Komisi XI Harap Pemerintah Mampu Turunkan Rasio Utang Tahun 2022
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkap perekonomian dalam negeri masih menghadapi pukulan yang cukup keras akibat pandemi Covid-19. Pada Triwulan I-2021, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 0,74 persen. Sementara, pemerintah telah melakukan pelebaran defisit mencapai 6,3 persen (PDB) dengan rasio hutang ditingkatkan 9,4 persen.
“Hal tersebut dimaksudkan pemerintah agar kebijakan fiskal lebih responsif dan efektif untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Amir dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/6/2021).
Pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah memperkirakan rasio utang akan berkisar pada angka 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB. Untuk itu, Komisi XI menggelar rapat kerja guna membahas manajemen pinjaman dan hibah luar negeri. “Komisi XI mengharapkan agar kedepannya rasio utang terhadap PDB dapat diturunkan, dengan tetap menjaga kualitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Politisi Fraksi PPP itu.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan terkait rencana pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri yang akan dilakukan pemerintah. Hal tersebut menjadi krusial mengingat dampak pandemi yang berkepanjangan, mengakibatkan utang pemerintah untuk menutupi defisit keuangan negara juga meningkat.
Defisit APBN Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar pada rentang tahun 2020-2021. Suharso mengatakan hal tersebut kemudian diatasi dengan berbagai hal mulai dari pinjaman luar negeri berupa tunai dan kegiatan, pinjaman dalam negeri, SBN termasuk SUN dan SBSN, dan sumber lainnya.
Perkembangan utang pemerintah mengalami peningkatan menjadi 39,4 persen (PDB) pada tahun 2020 dari sebelumnya hanya 30,2 persen (PDB). Secara nominal, stok utang pemerintah memang meningkat tetapi secara tingkat utang, atau rasio utang terhadap PDB, masih di bawah 60 persen sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003.
“Pengelolaan utang dari tahun ke tahun sudah cukup terjaga. Perkembangan hutang hari ini adalah 39,4 persen terhadap PDB. Kita lihat bahwa ini masih di bawah yang masih dimungkinkan berdasarkan undang-undang mengenai keuangan negara,” jelasnya.
Sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, dinilai Kepala Bappenas itu, menjadi hal yang sangat diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan fiskal tetap terjaga. Debt to service ratio (DSR) memperlihatkan pemanfaatan utang luar negeri pemerintah yang turut menggerakan sektor riil, khususnya ekspor.
Neraca pembayaran Indonesia (NPI) juga tercatat masih dalam posisi relatif terjaga. Pada Q1/2021, NPI surplus mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Neraca transaksi berjalan alami defisit rendah yakni 1 miliar dolar AS. Neraca transaksi modal surplus 5,6 miliar dolar AS. Serta cadangan devisa terus terjaga sebesar 137,1 miliar dolar AS.
Suharso mengungkap pinjaman luar negeri dalam 5 tahun terakhir sebelum pandemi berada di bawah 4 persen. Selama pandemi, kontribusinya naik menjadi 5,29 persen. “Perlu diingat bahwa PHLN bukan merupakan tambahan dana bagi sumber daya dalam negeri, tetapi sebagai pelengkap atau katalisator,” pungkasnya.
Pemanfaatan pinjaman luar negeri tahun 2020-204 akan difokuskan pada berbagai sektor. Mulai dari peningkatan ekspor, transformasi ekonomi dan peningkatan investasi swasta, penguatan konektivitas nasional, produktivitas dan daya saing SDM, kualitas lingkungan hidup, inovasi dan teknologi, pertahanan dan keamanan nasional, serta dukungan PEN.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
