Konektivitas Transportasi Menjadi Warna Hari Perhubungan Nasional ke-46
Jakarta – Puncak acara Hari Perhubungan Nasional ke-46 (17 September), diperingati dengan semarak Bersama masyarakat di kawasan Monumen Nasional, Minggu (17/9/2017). Marching band Sekolah Tinggi transportasi Darat (STTD), menjadi pembuka yang digelar pada sore hari yang bercuaca cerah.
Dengan pakai adat Makasar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Harfi Perhubungan Nasional ini, adalah juga hari bhakti perhubungan. “Karena perhubungan ini satu yang begitu luas, satu usaha, upaya yang harus kita upayakan sedemikian kuat maka pendahulu mengatakan bhakti. Artinya kami, kita semua harus berbakti kepada negara ini,” ujar Budi Karya kepada wartawan.
Acara yang meriah yang diikuti pesertanya baik dari kalangan petinggi Kementerian Perhubungan, (Kemenhub) dengan berbusana beragam pakaian adat itu, menurut Menhub, semata-mata ingin menunjukkan bahwa amanah yang diusung Kemenhub adalah untuk kesejahteraan rakyat di daerah-daerah seluruh Indonesia. “Tugas kami sesuai Nawacita, yaitu soal konektivitas transportasi sehingga bias menyatukan daerah-daerah di nusantara ini mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Nah, itu kami gambarkan dengan beragam busana adat atau daerah seperti ini,” tutur Budi Karya.
Acara ini akan berlangsung hingga malam hari dan akan menghadirkan film seperti navigasi laut hingga bertema tentang Kepulauan di bagian timur Indonesia. Pertunjukan musik keroncong Melayu turut memeriahkan hari perhubungan nasional.
“Hari ini juga bersama Kita Indonesia yang menggagas film-film itu merupakan dari penayangan film-film yang bagus itu di kereta api, di kapal, di bus agar film-film yang ada di kereta dan sebagainya itu menjadi film yang bagus,” tutup Budi Karya.
Di Hari Perhubungan Nasional itu, sebelumnya Menhub meresmikan penggunaan Skyatrain Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kereta yang akan melayani perpindahan penumpang pesawat atau pengunjung ini, diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno. Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, kehadiran skytrain diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilisasi penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Menhub dan Men BUMN meresmikan Skyttrain Bandara Soekarno – Hatta (foto: okezone.com)
“Skytrain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini merupakan suatu kebanggaan bagi dunia transportasi Indonesia. Lebih dari itu, moda transportasi ini sangat efektif sebagai salah satu moda transportasi yang ada di bandara, selain tentunya juga nanti kereta bandara akan beroperasi dari bandara menuju Jakarta dan sebaliknya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/9).
Di tempat yang sama Menteri BUMN Rini M. Soemarno menuturkan, skytrain merupakan hasil sinergi dari BUMN. Dengan adanya skytrain diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi publik. “Dioperasikannya Skytrain ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam membangun negeri melalui sinergi BUMN. Kolaborasi antara AP II, Wika, dan LEN Industri merupakan salah satu contoh kerjasama yang bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat,” kata Rini.
Pengoperasian Skytrain tersebut dilakukan setelah Kemenhub melakukan sejumlah verifikasi, khususnya terkait dengan keselamatan, keamanan, dan pelayanan, di mana kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 841 Tahun 2017 tentang Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Kepada PT Angkasa Pura II (Persero).
Pada tahap awal, Skytrain beroperasi untuk melayani perpindahan penumpang pesawat atau pengunjung bandara dari Terminal 3 ke Terminal 2 dan sebaliknya pada pukul 07.00 – 09.00 WIB, lalu 12.00 – 14.00 WIB, serta 17.00 – 19.00 WIB. Nantinya, Skytrain akan beroperasi 24 jam dalam 1 hari. Penumpang pesawat juga dapat mengetahui jadwal keberangkatan dan kedatangan Skytrain melalui aplikasi Indonesia Airport di smartphone iOS dan android.
Adapun lintasan yang dilalui pada tahap awal ini adalah sepanjang 1.700 m dan kapasitas 1 set Skytrain yang terdiri dari 2 kereta ini adalah sebanyak 176 orang.
Sementara itu, pada tahap selanjutnya Skytrain akan menghubungkan Terminal 3, Terminal 2, stasiun kereta bandara, dan Terminal 1 dengan total lintasan dual track mencapai 3.050 m atau sekitar 3 km. Saat beroperasi penuh, headway Skytrain ditetapkan setiap 5 menit dengan total waktu tempuh 7 menit. Total nilai investasi proyek Skytrain ini, mencapai sekitar Rp950 miliar, di mana sebesar Rp530 miliar digunakan untuk pengadaan trainset dan Rp420 miliar untuk pembangunan lintasan.
Dirgahayu Kementerian Perhubungan
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
