Connect with us
Parlemen

Komisi XI Dorong LPS Siapkan Strategi Hadapi Krisis Ekonomi

Komisi XI Dorong LPS Siapkan Strategi Hadapi Krisis Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah kondisi perekonomian dunia yang lesu. LPS juga seharusnya memberikan ide yang bagus mengenai cara mengelola pinjaman. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menganggap perlu adanya revisi pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, relevansi aturan mengenai LPS tersebut sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang mengatur sistem penanggulangan dan penanganan krisis sektor keuangan, dimana ujungnya terletak pada LPS.

“Rencana kerja ke depannya LPS harus segera merevisi undang-undangnya dan sektor apa saja yang mereka inginkan, itu yang paling utama. Karena ketidakpastian global yang makin lama makin tidak bisa terdeteksi harus bisa diantisipasi sejak awal,” pungkas Misbakhun di sela-sela RDP dengan jajaran Dewan Komisioner LPS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, disampaikan bahwa rata-rata rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan per September 2019 berada di kisaran 23,28 persen dengan rentang permodalan per kelompok Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) berada pada 22,07-25,37 persen.

Risiko kredit industri perbankan terpantau terkendali dengan rata-rata gross Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet sebesar 2,66 persen, relatif sama dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Kemudian, Credit at Risk atau NPL ditambah kredit restrukturisasi industri perbankan cenderung meningkat 9,2 persen pada Desember 2018 menjadi 10,5 persen pada September 2019.

Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber cenderung stabil dari 93,39 persen pada September 2018, menjadi 93,76 persen pada September 2019. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perkenalkan Cucu Ketiga, Presiden Jokowi: Semoga Ia Tumbuh Jadi Anak Yang Baik, Sehat, dan Berbakti

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dengan menggendong Jan Ethes menjenguk cucuk kedua La Lembang Manah, di RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat (15/11). (Foto: akun twitter @jokowi)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan cucu ketiganya, La Lembang Manah, anak kedua dari pasangan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, yang baru lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019.

“Dengan perasaan senang dan bahagia saya menyampaikan kelahiran cucu saya, cucu ketiga: La Lembah Manah, pada hari Jumat 15 November 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Kepala Negara berdoa, semoga ia kelak bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan berbakti.

Dalam keterangan kepada awak media, Gibran mengatakan La Lembah Manah lahir dengan berat badan 2,92 kilogram dan panjang 46,5 centimeter pada pukul 15.46 WIB melalui operasi caesar.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter yang telah membantu istrinya melahirkan dengan lancar.

“Saya berterima kasih sekali kepada semua tim dari PKU dan juga kita ini didampingi oleh Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Putranto). Terima kasih semua,” kata Gibran.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Rumah Dibongkar Paksa, Warga Sunter Kecewa Anies Tak Tepati Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Rumah DP 0, Anies Baswedan, Penanganan Banjir, DPRD

Jakarta – Pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilanjutkan kembali, Jumat (15/11/2019). Warga mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pembongkaran yang dilakukan sejak Kamis (14/11/2019) kemarin itu.

Seorang warga, Nur, mengatakan dirinya sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 1988. Namun kini harus merelakan tempat tinggal dan lapak barang bekasnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak berpihak orang-orang seperti dirinya.

“Saya sempet dukung Pak Gubernur, Pak Anies, cuman Pak Anies nggak tanggung jawab, nggak respon,” katanya.

Nur menambahkan, dirinya dan warga yang lain tidak mendapat bantuan atau ganti rugi setelah bangunan dan tempat usahanya tersebut dibongkar petugas.

“Nggak ada (bantuan) sama sekali. Kita kayak hewan begini Pak, kayak begini,” ucap Nur.

Sementara warga lainnya, Setio bersama istri dan seorang anaknya, belum tahu akan tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar petugas.

“Belum ada tujuan, belum ada pemikiran mau pindah ke mana, belum ada pandangan, belum ada tempat,” katanya.

Ditambah lagi Setio mengaku tidak memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Komando Program Penanggulangan Terorisme

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Koordinasi terkait program penanggulangan terorisme tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin-lah yang memimpin langsung.

Hal itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama Ma’ruf. Tito menjelaskan upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakannya, yang tidak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.

“Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma’ruf Amin),” kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

Tito menilai latar belakang Wapres Ma’ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme. Rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme, yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, untuk pertama kalinya diselenggarakan secara internal sore tadi.

“Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar,” tambah mantan Kapolri itu.

Sementara itu, Ma’ruf mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat, seperti RT dan RW. Menurut Ma’ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena merekalah yang paling dekat dan mengenal warganya.

“RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak,” ujar Wapres Ma’ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11).

Dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme, Wapres Ma’ruf memanggil Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.

 

Yuch

Baca Selengkapnya