Kontingen Lebih Ramping, Presiden Jokowi Harap Tim Indonesia Perbaiki Rangking SEA Games 2021 Vietnam
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tim Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam tetap menorehkan prestasi dengan raihan medali sebanyak-banyaknya meski dilakukan perampingan jumlah kontingen dari SEA Games sebelumnya.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam upacara Pelepasan Tim Indonesia menuju SEA Games 2021 Vietnam tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5) pagi.
“Saya ingin kontingen yang sekarang, yang tadi disampaikan oleh Menpora lebih ramping. Tetapi kita semuanya, masyarakat Indonesia ingin kontingen ini meraih prestasi yang setinggi-tingginya, meraih medali yang sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama negara kita, bangsa kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan, pada SEA Games Singapura 2015 Indonesia berada di peringkat ke-5, kemudian SEA Games Malaysia 2017 di peringkat ke-5, dan SEA Games Filipina 2019 berada di peringkat ke-4.
Presiden Jokowi menargetkan Indonesia bisa meraih prestasi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada SEA Games di Singapura 2015 lalu, Indonesia meraih peringkat kelima. Kemudian saat penyelenggaraan SEA Games di Malaysia, Indonesia juga menempati posisi kelima. Sedangkan saat SEA Games 2019 di Filipina, Indonesia meraih peringkat keempat.
“Kali ini kita semua ingin agar SEA Games ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking ketiga, kedua, atau yang kesatu,” harap Jokowi.
Meski mengakui tidak mudah untuk meraih target prestasi yang diharapkan tersebut. Namun, melalui proses seleksi yang telah dilakukan dengan baik, ia berharap berbagai prestasi yang lebih tinggi dapat diraih.
“Memang bukan hal yang mudah. Tetapi saya dengar bahwa seleksi telah dilakukan dengan baik dan kita harapkan prestasi itu betul-betul bisa menetas. Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, kontingen SEA Games ke-31 di Vietnam pada hari ini saya berangkatkan,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini pihaknya menerapkan paradgima baru dalam pembinaan prestasi olahraga terutama setelah lahirnya UU Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dimana target utama pretasi olahraga adalah peringkat olimpiade sementara SEA Games dan Asian Games hanya sasaran antara.
Disamping itu, dalam pengiriman di setiap multi event olahraga internasional didasarkan pada hasil rekomendasi tim review yang terdiri dari para akademisi, praktisi, perwakilan KONI dan perwakilan KOI.
“Diharapkan dengan cara seperti ini, maka atlet yang diberangkatkan serta nomor pertandingan dari cabang olahraga yang diikuti benar-benar didasari dari track record catatan prestasi serta pertimbangan objektif lainnya. Bukan berdasarkan alasan subjektif,” harapnya
Dengan demikian, pada SEA Games 2021 ini kontingen yang berangkat hanya berjumlah 776 orang, terdiri dari atlet 499 orang, ofisial 214 orang, pendamping 63 orang dengan mengikuti 318 nomor pertandingan dari 32 cabang olahraga.
Jumlah ini jauh berkurang bila dibandingkan dengan kontingen Indonesia yang dikirimkan ke SEA Games ke-30 di Filipina tahun 2019 yang lalu yaitu 1304 orang, terdiri dari atlet 841 orang, ofisial 300 orang dan pendamping 163 orang.
“Walaupun jumlahnya berkurang tetapi diharapkan tetap dapat menjadi tolak ukur pembinaan prestasi olahraga nasional,” ujar Menpora Amali.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
