Komisi XI Awasi Kinerja BI dan LPS Provinsi Kepri
Jakarta – Dengan adanya kenaikan harga-harga di komoditas pangan, Ketua tim kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kepulauan Riau, Marinus Gea, berharap, Bank Indonesia dapat bersinergi dengan instansi terkait agar ketersediaan bahan pangan di pasaran dan kestabilan harga dapat terjaga, terutama menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2024.
“Kita mendorong ini tidak bisa dilakukan memang hanya dari sisi Bank Indonesia, karena ini harus dilakukan dari berbagai instansi, terutama soal karena yang mempengaruhi informasi inikan tergantung juga ketersediaan bahan pangan itu sendiri dan produksi ya,”ujarnya saat pertemuan Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan beserta jajaran, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (2/3/2024).
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI Bahtra juga memberikan penajaman kepada LPS terkait masih minimnya literasi masyarakat tentang tugas dan fungsi dari LPS. Dirinya juga berharap LPS untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan peranannya kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait kebijakan- kebijakan LPS, terhadap kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan konsumen.
Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 29 Februari – 4 Maret 2024. Kunker Reses dipimpin oleh Marinus Gea dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.
Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kepri. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Juda Agung selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia memaparkan bahwa, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari yang diperkirakan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2023 sebesar 4,94% (yoy). Outlook 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% – 5,5%. Inflasi volatile food pada Januari 2024 masih tinggi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dan bawang.
Selaras dengan Juda Agung, Suryono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri menyampaikan, kondisi perekonomian di Kepri pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,45% (yoy) atau 5,20% (ctc) dan merupakan yang tertinggi di Sumatera, seiring menguatnya pertumbuhan sektor pada sektor konstruksi dan industri pengolahan.
“Perekonomian Kepri diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,0 hingga 5,8 persen pada 2024. Inflasi IHK Provinsi Kepri pada Januari 2024 sebesar 0,51% (mtm). Untuk itu sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah terus diperkuat dalam memgendalikan harga pangan,” katanya.
Sementara, implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan sejak 2021 hingga 2023. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, dan belanja.
Sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, Bank Indonesia Kepri memiliki jumlah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Layanan Remitansi terbanyak ke-2 di Indonesia.
Selanjutnya, Danu Febrianto Direktur Eksekutif Keuangan LPS menyampaikan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Kepri cenderung terus menguat diatas pertumbuhan DPK nasional. DPK Bank Umum di Provinsi Kepri per Januari 2024 mencapai Rp82,6 triliun atau sekitar 1,0% dari total DPK bank umum nasional. Per Januari 2024, pertumbuhan DPK Provinsi Kepri mencapai 13,8% (yoy).
Selain itu, BPR/BPRS di Provinsi Kepri memiliki total aset sebesar Rp10,20 triliun, total DPK Rp8,08 triliun, dan total kredit/pembiayaan sebesar Rp7,72 triliun. LPS menjamin penuh lebih dari 4,2 juta rekening simpanan di Bank Umum dan 174,6 ribu rekening di BPR/BPRS. Total aset yang dimiliki LPS memadai untuk melakukan penanganan Bank di Indonesia yaitu sebesar Rp223,20 triliun.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
