Komisi XI Nilai Ekonomi Bali Semakin Pulih
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2021 sudah mulai menggeliat. Dan dari informasi yang ia dapatkan, pada kuartal I tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Bali sudah semakin pulih dan bertumbuh baik. Bahkan bulan Juli ini kedatangan wisatawan mancanegara sudah mencapai 60 persen dari peak season. Sementara kunjungan wisatawan Nusantara sudah hampir 100 persen. Menurut Eriko, hal ini menjadi luar biasa, mengingat Bali juga akan menjadi lokasi KTT G20 mendatang. Diketahui pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2022, sebesar 1,46 persen (year of year), lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya, sebesar 0,51 persen (yoy).
“Tahun 2020 ekonomi Bali minus yang cukup dalam, dan (pertumbuhan ekonomi) Indonesia terbawah, minusnya paling besar. Kami bergotong royong untuk mengembalikan ekonomi Bali kepada ekonomi yang sesungguhnya. Bahwa Bali itu pada dasarnya, jati dirinya memang dari masa lalu itu bergerak di bidang pertanian. Dan juga bergerak dalam seni, perupa, pelukis dan lain-lain,” kata Eriko usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himbara, Jamkrindo, Askrindo, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Buleleng, di Nusa Dua, Bali, Senin (25/7/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu berharap, ke depannya Bali bukan hanya fokus pada sektor pariwisata, namun Bali harus tumbuh kepada jati dirinya, yakni bertransformasi untuk kembali ke sektor pertanian dan sektor seni yang berkualitas, baik itu lukisan, perupa, dan lain-lainnya. Menurut Eriko, hal ini yang Komisi XI DPR RI tanamkan kepada seluruh stakeholder di Bali, untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi yang akhir dari segalanya. Karena Eriko menilai pandemi ini juga memberikan nuansa positif untuk Bali bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak bergantung hanya kepada sektor pariwisata.
“Dan kami berharap pariwisata Bali ke depan ini akan jauh lebih berkualitas. Banyak juga nanti sektor pariwisata yang menyangkut medis, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur untuk nanti (mendukung) pertumbuhan (ekonomi), katakan wisatawan medis yang baik bagi Indonesia, khususnya di Bali. Kami semua, baik dari legislatif juga dari pemerintah daerah di Bali, maupun juga dari pemerintah pusat, berkeinginan membangkitkan Bali lebih baik ke depannya. Dan ini mentransformasi, menata Bali menjadi jati diri Bali yang sesungguhnya,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II itu.
Eriko menuturkan, pada dasarnya pertanian Bali dari dulu terkenal dengan sistem subaknya sehingga memberikan hasil pertanian yang luar biasa. “Saya sampaikan, ada kopi yang rasanya nangka, itu ada di Kintamani, luar biasa. Bayangkan kopi rasanya nangka. Keunikan ini kita pertahankan, sehingga kualitas yang ditampilkan Bali ini berubah. Bukan kita hanya bicara mass product saja, tapi bicara kekhususan juga, bahwa Bali ini punya nilai tersendiri di mata internasional dan juga lokal. Bagaimana kita merasakan bahwa kita mempunyai Bali yang kita banggakan. Ini yang mau kita kembalikan. Bali kepada jati diri yang sesungguhnya, Bali yang memang Bali yang sebenarnya,” pungkas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, ekonomi Bali sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak kuartal I tahun 2021. Momentum pemulihan Bali terlihat terus berlanjut, dan diperkirakan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022. Ekonomi Bali tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 3,1 hingga 3,6 persen. Hal ini seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat selama libur Lebaran dan libur sekolah, kegiatan MICE yang meningkat sejak awal 2022, penyelenggaraan acara-acara G20 hingga pembukaan wisata internasional.
Sementara Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan DPK di Bali, terlihat dari pertumbuhan DPK yang mengalami perlambatan sejak kuartal 2 tahun 2020 bahkan mengalami kontraksi sejak kuartal 3 tahun 2020 hingga kuartal 1 tahun 2021. Sejak kuartal 2 tahun 2021, masih kata Didik, hingga saat ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mendekati pertumbuhan pra-pandemi. Namun demikian, seiring dengan kembali pulih sektor pariwisata di Bali, di sepanjang 2022 tren pertumbuhan DPK di Bali berangsur membaik.
“Porsi DPK Perbankan di Provinsi Bali per Juni 2022 sekitar 1,45 persen terhadap DPK Perbankan atau mengalami penurunan tipis secara year of year dari Juni 2021 (porsi 1,46 persen). Membaiknya pertumbuhan DPK Bali per Juni 2022 lebih ditopang oleh pertumbuhan dana murah Giro dan Tabungan dengan porsi sekitar 69,3 persen dari total DPK atau setara Rp76,5 triliun di Juni 2022. Berbeda dengan periode tahun sebelumnya, periode Juni 2022 jenis Deposito mengalami kontraksi minus 6,3 persen yoy,” jelas Didik.
Dan untuk dukungan kebijakan LPS selama pandemi Covid-19, urai Didik, salah satunya relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan, dengan denda sebesar 0 persen, yang berlaku selama 3 periode, dari periode 2 tahun 2020 sampai dengan periode 2 tahun 2021. Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari sinergi kebijakan KSSK, LPS memperpanjang kebijakan relaksasi denda premi selama 2 periode (periode 1 tahun 2022 dan periode 2 tahun 2022). “Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya,” harap Didik.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
