hukuman ekonomi, yang sebenarnya sejauh ini tidak berpengaruh. “Apakah saya akan menyerang Korut? Kita lihat saja nanti,” ujar Trump. AS sendiri telah menempatkan 28 ribu personel militernya di Korsel. Semuanya sudah diberi tugas membela Korsel jika perang memang benar-benar meletus.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
