Connect with us
Parlemen

Komisi XI Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah

Komisi XI Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto (emapat dari kiri) saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendorong dilakukannya langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan di provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

“Diperlukan strategi yang tepat, memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, dan terukur guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat sosial ekonomi (multiplier effect) bagi masyarakat di sekitarnya,” ungkap Dito usai memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020).

Untuk itu legislator Partai Golkar ini meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah. Juga PT. SMI (Persero) yang merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur, untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah.

“Terkait dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah tersebut maka diperlukan skema pendanaan yang didukung oleh PT. SMI dan penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT. PII dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019,” jelas Dito.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam paparannya menyebutkan skenario yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yakni dengan cara, mendorong investasi industri strategis, pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, mendorong ekspor-TPT, substitusi impor, dan pengembangan sektor pariwisata.

“Penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 ini sejalan dengan skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tinggi, menyebar, dan inklusif, dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perokonomian regional dan nasional. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan delapan kawasan prioritas yang berbasis kerja sama regional,” jelasnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor (9/7/2019) lalu berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tersebut terdapat Tiga Quick Wins dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Diantaranya, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR diantaranya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi ( F-PKB), Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Indah Kurnia, Musthofa (F-PDIP). Kemudian Muhammad Misbakhun, Sarmuji, Puteri Anetta Komarudin (F-PG), selanjutnya Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra). Serta Ali Ahmad, Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Junaidi Auly (F-PKS), dan Ahmad Yohan (F-PAN).

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam pertemuan ini turut dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR RI diantaranya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirut PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan Dirut PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Dalam pertemuan ini, Komisi XI DPR RI ingin mengetahui Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019. (tra/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya